Gubernur Khofifah: Rakornas BPSDM Bagian Konsolidasi Kompetensi ASN

Jatim Newsroom - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, Rapat Koordinasi Nasional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi bagian yang sangat penting untuk mengkonsolidasikan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara terutama di lingkungan pemerintah dalam negeri. 

Demikian dikatakan gubernur saat Rapat Koordinasi Nasional badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Dalam Negeri tahun 2022, dengan tema “Kolaborasi Mewujudkan SDM Unggul untuk Indonesia Maju” bertempat di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Prov Jatim, Rabu (29/6/2022). 

Dikatakannya, kegiatan dari Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) yang dikomandani kepala BPSDM Kemendagri, menjadi bagian yang sangat penting untuk mengkonsolidasikan bagaimana sebetulnya kompetensi SDM ASN di lingkungan pemerintah terutama bagi Pemprov Jatim. Di sini bisa saling membangun sinergi kolaborasi dan partnership.

“Proses kolaborasi dan partnership menjadi bagian sangat penting, program-programnya diharapkan memberikan signifikasi yang lebih nendang dari seluruh yang kita rencanakan,” katanya.

Menurutnya, kolaborasi sudah harus dijadikan bagian dari proses untuk bisa memaksimalkan seluruh capaian program yang direncanakan dan dilaksanakan. Begitu juga partnership harus menjadi bagian yang dilakukan untuk bisa memberikan signifikasi dari program yang direncanakan dan dilaksanakan.

Lebih lanjut dikatakannya, pertemuan BPSDM seluruh Indonesia, akan menjadi bagian penguatan untuk mewujudkan Indonesia maju. “Terima kasih Kepala BPSDM atas apresiasi untuk Pemprov Jatim, mudah-mudahan akan terus menjadi bagian pendorong semangat kita untuk menjadi terus lebih baik lagi,” pungkasnya.

Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, mengtakan, kegiatan ini bisa menjadi kolaborasi yang sangat baik, vertikal dan horizontal ada Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dan yang tidak kalah penting, yakni kolaborasi internal organisasi untuk mewujudkan Indonesia maju.

Menurutnya, digelarnya kegiatan ini di Jawa Timur dikarenakan Jatim adalah bumi Majapahit, di sinilah kemudian dicanangkan Nusantara dengan Tanhana Dharma Mangrwa, yaitu tidak ada kebenaran yang mendua. “Dan itu kita arahkan bisa kita wujudkan melalui pengembangan kompetensi dan di dalam ketentuan PP nomor 11 tahun 2017 adalah kewajiban minimal 20 jam pelajaran per ASN untuk bisa mewujudkan Tanhana Dharma Mangrwa,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, Jawa Timur sudah dicontoh oleh provinsi lain karena mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi melebihi 0,34% sebagaimana yang disyaratkan Permendagri tentang pedoman umum penyusunan APBD.

Sebagai informasi, pada kegiatan ini juga diberikan beberapa penghargaan di antaranya, Penghargaan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Kategori Jenis Sertifikasi Terbanyak periode 2020- 2022, yang diberikan kepada:

1.  Gubernur Jawa Timur

2. Gubernur Jawa Barat

3. Gubernur Kalimantan Timur

Penghargaan Pengalokasian Anggaran Pengembangan Kompetensi Terbesar Tahun anggaran 2022 :

1. Gubernur Jawa Timur

2. Gubernur Aceh

3. Gubernur Jawa tengah

Penghargaan untuk sertifikasi kompetensi pemerintahan kategori jumlah peserta terbanyak periode 2020-2022 kepada :

1.    Kepala BPSDM Daerah Prov Jabar

2.    Kepala BPSDM Daerah Prov Jatim

3.    Kepala BPSDM Daerah Prov Lampung.

Penghargaan untuk inovasi layanan online penerbitan rekomendasi pendalaman tugas DPRD Tahun anggaran 2022 terpilih Kepala BPSDM Prov Jateng. (ern/s)

#gubernur