Gubernur Khofifah Dialog Interaktif Bersama KPK Bahas Pencegahan Korupsi

Jatim Newsroom - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menjadi salah satu pembicara dalam dialog interaktif bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan topik "Bersama seluruh elemen bangsa berantas korupsi, Rabu (14/9/2022) petang.

Pada kesempatan ini, Gubernur menyampaikan, saat ini Jatim  sedang berbenah untuk menyiapkan satu data Jatim, yang nantinya link dari Polda, kejaksaan, maupun tingkat nasional terintegrasi dan  mudah diakses masyarakat.

"Proses-proses itulah yang kita coba sinkronkan, kita sekrup kan, ini berseiring dengan MCP (monitoring center for prevention) yang sekarang kita nyekrup dengan Mendagri, maupun BPK. MCP ini dari KPK yang sekarang ini memang harus disingkronkan dengan kinerja yang semakin transparan dan makin akuntabel. Dan itu bagian penting dari kami untuk melihat bahwa yang kita lakukan ini sudah terukur dan akuntanbilitasnya terjaga," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, melihat bahwa yang dilakukan sudah terukur, dan tingkat akuntabilitasnya terjaga, hal ini sesuai dengan tagline Jatim "Cettar", cepat efektif efisien tanggap transparan accountable dan responsif.

"Semua unit, bukan hanya perangkat daerah harus memerhatikan 6 indikator tersebut. Sudah Cettar apa belum, sudah responsif apa belum, atau sudah akuntabel, sudah transparan dan seterusnya. Masing-masing sektor, pasti punya indikator-indikator yang akan mengukur kinerjanya," kata Khofifah.

Dikatakannya, masing-masing sektor, masing-masing Kementerian juga punya indikator-indikator yang akan mengukur dari kinerja pemerintahan.

"Jadi ya transparan, ya efektif, ya efisien. Bahwa kinerjanya ini memiliki signifikansi terhadap efek dari seluruh tujuan pembangunan yang ada," ujarnya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mengatakan, MCP adalah untuk monitoring pusat pencegahan, yang terjadi karena melihat fakta yang ada. Pertama, ada beberapa tempat yang rawan terjadi korupsi. Misalnya seandainya di pemerintah daerah, bisa dirumuskan setidaknya ada 7-8 cluster. Cluster pertama itu bisa terkait dengan pengesahan dan perumusan APBN, APBD bisa terjadi korupsi, karena itu KPK melakukan pengawalan terkait dengan perencanaan, penyusunan dan pengesahan, serta eksklusi APBD.

Sementara yang Kedua, kenapa korupsi masih terjadi. Terkait dengan perizinannya, masih sering terjadi korupsi, padahal pemberian ijin ini akan mendatangkan manfaat bagi daerah, pertama, investasi bisa masuk; kedua, laporan pekerja akan bertambah;

Ketiga, pendapatan daerah akan bertambah. "Rakyat bekerja tentu akan meningkatkan pendapatan dan akan berdampak terhadap belanja konsumsi rakyat, sehingga timbul pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Makanya perizinan tidak boleh ada korupsi. Itu yang akan kita monitor," katanya 

Berikutnya ada juga terkait dengan jasa. Masih sering terjadi ada pembayaran, masih ada persentase, itu tidak boleh terjadi. Ada lagi yang terkait dengan reformasi birokrasi khususnya mutasi promosi para pegawai. "Ada dulu yang terkenal kan istilahnya jual beli jabatannya, maka kita masukkan juga dalam MC, supaya titik rawan korupsi tidak terjadi," kata Firli.

Lebih lanjut dikatakannya, selanjutnya dikembangkan pencegahan supaya tidak ada peluang terjadi korupsi. "Dengan cara pendidikan masyarakat, supaya orang tidak ingin melakukan korupsi. Salah satunya tadi pagi saya dengan gubernur, dan Kapolda bicara tentang desa anti korupsi. Dengan niatan, semangat kepala desa, perangkat desa, tidak ada yang tersangkut dengan korupsi. 

"Memberantas korupsi itu tugas kita bersama, sehingga setiap masyarakat, seluruh elemen masyarakat harus mengambil bagian. Jangan hanya sekedar menjadi penonton tidak melakukan apa-apa dalam upaya pencegahan korupsi. KPK melaksanakan strategi, melalui pendidikan untuk memberikan pemahaman, penyadaran, sehingga orang tidak ingin melakukan korupsi. Kita ingin peradaban budaya Indonesia adalah budaya dan peradaban yang anti korupsi. Kita melakukan pencegahan, kita lakukan analisa, perbaikan sistem yang lemah kita perkuat, yang buruk kita ganti, yang gagal apalagi supaya tidak ada celah dan kesempatan orang melakukan korupsi," pungkasnya.(ern/s)

#gubernur