DPRD - Pemprov Jatim Sahkan dan Setujui Perubahan APBD Jatim Tahun Anggaran 2022

Jatim Newsroom - Seluruh Fraksi DPRD Jawa Timur menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak dan Gubernur Khofifah Indar Parawasa, Kamis (15/9/2022). Meski demikian fraksi-fraksi tersebut memberikan catatan.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno mengaku sepakat dengan Badan Anggaran (Banggar) bahwa Rancangan Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 dari sisi Pendapatan Daerah yang dalam Nota Keuangan Gubernur Jawa Timur disampaikan telah diproyeksikan sebesar Rp 28,499 Triliun, akibat perhitungan terbaru ini telah berubah menjadi sebesar Rp 29,434 Triliun atau bertambah sebesar  Rp 935,345 Miliar.

Terkait terkait hal tersebut, pihaknya meminta Eksekutif untuk memperhatikan bahwa dalam hal belanja penggunaan kenaikan pendapatan dilakukan dua prioritas utama. Yaitu, prioritas pertama  adalah pelaksanaan PMK Nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 mulai dari subsidi transportasi yaitu subsidi kapal penyebrangan, subsidi bus Trans Jatim, subsidi  transportasi Petani, subsidi Ojol, subsidi UMKM, subsidi Token Listrik, subsidi Pasar Murah, subsidi Nelayan dengan data di luar DTKS di luar bantuan subsidi upah dari Kementerian Pusat, dan lain-lain  dalam rangka penanganan dampak Inflasi.

Terkait dengan subsidi UMKM, utamanya pelaku usaha ultramikro, lanjut Untari Fraksi PDI Perjuangan meminta Eksekutif untuk memberikan subsidi tersebut dalam satu kali penyerahan secara menyeluruh dan bukan dicicil. Hal ini ditujukan agar subsidi lebih bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas pemodalan atau belanja operasional kelompok pelaku usaha ultramikro.

"Fraksi PDI perjuangan juga meminta Eksekutif untuk mengelola dana subsidi sedemikian rupa agar betul-betul tepat sasaran dan sampai kepada sasaran dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. katanya. Prioritas kedua adalah tambahan BPOPP SMA/SMK dan MA baik Negeri maupun Swasta untuk 2  bulan, serta tambahan usulan-usulan Komisi yang tertuang dalam laporan Komisi-Komisi," jelasnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan  pada Nota Keuangan Gubernur dialokasikan sebesar Rp32,535 Triliun. Menurutnya Fraksi PDI Perjuangan sepakat dengan perhitungan terbaru oleh Banggar,  Belanja Daerah telah berubah menjadi  Rp33,470 Triliun  atau mengalami penambahan Belanja Daerah sebesar Rp 935,345 Miliar. "Berdasarkan perhitungan terbaru tersebut, APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 setelah Perubahan terdapat defisit anggaran sebesar Rp4,036 Triliun," jelasnya.

Terkait Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, Fraksi PDI Perjuangan mendukung pandangan Banggar  bahwa ditetapkan Pembiayaan Daerah sebesar Rp4,036 Triliun yang berasal dari  Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp4,079 Triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar  Rp42,882 Miliar. "Pembiayaan Netto merupakan penjumlahan antara Penerimaan Pembiayaan dikurangi Pengeluaran, sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp4,036 Triliun yang akan digunakan untuk menutup defisit," jelasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PPP DPRD Jatim, Achmad Sillahuddin mengatakan Fraksi PPP dapat menerima dan menyetuji Perubahan APBD Jatim 2022. Namun ada catatan yang diperhatikan pertama meminta pemerintah provinsi memberikan perhatian kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Menurutnya, hal tersebut penting mengingat sebagai antisipasi inflasi akibat kenaikan harga BBM. "Kami berharap seharusnya dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19 menuju endemi, serta pencabutan BBM subsidi dan kenaikan BBM bersubsidi yang berdampak pada inflasi, maka Ibu Gubernur memberikan porsi anggaran yang signifikan untuk program pengembangan ekonomi lemah," katanya.

Pihaknya, berharap ada program yang berpihak kepada UMKM. Selain itu, juga pelatihan terhadap keterampilan, ekonomi kerakyatan dan pengembangan produk lokal berbasis daerah. Silahuddin juga mengusulkan bank milik pemerintah mempermudah akses permodalan kepada UMKM. "Selama ini sulit dijangkau dan bukan malah sebaiknya," kata dia.

Terlepas dari itu, Fraksi PPP mengapresiasi efisiensi belanja pegawai sebesar Rp 542,7 miliar, dari seebelunya Rp 8,477 triliun menjadi Rp 7,934 triliun.  Namun menurutnya, sejak awal penyususan APBD murni sudah bisa dilakukan sesuai data base kepegawaian OPD. "Sehingga anggaran tersebut sejak awal dapat diproyeksikan untukbelanja program kegiatan yang berorientasi kemakmuran kemasyarakat," katanya.

Fraksi PPP DPRD Jatim mengapresiasi tambahan penerimaan daerah dari Rp 935,345 miliar lebih, yang semula hanya Rp 28,449 miliar.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai penandatangan persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD Jatim 2022 menyampaikan pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp.29.434.351.134.806 atau bertambah sekitar Rp.1.799 miliar lebih dari Nota Keuangan Gubernur Jatim. Sedangkan belanja daerah ditetapkan sebesar Rp.33.479.850.078.605 atau bertambah sebesar Rp.4.015 triliun lebih. Kemudian defisit yang semula ditetapkan Rp.1.818 triliun berubah  menjadi Rp.4.036 triliun lebih atau  bertambah Rp.2.223 triliun lebih.

Selanjutnya untuk pembiayaan dari sisi penerimaan yang semula sebesar Rp.1.831 triliun berubah menjadi Rp.4.079 triliun lebih. Kemudian dari sisi pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp.18.380 miliar lebih berubah menjadi Rp.42.882 miliar lebih atau bertambah Rp.24 miliar lebih. “Pembiayaan netto yang semula sebesar Rp.1.812 miliar lebih berubah menjadi Rp.4.036 triliun atau bertambah Rp.2.223 lebih. Sedangkan Silpa tahun berkenaan sebesar Nol rupiah,” terang Khofifah.

“Kami berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan, fraksi dan anggota DPRD Jatim yang telah bersama-sama memberikan kerjasama yang luar biasa pada proses pembahasan sampai dengan proses pengambilan keputusan,”pungkasnya (Pca/hjr)

#Khofifah Indar Parawansa #dprd jatim