DPRD Jatim Minta Lemhannas Lakukan Kajian Ulang Sistem Pemilu Dengan Biaya Tinggi

Jatim Newsroom - Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur meminta agar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) melakukan kajian ulang sistem pemilihan umum dan demokrasi di Indonesia. Sebab sistem yang berlaku saat ini tak ubahnya pasar bebas dan hight cost atau biaya tinggi tapi wakil rakyat maupun kepala daerah yang terpilih justru kurang mencerminkan pemimpin bangsa sehingga cita-cita pendiri bangsa sulit terwujud.

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPRD Jatim Kusnadi saat menerima kunjungan peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV Tahun 2022 Lemhanas RI di ruang Banmus DPRD Jatim, Senin (4/7/2022).

Politikus asal Sidoarjo ini menjelaskan, sudah bukan menjadi rahasia calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah yang ikut kontestasi dalam pemilihan umum harus mengeluarkan cost politic yang sangat besar. Bahkan jika dihitung dari gaji yang diterima selama menjabat masih jauh dari cost politik yang dikeluarkan. 

"Makanya mereka yang jadi legislatif dan kepala daerah cenderung didominasi orang-orang yang berduit. Sebab masyarakat pemilih juga cenderung pragmatis," katanya. 

Senada, wakil ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak menambahkan bahwa bicara pemilu bagi rakyat adalah bicara logistik sebab sistem pemilu kita saat ini sangat berbau kapitalis. Oleh karena itu caleg yang ingin terpilih harus punya logistik dan kapabilitas (Logika).

"Secara pribadi saya berharap sistem pemilu diubah kembali memilih tanda gambar bukan orang karena peserta pemilu adalah partai politik," tegas politikus asal Partai Golkar.

Ia menjelaskan bahwa sistem pemilu saat ini sulit memberi ruang dan peluang bagi kader partai yang potensial dan sudah bertahun-tahun berjuang untuk partai bisa terpilih menjadi wakil rakyat.  Sebaliknya, mereka yang punya logistik dan popularitas bisa dengan mudah berganti bendera partai dan terpilih menjadi anggota legislatif. Dampaknya setelah menjabat wakil rakyat kurang memperjuangkan kepentingan rakyat. 

"Sistem pemilu sekarang tak ubahnya proses lelang atau tender proyek, mereka yang punya logistik cukup bisa dengan mudah pinjam bendera supaya bisa ikut kontenstasi dan terpilih," beber pria berdarah Batak ini.

"Kami juga ingin partai politik bisa mencetak kader-kader bangsa seperti halnya yang berlaku di TNI/Polri maupun instansi yang lain. Ini harusnya menjadi tanggungjawab seluruh elemen bangsa yang ingin bangsa ini lebih maju," imbuhnya.

Bukan hanya sistem pemilu legislatif tapi pemilu kepala daerah juga perlu direvisi karena hight cost. "Saya justru sepakat dikembalikan lagi dipilih oleh DPRD. Kalau khawatir ada money politic khan tinggal bikin sistem. Sebab pengawasan sekarang sudah canggih mulai PPATK hingga LHKPN," beber Sahat.

Sementara itu pimpinan rombongan SSDN PPRA LXIV Lemhanas Mayjen TNI Kup Yanto Setiono mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari pendidikan strategis peserta PPRA LXIV untuk belajar mencari masalah-masalah di daerah dari berbagai aspek (Astragatra)

"Tujuannya agar dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mendukung/membantu pelaksanaan SSDN di wilayah masing-masing, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib dan mencapai sasaran yang diharapkan," jelasnya. (pca/n)

 

#dprd jatim