Selasa, 23 April 2024

DPRD Jatim, Gus Fawait Dukung APDESI Perjuangkan Revisi UU Desa

Diunggah pada : 1 Februari 2024 11:41:40 92
Anggota dan ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, M. Fawait. (Pca)

Jatim Newsroom – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, M Fawait mendukung aksi para kepala desa (kades) yang tergabung APDESI ke DPR RI di Jakarta dalam rangka untuk mendorong revisi UU Desa.

“Saya mendukung penuh langkah APDESI untuk merevisi UU Desa yang berkaitan dengan penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun,”jelas Gus Fawait sapaan akrab Muhammad Fawait dikonfirmasi, Kamis (1/2/2024).

Pria asal Jember ini mengatakan semua tahu kalau kepala desa adalah ujung tombak di desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa. Sehingga tuntutan APDESI tersebut sangat pas dan wajar dilakukan.

Kata Gus Fawait, pihaknya berharap agar Presiden Jokowi memenuhi tuntutan APDESI tersebut. “Saya yakin presiden akan mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk memenuhi tuntutan APDESI itu,” jelasnya.

Menurut Gus Fawait, perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki alasan, salah satunya agar pembangunan desa lebih maksimal. Pasalnya, pemilihan kepala desa membuat polarasi di desa cukup berkepanjangan. “Oleh karena itu, lebih baik jika masa jabatan kepala desa diperpanjang hingga sembilan tahun,” tegasnya.

Sekedar diketahui, Asosiasi Kepala Desa Se-Indonesia (Apdesi) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu (31/01/24). Mereka menuntut parlemen segera mengesahkan perubahan kedua Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Revisi UU itu mencakup beberapa klausul. Misalnya, perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) hingga perubahan alokasi dana desa pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Untuk masa jabatan kepala desa, Apdesi, PP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), dan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPN PPDI) meminta perpanjangan selama 9 tahun dengan 3 periode.

Selain memperpanjang masa jabatan kepala desa, APDESI juga mengeluarkan tuntutan antara lain soal anggaran dana desa yang naik 20 persen. Apdesi telah menyuarakan anggaran naik 10 persen setelah dipotong pajak. Tidak hanya APBN 10 persen meminta juga kebijakan pusat jangan digeneralisir artinya jangan dikunci secara prosentase dan itu sangat memaksa desa untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. (Pca/hjr)

 

#dprd jatim