Dinsos Jatim Adakan Rakor Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Jatim Newsroom - Pemerintah Provinsi Jawa Timur  melalui Dinas Sosial, menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Hotel Novotel Samator Surabaya, selama tiga hari, Senin-Rabu (6-8/3/2023).

Rakor ni melibatkan lintas sektor sebagai peserta. Antara lain, dari Dinsos Jatim beserta 30 Balai/UPT yang dinaungi, Dinsos kabupaten/kota, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) kabupaten/kota, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kabupaten/kota. 

Dalam sambutan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Gunawan Saleh,   menyampaikan, prioritas pembangunan kesejahteraan sosial di Jatim diharapkan untuk mengurangi 26 jenis PPKS sebagai upaya meningkatkan pengentasan kemiskinan secara inklusi.

“Pemprov Jatim berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial melalui program PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas, penanganan kemiskinan ekstrem, serta pemberdayaan sosial melalui pengembangan kelompok usaha bersama, wanita rawan sosial ekonomi, dan pengembangan usaha eks klien,” ujarnya.

Tak hanya itu, pengembangan kesejahteraan sosial di Jatim juga memperhatikan isu strategis yang berkembang, seperti kekerasan pada anak dan perempuan, biaya kesehatan masyarakat, masalah kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), korban trafficking, anak jalanan, manusia silver, gelandangan psikotik, bencana alam, dan bencana sosial.

“Semua itu sangat memerlukan keterpaduan gerak langkah dalam penanganan antara pemprov dan pemerintah kabupaten/kota sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat berjalan secara profesional, inovatif, dan solutif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah berharap rakor ini dapat menjadi media menyatukan langkah, persepsi, dan melakukan aksi penanganan PPKS antara pemprov dan pemerintah kabupaten/kota. “Semoga pertemuan ini memberikan kontribusi nyata dalam integrasi dan sinergitas pembangunan kesejahteraan sosial di Jatim,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim, Alwi, menyampaikan, saat ini permasalahan sosial semakin kompleks dan bervariasi. Untuk mengatasi hal itu, diperlukan langkah nyata, kebijakan yang konkret, dan tindakan yang jelas dari kabupaten/kota untuk ikut menangani, meminimalkan, dan menghilangkan berbagai bentuk PPKS di Jatim.

“Penanganan PPKS di Jatim tak bisa hanya ditangani Dinsos semata, akan tetapi membutuhkan peran stakeholder lain sehingga kesamaan persepsi dalam menyikapi permasalahan sosial sangat diperlukan. Melalui rakor ini, diharapkan bisa memperkuat koordinasi dan sinkronisasi arah kebijakan untuk menyelesaikan PPKS yang muncul di kabupaten/kota di Jatim,” katanya.

Alwi melanjutkan, keterlibatan OPD lain dalam kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan dari konsep IKI (Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi) yang digaungkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa,. "Ini salah satu inovasi Dinsos Jatim untuk penanganan PPKS yang perlu pemecahan masalah,” terangnya.

Salah satu hal yang dibahas dalam rakor ini ialah penanganan PPKS orang terlantar (OT) yang tidak punya NIK. Tak seperti OT yang memiliki NIK, OT yang tidak memiliki NIK memerlukan penanganan khusus karena memerlukan kolaborasi banyak pihak. Mulai dari Satpol PP yang menjaring PPKS di jalan, DP3AK selaku pemegang catatan sipil serta memiliki perangkat untuk pengecekan biometrik, dan tentunya Dinsos. 

“Dalam sebulan, Dinsos Jatim melayani pemulangan OT hampir 120 orang. Yang punya alamat kami pulangkan ke daerah asal, sementara yang tidak punya alamat kami tampung di UPT. Apabila terus seperti itu, maka UPT bisa penuh. Maka kita bahas penanganannya seperti apa, sehingga itu nanti jadi kolaborasi yang sangat nyaman dan satu persepsi sesuai SOP yang ada dan sesuai motto Dinsos Jatim, Melayani, Menyelesaikan,” pungkasnya.

Turut hadir sebagai narasumber, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang, Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Satpol PP Provinsi Jatim, DP3AK Provinsi Jatim, Dinas Kesehatan, Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Jatim, dan motivator. (her/s) 

 

 

#dinsos jatim