Bupati Mojokerto Tekankan Empat Program Prioritas di Musrenbang RKPD Tahun 2024

Jatim Newsroom – Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, menghadiri agenda Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto tahun 2024, yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto  di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemkab Mojokerto, Kamis (30/3/2023). Pada kesempatan itu, Ia menekankan empat program prioritas.

Ada empat program prioritas yang terdiri dari penanganan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan penguatan infrastruktur agar dimasukkan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2024.

Pada program prioritas dalam penanganan stunting, Bupati Ikfina menjelaskan, tahun 2021 menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Kabupaten Mojokerto menunjukkan angka sebesar 27,4 persen, sedangkan di tahun 2022, angka stunting di Kabupaten Mojokerto sudah turun menjadi 11,6 persen. Maka Ia menargetkan, pada tahun 2024 angka stunting di Kabupaten Mojokerto bisa turun di bawah lima persen dengan berbagai lompatan inovasi dan strategi percepatan penurunan stunting.

"Ini tidak cukup kita mengerjakan melakukan intervensi secara spesifik tetapi juga harus dilakukan intervensi secara sensitif, dan ini melibatkan multi sektoral dan tidak hanya pada calon pengantin, remaja putri, ibu hamil, dan balita. Tetapi juga secara spesifik seluruh masyarakat dan semua infrastruktur ini harus mendukung bagaimana kita bersama-sama bisa melaksanakan kegiatan percepatan penurunan stunting," kata Bupati Ikfina

Selanjutnya, pada program prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem, Bupati Ikfina mengatakan, sesuai arahan presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang meminta kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 di Indonesia ini agar bisa menjadi zero. Maka, Ia menilai terdapat tiga strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem.

Lebih lanjut dijelaskan Bupati Ikfina, tiga strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem tersebut yang pertama, ialah dengan melaksanakan penurunan beban pengeluaran masyarakat yang dapat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan melakukan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat.

"Dan ketiga, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, kita harus punya strategi dengan jelas dan bagaimana di wilayah kantong-kantong kemiskinan agar mempercayakan program-program untuk kesehatan, peningkatan daya saing, dan kualitas hidup bisa kita fokuskan," jelas Bupati Ikfina.

Setelah itu, terkait program prioritas selanjutnya yakni pengendalian inflasi, orang nomor satu dilingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto itu juga mengimbau supaya bisa mengendalikan harga bahan makanan pokok (volatile foods) dalam menyambut lebaran.

“Karena biasanya terdapat peningkatan permintaan masyarakat terhadap volatile foods dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri,” ujar Bupati Ikfina.

Terkait upaya dalam mendukung pemulihan ekonomi dan penguatan daya saing, Bupati Ikfina juga menegaskan supaya melaksanakan berbagai program yang sudah terperinci dan detail, sehingga dapat menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Mojokerto.

“Contohnya, untuk menurunkan TPT di Kabupaten Mojokerto, Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Mojokerto dapat berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dalam  menangani lulusan SMP dan SMA untuk mendapatkan pekerjaan. Lulusan-lulusan SMP sederajat dan SMA sederajat, mana-mana saja mereka ini yang berencana untuk masuk dunia kerja harus dapat ditangani dengan baik, jika ingin menjadi data yang valid buat kita untuk membuat program dalam rangka menekan TPT," tutur Bupati Ikfina.

Lalu, pada program prioritas selanjutnya yakni penguatan infrastruktur, Bupati Ikfina menyebutkan, bahwa terdapat enam jenis infrastruktur di Kabupaten Mojokerto.

“Enam jenis insfrastruktur tersebut, diantaranya jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Mojokerto yang sudah mencapai 77,25 persen, kondisi jembatan baik mencapai 55,58 persen, kondisi irigasi baik mencapai 42,33 persen, kondisi air minum baik mencapai 88,95 persen, kondisi sanitasi baik di Kabupaten Mojokerto mencapai 94,80 persen, dan kondisi bangunan gedung instansi pemerintah mencapai 90,74 persen,” sebutnya.

Menurut Bupati Ikfina, untuk meningkatkan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan  pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto, perlu menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder untuk membangun infrastruktur di wilayah Kabupaten Mojokerto, karena banyak infrastruktur di Kabupaten Mojokerto yang menjadi kewenangan di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto

"Ini harus dikomunikasikan dengan baik agar mendapatkan perbaikan-perbaikan bagi yang belum baik kondisinya, terutama akses-akses menuju tempat-tempat untuk pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas itu adalah salah satu hal yang sangat penting baik," pungkasnya. (vin)

#Musrenbang #Bupati Mojokerto #Kabupaten Mojokerto #RKPD