BPS - Dinas Kominfo Komitmen Akselerasi Program Satu Data Jatim

Jatim Newsroom - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Dadang Hardiwan mengatakan, pihaknya berkomitmen bersama Dinas Kominfo Jatim untuk melakukan percepatan program Satu Data (Sata) Jatim. Pihaknya melihat keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam program Sata Jatim melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 81 Tahun 2020, menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

"Program Sata Jatim ini telah ada Pergubnya bukti keseriusan Pemprov Jatim, tinggal implementasinya integrasi data dari Perangkat Daerah, jadi tidak ada ego sektoral. Bersama Dinas Kominfo Jatim, kita kawal dengan melakukan akselerasi program Sata Jatim ini," terang Dadang Hardiwan saat menerima kunjungan Kepala Dinas Kominfo Jatim,  Sherlita Ratna Dewi Agustin di kantor BPS Prov Jatim, Jln. Kutisari Selatan Industri Surabaya, Jumat (3/2/2023) sore.

Dikatakannya, Dinas Kominfo Jatim terus melakukan koordinasi untuk integrasi data dari Perangkat Daerah Pemprov Jatim, sedangkan untuk pemerintah daerah, pihaknya akan membantu melalui BPS Kabupaten Kota untuk mendapatkan data cukup dari linknya saja. Langkah percepatan integrasi data ini juga memanfaatkan mahasiswa magang dari perguruan tinggi seperti ITS dan lainnya. Untuk melakukan penghimpunan data, tentu Dinas Kominfo Jatim yang bisa melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Jatim.

Penting dipersiapkan juga untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten kota dalam mensupport program Sata Jatim.

Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin mengatakan, implementasi dari program Sata Jatim ini yang terbaru adalah paparan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Ekosistem Open Government (Open Gov Ecosystem) Jawa Timur yaitu platform dan ekosistem data untuk mewujudkan informasi terkini dan terpadu. Hal ini untuk menunjang jalannya pemerintahan, pengambilan keputusan, layanan masyarakat, serta perumusan solusi permasalahan di masyarakat.

"Aplikasi Open Government ini yang kita bangun ini tidak meminta semua aplikasi yang standar, jadi bisa menerima bentuk apa saja data itu bisa dimasukkan, dari Perangkat Daerah ada dua cara untuk menginput data yang manual dalam Sata Jatim itu untuk Open Government ini atau memasukkan data secara interoperabilitas, jadi kita tawarkan ke Perangkat Daerah pilih cara yang mana," papar Kadis Kominfo Jatim. (pno/n)

#Diskominfo Jatim #BPS Jatim #Akselerasi Sata