Sabtu, 20 Juli 2024

Banggar DPRD Jatim Apresiasi Pelaksanaan APBD 2023 Pemprov

Diunggah pada : 19 Juni 2024 14:29:47 54
Rapat Sidang Paripurna DPRD Jatim dengan agenda laporan Badan Anggaran terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 yang juga dihadiri Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, Rabu(19/6/2024).

Jatim Newsroom- DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan dan kinerja keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 Provinsi Jawa Timur.  Oleh karena itu Badan Anggaran DPRD Jatim menyatakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2023 layak untuk dibahas lebih lanjut oleh fraksi maupun komisi di DPRD Jatim.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Sidang Paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda laporan Badan Anggaran terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 yang juga dihadiri Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan baik dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan Hasil Audit BPK yang memberikan Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023. Oleh sebab itu, Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi atas segala capaian kinerja keuangan daera,” kata  Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim, Mohammad Nasih Aschal, di Gedung DPRD Jatim, Rabu(19/6/2024).

Ia mengatakan, berdasarkan kinerja tersebut dan penyampaian pendapat oleh Banggar tanggal 30 Mei 2024 lalu, bahwa Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2023 layak untuk dibahas lebih lanjut oleh fraksi-fraksi maupun komisi-komisi

Meskipun layak untuk dibahas lebih lanjut, anggota Komisi C DPRD Jatim tersebut tetap menyoroti beberapa hal yang dinilai kurang dan perlu untuk diberikan evaluasi, salah satunya kinerja BUMD.

Diketahui BUMD hanya mampu merealisasikan 459,794 miliar dari target 471,791 miliar, artinya realisasi target hanya mencapai 97,46 persen sepanjang tahun 2023. "Penerimaan pajak daerah dan retribusi pertumbuhannya masih dibawah 4 persen, selain itu PAD yang realisasinya tidak mencapai target dari penyerahan hasil laba BUMD," tuturnya.

Perihal pembiayaan daerah yang turut menjadi pokok bahasan Banggar DPRD Jatim, legislator dari Dapil Jawa Timur 14 (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) tersebut mensyukuri aspek Pembiayaan Netto Provinsi Jatim yang berada pada posisi lebih dari cukup.

Baiknya posisi Pembiayaan Netto Jatim pada Tahun Anggaran 2023 tersebut membuat defisit anggaran Jatim tertutupi, meskipun begitu dirinya menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang berjumlah 3 triliun 796 miliar 949 juta 019 ribu 112 rupiah atau 10 persen dari dana tersedia.

"Saya mewakili Banggar mendorong Pemprov untuk secepatnya memastikan realisasi SILPA Tahun 2023 yang telah ditentukan penggunaannya dalam APBD 2024 dan memfokuskan SILPA 2023 untuk sektor pelayanan publik daerah," katanya.

Di akhir, Nasih Aschal mengungkapkan beberapa agenda kebijakan yang harus ditekankan sepanjang tahun 2024. "LHP BPK RI tiap tahun mencatat temuan kelemahan pengelolaan aset daerah, kami minta kedepannya BPKAD bersinergi dengan OPD lain untuk melakukan optimalisasi pengelolaan aset," ungkapnya.

Selain itu, melihat realisasi investasi di Jatim yang mencapai 145,1 triliun atau tumbuh 31,5 persen di tahun 2023, Banggar berharap kedepannya DPMPTSP menguatkan fokus investasi di sektor pertanian dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, dan UMKM.

"Banggar juga meminta kepada seluruh perangkat daerah untuk secara serius menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dengan melakukan koreksi terhadap semua rekomendasi dan catatan BPK dengan berkoordinasi bersama komisi terkait di DPRD Jatim," tutupnya. (mad/hjr)

#dprd jatim