Jatim Newsroom - Antara implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan keamanan ruang siber ibarat dia sisi mata uang. Tidak tanggung-tanggung, tenaga ahli dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) turun gunung langsung memverifikasi sekaligus memberikan bimbingan teknis dengan menggandeng Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) dan Statistik Ponorogo.
"Keamanan siber untuk memastikan data dan informasi terlindungi adalah kunci keberhasilan SPBE," kata Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Ponorogo Sapto Djatmiko Tjipto Rahardjo, Kamis (16/5/2024).
Menurut dia, ahli dari BSSN berada di Ponorogo selama tiga hari mulai Selasa (14/5/2024). Dua hari pertama tim dari BSSN melakukan proses verifikasi indeks KAMI. Sedangkan pada hari ketiga dilakukan
Bimtek dalam rangka menumbuhkan kesadaran keamanan informasi (security awarness) dan pengenalan indeks KAMI sebagai penilaian sistem manajemen keamanan informasi di pemerintah daerah.
Butuh waktu dua hari untuk melakukan kategorisasi, tata kelola risiko, dan penilaian indeks keamanan informasi (KAMI). "Diperlukan alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi di sebuah organisasi," jelas Sapto.
Pertemuan besar akhirnya dihelat di ruang rapat Bantarangin bersamaan ahli BSSN menyampaikan presentasi di depan perwakilan seluruh OPD serta pejabat teknis yang membidangi TIK di kantor kecamatan se-Ponorogo. "Materi yang disampaikan tetap seputar keamanan sistem informasi," terang Sapto.
Yang menggembirakan adalah telah tersusun rinci kerangka kerja untuk meningkatkan keamanan sistem informasi di lingkup Pemkab Ponorogo. Sapto menyebut SPBE sejatinya bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. "Demi memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, tapi kesadaran keamanan informasi juga tidak kalah penting," ungkapnya. (why/hjr)