Jumat, 29 Maret 2024

[i] Rusaknya Jalan Akibat Hujan dan Banjir [/i] Sementara, Tambal Sulam

Diunggah pada : 24 Maret 2009 12:04:36 38

Hujan deras disertai banjir yang mengguyur sebagian wilayah Jawa Timur sejak Nopember 2008 hingga 2009, merusak sebagian jalan propinsi dan nasional. Pemprop Jatim melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga melakukan perbaikan darurat. Berupa tambal sulam atau sekadar menutup yang berlubang dengan aspal. Kepala Dinas Pekerjaam Umum Bina Marga Jatim, Ir Supaad mengatakan, karena turunnya hujan dengan intensitas tinggi sejak November 2008 sampai Februari 2009, penanganan tambal sulam menjadi pilihan untuk tetap menjaga kondisi kelayakan jalan. Selama turunnya hujan, pemprop telah menutup seluruh lubang jalan propinsi dan nasional pada 19 Pebruari lalu, menghabiskan 15 ribu ton aspal hotmix atau setara Rp 10 miliar. Genangan air menjadi penyebab utama kerusakan jalan, karena aspal saat terkena air menjadi getas. Apalagi situasi lalulintas yang padat mengakibatkan jalan mudah hancur. Selain hujan, yang memperparah kerusakan jalan yaitu banjir, longsor dan kendaraan dengan beban lebih 10 ton dengan volume tinggi. Konstruksi jalan propinsi dirancang bisa dilintasi kendaraan dengan beban gandar 8 ton dan jalan nasional 10 ton. Selama belum adanya kebijakan bebas tonase untuk jalan-jalan di Jatim dan umumnya secara nasional, kerusakan jalan akan terus berlangsung dalam waktu relatif cepat. Ditambahkannya, kerusakan akibat hujan dan banjir terjadi dalam waktu relatif cepat, sedangkan upaya perbaikan harus dilakukan secara berjenjang dan sesuai dengan teknis pelaksanaan. Saat penambalan masih hujan, ruas lainnya hancur. ”Program tiada hari tanpa nambal adalah solusinya,” katanya.Ruas jalan yang kini dalam kondisi kritis di antaranya, Pakah–Ponco–Jatirogo, Lamongan–Gedeg, Legundi–Pertigaan Bunder, Bojonegoro–Pajeng, Ploso–Munung–Kertosono, Pacitan–Dengok, Dengok-Trenggalek dan seluruh jalan propinsi di Madura. Curah hujan tinggi mengakibatkan jalan mengalami penurunan kemantapan secara drastis dalam waktu singkat, karena sampai dengan tahun anggaran 2009 ruas–ruas jalan itu belum pernah mendapatkan penanganan yang memadaiSelama 100 hari Gubernur Jatim, DR H Soekarwo menjabat, setelah penanganan bersifat darurat dilakukan, akan dilanjutkan dengan penanganan reguler, berupa peningkatan, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin oleh kontraktor yang sudah melakukan penandatanganan kontrak pada akhir Februari yang lalu.Rp 125 Miliar Tahun 2009, alokasi anggaran untuk jalan propinsi senilai Rp 178 miliar. Dana itu, Rp 38 miliar untuk pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) dan Rp 15 miliar untuk pengadaan tanah, sehingga sisa Rp 125 miliar untuk proyek reguler jalan propinsi berupa peningkatan dan pemeliharaan. Anggaran itu jika dibanding dengan panjangnya jalan propinsi 2000,98 km masih sangat minim. Sebagai gambaran, untuk mendapatkan kondisi jalan berstatus mantap dengan melakukan kegiatan pelapisan ulang, dengan dana Rp 1 miliar untuk ruas sepanjang 1 km. Anggaran yang tersisa hanya Rp 125 miliar, cukup untuk 125 km, padahal total panjang jalan 2000,98 km.Minimnya alokasi dana menjadi kendala selain faktor alam dan usia layak jalan dan jembatan. Untuk itu perlu regulasi kebijakan lain yang saling bersinergi. Contohnya, regulasi pembatasan jumlah kendaraan bermotor yang jumlahnya tak terbendung lagi. Bertambahnya kendaraan roda dua dan empat yang melintasi setiap ruas jalan, dengan tidak diimbangi peningkatan dan penambahan infrastruktur juga menjadi penyebab kerusakan jalan.Terobosan yang dilakukan untuk menyeimbangkan bertambahnya pengguna jalan dan fasilitas yang tersedia, dengan memanfaatkan bahu jalan yang lebarnya satu meter itu diaspal. Jika kebijakan itu dilakukan serta anggaran untuk melakukan pengaspalan tersedia, maka dapat menambah lebar jalan tanpa harus melakukan pembebasan lahan baru yang dananya relatif lebih mahal dan membutuhkan waktu lama. Di Indonesia termasuk Jatim, kendaraan yang melintasi jalan-jalan propinsi dan nasional masuk kategori terberat di dunia. Kondisi itu karena minimnya regulasi dari berbagai instansi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengguna jalan. Jika peraturannya ketat, aparat dan sanksinya juga tegas, serta koordinasinya juga baik. Kerusakan jalan setiap tahun bisa diminimalisir. ”Untuk itu kebijakan bebas Over loading bisa segera diterapkan,” ujarnya.Jalan NasionalPerbaikan jalan nasional yang panjangnya 1.899,21 km tahun ini telah mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan setelah dana perbaikan yang sebelumnya banyak terserap untuk pembangunan Jembatan Nasional Suramadu kini mulai diperuntukkan jalan-jalan nasional termasuk juga jalur Pantura.Tahun 2009, total dana yang dialokasikan pemerintah pusat melalui APBN 2009 mencapai Rp 1,6 triliun. Dari total tersebut, rinciannya untuk pembangunan jalan dan jembatan Rp 721,423 miliar, preservasi jalan dan jembatan Rp 325,768 miliar, preservasi jalan dan jembatan Metropolitan di Surabaya Rp 174,484 miliar, pemeliharaan jalan dan jembatan Rp 116,550 miliar, perencanaan dan pengawasan Rp 32,720 miliar, serta pembangunan Jembatan Nasional Suramadu Rp 286,477 miliar. (M Khoirul Rijal)Perlu Dukungan Kelembagaan yang KuatDukungan kelembagaan yang kuat, termasuk alokasi anggaran yang sebanding antara hak yang diterima masyarakat selaku pengguna jalan, merupakan solusi untuk mengatasi problem jalan. Makin banyaknya jumlah kendaraan, secara otomatis partisipasi masyarakat juga semakin meningkat. Pembayaran pajak kendaraan bermotor mencapai Rp 3,5 triliun/tahun. Pakar Trasportasi yang juga Ketua DPD HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia) Jatim, Prof Ir Pinardi Kustalam MSc mengatakan, meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor seharusnya diimbangi dengan bertambahnya alokasi anggaran untuk peningkatan infrastruktur jalan. Karena makin bertambahnya jumlah kendaraan juga makin meningkatnya volume jalan yang dilintasi.Data standar IRI (International Roughness Index) atau ukuran index kekasaran pada permukaan jalan diakui secara internasional. Kualitas jalan propinsi di Jatim 4,5% dalam kondisi baik, yakni 91,58 km dari 2.000,98 km panjang total jalan propinsi. Sedangkan kondisi sedang 75,5% atau 1.510,63 km, kondisi rusak 14,5% atau 291,68 km dan kondisi rusak berat 5,3% atau 107,9 km.Dengan kondisi itu, untuk mencapai jalan yang baik dan dapat melayani masyarakat secara optimal, per-tahun dibutuhkan anggaran perbaikan 20% dari penerimaan pajak kendaraan atau sekitar Rp 700 miliar. Dengan kebijakan itu, diharapkan terdapat keseimbangan antara kontribusi masyarakat dengan yang mereka nikmati berupa perbaikan jalan. Dikatakannya, ketimpangan sosial di masyarakat yang sering terjadi terkait jalan rusak, akibat minimnya alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur termasuk rendahnya kualitas fisik di lapangan.Dibandingkan dengan alokasi perbaikan jalan tahun 2009 di Tuban mencapai Rp 125 miliar, Bojonegoro Rp 150 miliar, Sidoarjo Rp 80 miliar, dan Jember Rp 70 miliar. ”Alokasi dana perbaikan jalan propinsi di Jatim masih tertinggal dengan program peningkatan jalan kabupaten/kotanya,” kata Dosen Ilmu Transportasi, Institut Telnologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.Diakuinya, masalah pendanaan merupakan problem yang dihadapi dalam proyek infrastruktur. Namun jika dilihat hasilnya, penyediaan infrastruktur yang memadai manfaatnya jauh lebih besar dibanding dengan alokasi yang sudah terserap untuk penyediaan jasa. Peningkatan kualiatas jalan masih mendominasi terhadap lancar dan tidaknya sebuah perekonomian wilayah. Pengalaman dari kasus luapan lumpur Lapindo yang berakibat seringnya ruas Jalan Raya Siring-Porong dilakukan sistem buka dan tutup dan telah ditutupnya secara permanen ruas Tol Porong menjadi pelajaran yang cukup berharga. ”Jika penyediaan infrastrukturnya memadai dan masyarakatnya puas, perekonomian juga akan meningkat,” ujarnya. STATUS DAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN JALAN DI PROPINSI JAWA TIMURSTATUS PANJANG(Km) TOTAL(Km) KEWENANGAN ALOKASI 2009(Rp Miliar)Nasional 1.899,21 1,899,21 Pemerintah Pusat 1.682,906PropinsiEks-Prop 1439,18 561,80 2.000,98 Pemprop Jatim 178,00Kab/kota 23.491,92 23.491,92 Pemkab/Pemkot -ALOKASI DANA PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009NO URAIAN TARGET ALOKASI (Rp Miliar)1 Peningkatan Struktur dan Kapasitas Jalan Ruas-ruas Strategis dan Penghubung Kawasan Berkembang Peningkatakan : 13,36 KmPemeliharaan : 28,35 KmRutin : 294,43 Km 52,0002 Pergantian Jembatan 2 buah 6.0003 Tanah - 15.0004 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan : 60,34 KmRutin : 1.506,23 Km 64.3505 Penunjang Kegiatan 4.6506 Program Pengunngkit Propinsi Jatim Jalur Litas Selatan Buka Lahan : 28,49 KmJembatan : 5 buah 36,000 T O T A L 178.000

Berita Terkait

Tidak ada berita terkait