Rabu, 19 Juni 2024

P2SEM Ditindaklanjuti

Diunggah pada : 24 Agustus 2009 12:08:33 1

Saat ini Kejaksaan Tinggi sedang menggali kasus dugaan korupsi Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM), Dana sebesar Rp 167 miliar merupakan bagian dana P2SEM Jatim yang akan dimanfaatkan sebagai dana hibah. Sejumlah proposal sudah diajukan masyarakat dan sudah mendapat rekomendasi DPRD. Dana yang diajukan berkisar 5 hingga 10 miliar, belum direalisasikan.Munculnya masalah dalam pelaksanaan P2SEM ada signal dari pemerintah pusat yang akan menurunkan aturan tentang dana hibah yang akan dibatasi sebesar Rp 50 juta per proposal.Ketua DPRD Jatim Drs Djafar Shodiq Msc mengatakan, daripada menimbulkan masalah, dewan sepakat dana P2SEM nantinya akan dimanfaatkan sebagai penguatan infrastruktur seperti perbaikan jalan, saluran air dll. Tetapi masalah rekom sebaiknya diberikan langsung kepada eksekutif sesuai prosedur yang berlaku. “Apabila dipandang layak bisa disetujui bila tidak ya jangan disetujui,” ujarnya. (Pri)Tindak Lanjut Jembatan Suromadu Upaya untuk mendapatkan suatu pemahaman guna mengembangkan kawasan di kaki Suramadu baik di sisi Madura maupun Surabaya agaknya masih berproses panjang. Hal itu bukan saja karena masih belum adanya solusi dari keinginan pemerintah kota Surabaya dan kabupaten Madura terkait wewenang dalam pengembangan kawasan Suramadu. Namun juga mendapat desakan dari sejumlah elemen minta ketegasan pengelolaannya. Permasalahan ini pada akhirnya membuat keresahan sejumlah elemen masyarakat. (pri)Bahasa Iklan Harus DiubahPemerintah berkomitmen untuk mengucurkan dana 20% dari APBN maupun APBD untuk pendidikan. Iklan pemerintah tentang sekolah gratis membuat pemahaman yang agak rancu di lapangan. Sejumlah kalangan mengidentifikasikan bahwa yang dikatakan gratis merupakan bebas dari semua biaya. Kenyataan ini akhirnya menjadi bahan pembahasan antara DPRD Magetan dengan Komisi E sekaligus melakukan dengar pendapat terkait upaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan masyarakat. Ketua Komisi E Saleh Ismail Mukadar SH mengatakan, pada intinya iklan yang disampaikan pemerintah tentang sekolah gratis itu diasumsikan masyarakat bahwa sekolah tidak perlu mengeluarkan biaya sepeserpun atau gratis semuanya. Terkait itu, dewan sudah meminta kepada Pemerintah Propinsi Jatim bahwa bahasa iklan yang disampaikan harus diubah yakni pemerintah menanggung biaya operasional sekolah.

Berita Terkait

Tidak ada berita terkait