LAUT MASIH MEMBERI HARAPAN

Rabu, 1 Agustus 2012 | 10:45

Hari Nelayan Indonesia yang diperingati  6 April, bagai menguak riwayat urat nadi negeri bahari ini. Belenggu kemiskinan dan keterbelakangan hingga kini belum beranjak dari kehidupan nelayan. Ketidakpastian penghidupan membuat sebagian dari mereka terutama nelayan kecil beralih profesi ke sektor informal.
Banyak faktor yang mendasari profesi nelayan mulai ditinggalkan. Kepala Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, Oky Lukito, merinci selain karena faktor alam dan cuaca yang mengakibatkan berkurangnya populasi ikan, kebijakan pemerintah yang belum  menyentuh permasalahan nelayan menjadi penyebab utama kemiskinan di kalangan nelayan sampai saat ini belum teratasi.  
“Belum lagi ditambah keterbelakangan masyarakatnya karena tidak banyak yang mengenyam pendidikan tinggi akibat kurangnya biaya,” cetusnya.
Dimulai tahun 2011 dengan cuaca ekstrem yang menghambat kegiatan penangkapan ikan. Cuaca buruk dan kurangnya ketersediaan informasi iklim telah mengakibatkan sejumlah besar nelayan hilang di laut dan meninggal. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya pengawasan perdagangan perikanan yang menyebabkan membanjirnya ikan impor di pasar domestik.
Angka paling menyolok adalah menurunnya jumlah nelayan tiap tahunnya. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut, telah terjadi pertumbuhan negatif nelayan pada periode 2004-2010. Berdasar perhitungan dalam periode itu, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menemukan fakta statistik bahwa setiap tahun Indonesia kehilangan 31 ribu nelayan atau sekitar 116 nelayan per hari. Sekarang hanya ada 2,7 juta nelayan.
Profesi nelayan saat ini, lebih banyak didiskusikan untuk dibela dan diperjuangkan haknya lewat demonstrasi dan diskusi ilmiah (skala nasional dan internasional), ketimbang mengambil langkah konkret untuk mengembangkan potensinya. Yang terjadi masyarakat dan generasi muda lebih emosional ketika berteriak memperjuangkan hak petani dan nelayan, namun mereka tidak siap untuk menjadi seorang petani atau nelayan.
Di Jawa Timur menurut data Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan, jumlah masyarakat berprofesi nelayan sebanyak 495.000 orang, dan mereka mayoritas sebagai nelayan tradisional. Jumlah ini diyakini semakin menyusut akibat belenggu kemiskinan dan keterbelakangan menjadikan mereka beralih profesi ke sektor informal. Hanya masyarakat nelayan kepulauan yang tidak beralih profesi, mengingat tidak tersedianya alternatif lain untuk mencari penghasilan selain mencari ikan di laut.

Cuaca dan Populasi Ikan
Faktor alam dan cuaca cukup memengaruhi keberadaan populasi ikan. Berdasarkan data dari organisasi pangan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) Food and Agriculcute Organization (FAO) menyebutkan, saat ini populasi ikan di semua perairan termasuk Indonesia mengalami penurunan drastis, akibat  kerusakan biota laut akibat ulah manusia.
“Saat ini, memang ikan tidak ada, terus apa yang mau ditangkap. Marilah kita cari jalan keluar bersama termasuk pemerintah untuk mengembalikan habitat hidup ikan di perairan kita. Jika langkah ini tidak segera diambil, saya yakin sebentar lagi budaya maritim di negeri kita khususnya Jawa Timur akan punah,” kata Oki Lukito.
Dia mencontohkan, sudah sejak 8 tahun lalu kapal Long Line Tuna yaitu kapal penangkap ikan tuna sudah tidak ada lagi yang beroperasi di Jawa Timur. Hasil tangkapannya tidak sebanding dengan biaya operasional kapal yang dikeluarkan nelayan.
“Limabelas tahun lalu saat ikan masih banyak, dari 100 mata kail yang diturunkan nelayan, setidaknya mampu menghasilkan 5 ekor ikan tuna. Tapi sekarang, dari 1000 mata kail yang diturunkan ke laut, paling hanya dapat 1 -3 ekor saja. Karena itu saat ini banyak kapalnya yang dijual,” ungkapnya.
 
Masuknya Ikan impor
Menurut Oki, sebenarnya tidak ada yang salah dengan kebijakan pemerintah pusat untuk impor ikan, karena mengkhususkan untuk jenis ikan tertentu saja. Misalnya ikan salem dan ikan makkarel yang peruntukkanya dalam jumlah besar oleh industri pindang ikan.
Kebijakan ini didasari atas permintaan Asosiasi Pengusaha Pindang Ikan Indonesia (APPikanDO) akibat tidak terpenuhnya pasokkan ikan dalam negeri yang masih bergantung musim. Rata-rata industri ikan pindang di Indonesia mencapai 157,838 ton perbulan sementara hasil tangkapan nelayan lokal sekitar 76,434 ton sehingga pengusaha ikan pindang masih kekurangan pasokkan ikan sekitar 81,405 ton (51,57%).
Sekilas diamati kebijakan ini telah menyelamatkan industri ikan pindang yang tentunya menyerap tenaga kerja. Namun dalam faktanya justru nelayan sangat dirugikan kebijakan ini. Ini akibat masuknya ikan impor tanpa kontrol dari pemerintah. Ikan-ikan asal impor yang semula untuk industri, kini menyusup masuk ke pasar tradisional dengan harga lebih murah dari ikan lokal. Bahkan menurut informasi, keberadaan ikan impor ini sudah masuk di wilayah Jatim melalui pintu masuk pelabuhan ikan Lamongan dan Tuban.
Masyarakat awam selaku konsumen terutama ibu rumah tangga tanpa berpikir panjang tentu memilih ikan impor yang harganya lebih murah. Bayangkan saja ikan yang diimpor dari China, Malaysia dan Pakistan satu dusnya (sekitar 10 kilogram) dijual bebas di pasar seharga Rp 10.000 sementara harga ikan lokal berkisar Rp 16.000 - Rp 20.000.
“Jelas ini sudah membunuh kehidupan nelayan karena konsumen lebih memilih ikan impor,” kata Oki.
Belakangan ditemukan ikan impor asal Malaysia dan Pakistan mengandung formalin.
 
BBM
Penderitaan nelayan Jawa Timur  bertambah sejak bergulirnya isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebulan terakhir. Harga solar dan bensin meroket di atas Rp 7.000 per liter, bahkan di Sumenep sempat menyentuh Rp 16.000. Kelangkaan BBM juga terjadi di sejumlah daerah pesisir. Harga komoditas sembilan bahan pokok termasuk gas elpiji pun melambung 25-30 persen.
Menurut Oki Lukito, kehidupan nelayan di laut dimainkan gelombang, dan di darat jadi bulan-bulanan tengkulak. Banyak program pemerintah diklaim menyejahterakan nelayan. Sebutlah seperti pengadaan seribu kapal hibah dan program konversi BBM ke bahan bakar gas. “Akan tetapi, program itu ibarat jauh layar dari tiangnya,” cetusnya.
Berdasarkan analisisnya, pengadaan kapal nelayan 30 GT seharga Rp 1,5 miliar per unit. Menurut kalkulasi di atas kertas, setiap kapal dengan jaring purse seine atau payang dalam satu trip (tujuh hari) diyakini mampu menghasilkan empat ton ikan. Biaya melaut kapal dengan menggunakan marine engine 173 PK butuh Rp 40 juta-Rp 60 juta, sedangkan hasilnya bisa mencapai Rp 80 juta.
Kelompok nelayan kurang mampu harus menggandeng mitra yang bersedia memodali usaha melaut. Sistem bagi hasil dengan pemilik modal. Sisanya dibagi dengan Anak Buah Kapal (ABK). Jika hasil tangkapan tak mampu menutup biaya operasional, akan menjadi beban kelompok. Tentu menjadi sangat ironis jika pada akhirnya kapal disita oleh pemilik modal akibat akumulasi utang kelompok yang tak mampu memenuhi kesepakatan kuota hasil tangkapan.
Bagi kelompok nelayan mandiri, modal melaut tak jadi masalah. Hasil tangkapan dibagi dengan 25 anggota kelompok yang merangkap ABK. Rata-rata setiap nelayan memperoleh Rp 30.000-Rp 50.000 per hari, berikut bonus jika mendapat ikan lebih dari yang ditargetkan. “Sayangnya, pengadaan kapal bantuan untuk nelayan tak diimbangi dengan melestarikan sumber daya ikan,” katanya.
 
Kerja Alternatif
Karena itu, Oki berharap sebagai wilayah yang memiliki 446 pulau besar dan kecil, Pemerintah Provinsi beserta Kabupaten dan Kota harus serius mencarikan penghasilan alternatif bagi nelayan dengan tidak meninggalkan budaya maritimnya.
Seperti memberikan pelatihan dan permodalan untuk memberdayakan masyarakat nelayan dengan cara budidaya ikan laut dengan keramba, budidaya kepiting bakau, kepiting soka maupun budidaya rumput laut yang nota bene tidak keluar dari kerja sebagai nelayan.
            Sedangkan untuk masyarakat nelayan kepulauan yang mempunyai potensi air tawar seperti di pulau Gili Bawean bisa juga diberdayakan untuk memelihara ikan Lele, Nila maupun Patin dengan kolam-kolam sederhana dari terpal (kolam portable).
            Jika hal ini dilakukan secara serius, pihaknya yakin kesejahteraan nelayan akan meningkat. Mereka tidak akan kesulitan meskipun tidak mencari ikan akibat cuaca buruk maupun mahalnya harga solar. (tim)

    PKN, Sebuah Solusi    

Baru-baru ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama 12 Kementerian lain berkomitmen untuk menyukseskan program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) sebagai pelaksanaan Keppres No.10/2011. Program ini merupakan bagian dari klaster keempat yang diluncurkan pemerintah. Dalam hal ini, Menteri Kelautan dan Perikanan ditunjuk sebagai ketua kelompok kerja untuk mengkoordinasikan kementerian/ lembaga terkait guna merealisasikannya.
Program ini ditargetkan dapat menanggulangi kemiskinan masyarakat pesisir yang tersebar di 10.640 desa. Tercatat 25,14 persen atau 7,87 juta orang penduduk miskin di wilayah pesisir yang umumnya nelayan. Tahun ini KKP mengalokasikan Rp 1,157 triliun untuk peningkatan kehidupan nelayan. Di samping itu, beberapa kementerian lain telah menyatakan dukungannya pada tahun 2012, seperti Kementerian Perumahan Rakyat akan mendukung melalui pembangunan 16.900 unit rumah sangat murah untuk nelayan, Kementerian ESDM akan melakukan pemasangan listrik murah untuk 16.900 rumah nelayan, dan Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun sarana air bersih di 205 lokasi PPI melalui anggaran Kementerian PU tahun 2012 sebesar Rp195,255 miliar. Selain itu Kemendikbud akan memfasilitasi bidang pendidikan, Kemenhub di bidang pelatihan BST, pengerukan PPI serta Kemen PDT yakni bantuan di sektor budidaya rumput laut.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C.Sutardjo, selaku Ketua Kelompok Kerja Program PKN menyebut permasalahan nelayan harus diselesaikan lintas sektor. Dengan program PKN ini, tiga tahun ke depan nelayan dapat memutus lingkaran kemiskinan yang tak berujung. Program PKN tahun 2012 akan dilaksanakan di 400 PP/PPI. Mencakup 33 provinsi, 1.426 desa, 112.037 Rumah Tangga Sasaran (RTS) Nelayan, yang terdiri dari 33.877 RTS Sangat Miskin, 44.475 RTS Miskin dan 33.685 RTS Hampir Miskin.
Pihaknya juga akan terus berusaha memperhatikan para nelayan, tidak terkecuali infrastruktur dan menekan biaya operasional yang mendukung aktivitas usahanya. Pengembangan sarana prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang akan dilakukan KKP berupa pembangunan cold storage mini, pembangunan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) dan kendaraan roda berinsulasi. KKP juga akan terus memberi sertifikat hak atas tanah nelayan, perlindungan/asuransi nelayan dan bantuan perlatan rantai dingin.
Kelompok nelayan juga akan diberi bantuan kapal penangkap ikan melalui program pengadaan 1000 kapal berukuran 30 GT, bantuan langsung melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan tangkap dan pengolahan serta pemberian pendampingan pada kelompok. Program ini merupakan salah satu upaya KKP untuk memodernisasi dan merevitalisasi armada perikanan nasional sehingga mendukung kebijakan industrialisasi perikanan.
"Program ini akan mendorong nelayan Indonesia menangkap ikan di laut lepas. Pengadaannya diarahkan untuk mengembangan perikanan tangkap di Wilayah Indonesia Timur", jelas Sharif.
Program pembangunan SPDN yang ditujukan untuk meringankan beban nelayan kecil melalui penyediaan BBM bersubsidi kepada nelayan terus digencarkan. Hingga tahun 2010, KKP telah membangun SPDN sebanyak 250 unit. Tahun 2012 KKP telah menyiapkan Rp45 miliar guna mendukung realisasi pembangunan 50 SPDN dan ditargetkan mencapai 519 unit pada 2015 di sejumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. KKP juga akan menerapkan pembelian BBM cukup dibuktikan dengan kartu nelayan  dan voucher yang terdapat barcodenya agar mereka bisa membeli BBM dari SPBU.
"Kedua kegiatan ini akan menciptakan jaminan pasokan BBM bagi nelayan dan akan direalisasikan pada tahun ini," kata Sharif.
Dalam rangka revitalisasi jumlah nelayan sekaligus pengalihan profesi nelayan ke pembudidaya ikan, KKP terus melanjutkan program revitalisasi tambak perikanan. Rehabilitasi saluran tambak tersier di Pantai Utara (Pantura) di Jawa  merupakan bagian dari program ketahanan pangan. Program revitalisasi tambak perikanan seluas 135 ribu ha di seluruh Indonesia dapat menyerap tenaga kerja baru 405 ribu selama kurun waktu 2012- 2014.
“Program revitalisasi tambak dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, per hektarnya tambak membutuhkan tiga orang tenaga kerja, sehingga jika revitalisasi itu dilakukan di atas lahan seluas 135 ribu maka tenaga kerja yang terserap mencapai 405 ribu orang dalam kurun waktu tiga tahun ini,” ungkap Sharif.
Revitalisasi tambak perikanan bertujuan mempercepat pengembangan perikanan rakyat melalui aktivitas peremajaan, perluasan dan rehabilitasi. Sebagai tahap awal, dialokasikan anggaran APBNP tahun 2012 sebesar Rp 59,3 miliar guna merevitalisasi tambak sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat dan Banten. Besarnya luas lahan tambak yang akan direvitalisasi sepanjang 791 km (mencapai 20.070 Ha).
"Program ini di samping memacu produksi udang, rumput laut dan bandeng, juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Setidaknya dapat menjadi profesi alternatif nelayan, terutama di wilayah Pantura yang jumlahnya melebihi kapasitas sumberdaya", terang Sharif.
Akhir Januari tahun ini Indonesia dan Malaysia menandatangani Nota Kesepahaman Bersama mengenai penanganan nelayan. Kedua negara sepakat membantu kapal tradisional yang tersesat untuk kembali dan tidak menangkap dan menghukum nelayan tradisional, kecuali kapal yang melakukan illegal fishing dan menggunakan bahan-bahan peledak dan kimia. Bila ada nelayan Indonesia masuk Malaysia  cukup diusir untuk balik ke Indonesia dan begitu sebaliknya. (tim)


Mendongkrak Perikanan Jatim

Meski nasib nelayan di negeri ini masih banyak yang belum mangkat dari keterpurukannya, namun masih memberi harapan pada dunia perikanan. Sebut saja Jatim, pada kuartal ke-3 tahun 2011 mulai bangkit seiring meningkatnya hasil budi daya dan ikan tangkap. Dengan kondisi tersebut, proyeksi ikan budi daya sebesar 944 ribu ton sampai tahun 2014 akan mudah tercapai.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur, Kardani, mengatakan sejak dilakukan revitalisasi lahan, hasil ikan budi daya tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibanding 2010 yang mencapai 760 ribu ton. Sampai dengan kuartal ke-3 tahun 2011, hasil ikan budi daya sebanyak 621 ribu ton yang terdiri dari ikan kakap, udang vaname, udang windu, lele, bandeng, dan lain-lain.
Tahun 2014, ditargetkan hasil ikan budi daya bisa mencapai 944 ribu ton dari lahan seluas 45 ribu hektare terdiri dari lahan intensif, semi, dan tradisional. Ini masih ada waktu 3 bulan lagi yang belum diakumulasi. Kami yakin akan melebihi target,”katanya.
Menurut Kardani, hasil ikan tangkap terutama di wilayah selatan seperti perairan muncar mengalami penurunan 28%. Penurunan itu disebabkan anomali cuaca sehingga nelayan tidak bisa melaut selama 8 bulan serta kenaikan suhu air sampai 34 derajat celcius sehingga ikan pindah di kedalaman. Namun, bukan berarti hasil ikan tangkap mengalami penurunan.
Dia menambahkan, sentuhan perbankan dalam meningkatkan produksi perikanan amat penting. Selama ini, peningkatan produksi perikanan di Jawa Timur hanya didukung oleh Pinjaman Uang Muka (PUM) dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp16,9 miliar. Selain itu, pemerintah pusat melalui Bank Jatim memberikan dana murah Rp 3 miliar.
Peran perbankan terhadap sektor perikanan hanya 0,2%. Selebihnya masyarakat menggunakan modal sendiri. Padahal kalau ada investor yang masuk khususnya budi daya udang vaname, maka industri pengolahan ikan di Jatim tidak akan kekurangan pasokan.
Jika terdapat investor yang hendak mengembangkan budi daya udang vaname, peluang itu terbuka lebar. Dari 106 pabrik pengolahan ikan di Jatim, pasokannya belum terpenuhi. Untuk memenuhinya, berkerja sama dengan wilayah lain. Untuk memenuhi permintaan 106 industri, saat ini kerja sama dengan wilayah lain. Permintaan ekspor juga tinggi. Ekspor produk perikanan Jatim yang dilakukan oleh 106 pabrik itu sampai September mencapai 285 ribu ton dengan tujuan 70 negara. (tim)