MAJALAH POTENSI

Majalah Potensi terbit tiap 2 minggu

Edisi Januari 2012

JALUR LINTAS SELATAN JATIM MENYAMBUNG PACITAN-MALANG

Rabu, 18 Januari 2012 | 13:48



Mega proyek pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) terus dikebut. Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang dilintasi JLS, kini fokus pada penyelesaian menyambungkan jalur Pacitan-Malang.
Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jatim, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (B2PJN) V, Kementerian Pekerjaan Umum, Ir Siswo Dwiyanto, MT mengatakan, terbatasnya anggaran setiap tahunnya, membuat pelaksana proyek melakukan sejumlah prioritas agar proyek terus berjalan. Di antaranya prioritas wilayah yang digarap, kesiapan lahan oleh daerah serta fungsi jalan. Dipilihnya prioritas itu agar jangan sampai ketika jalan dibangun, ternyata tidak bisa menggerakkan ekonomi warga sekitarnya.
Panjang jalan di ruas Kabupaten Pacitan hingga Kabupaten Malang sekitar 496,36 km dari total panjang JLS yang mencapai 618 Km mulai dari Banyuwangi hingga Pacitan. Berdasarkan feasibility study (FS), jalur Pacitan–Malang terdiri atas 10 ruas jalan. Ruas jalan itu adalah Pacitan–Glonggong (40,82 km), Pacitan–SPG 160.1 (31 km), Pacitan–Jarakan (116 km), Panggul– Prigi (56 km), dan Prigi-Batas Trenggalek (10,80 km). Selain itu ada ruas jalan Batas Trenggalek–Blitar (41,10 km), Batas Blitar–Batas Malang (62,45 km), Batas Malang–Sendangbiru (60 km), Talok–Druju–Sendangbiru (41,51 km), dan Turen–Batas Lumajang (36,68 km).
Pada tahun 2012, APBD Jawa Timur mengalokasikan lagi Rp 50 miliar untuk menambah 10 jembatan. Lima jembatan baru bakal ada mulai Tulungagung sampai Jember. Serta lima lagi mulai Tulungagung, Blitar dan Kabupaten Malang. “Anggaran 2012 difokuskan untuk pembangunan jalan,” katanya.
Menurutnya, dari 618 Km, sebanyak 6 Km dipakai untuk jembatan. Jumlah jembatan saat ini masih selesai 30 persen. Lebar jembatan sekitar 7 km untuk dua jalur dilengkapi trotoar. Sedang jalan yang sudah beraspal 14 persen.
Salah satu kendala besar pembangunan JLS adalah izin pemakaian lahan milik Perhutani. Dari total panjang JLS Jatim 618,8 km, sepanjang 265,82 km di antaranya milik Perhutani. Bahkan, jika dipersentasekan jumlahnya mencapai 42,40%. Pada 2010 lalu, persoalan izin pakai lahan milik Perhutani ini sudah dapat diselesaikan.       
Dari 42,40% persen itu, baru 50 persen yang lahannya sudah terbuka. Gubernur pada Oktober lalu telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat terkait pendanaan JLS agar bisa cepat tuntas.
Tahun 2012, Pakde Karwo mengusulkan anggaran APBN untuk percepatan pembangunan jalan senilai Rp 660 miliar. Jika disetujui, anggaran itu bisa membantu menyelesaikan kekurangan. Sejak mulai digarap pada 2002 lalu, JLS hingga 2012 nanti akan menghabiskan anggaran Rp 1 triliun.
Sesuai perhitungan awal, pembangunan jalan dan jembatan bisa selesai tuntas butuh dana Rp 7,5 triliun. Diperkirakan juga bisa lebih dengan perhitungan inflasi. Dengan anggaran itu, jika anggaran tidak terlalu banyak, untuk menuntaskan JLS perlu waktu 60 tahun.


Membengkak
Proyek JLS dimulai sejak 2002. Proyek ini seharusnya sudah tuntas 2012. Tetapi hingga saat ini pembangunannya belum sampai 50 persen. Pembiayaan proyek JLS ini melalui sharing antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.
Delapan kabupaten yang dilintasi JLS mempunyai tugas melakukan pembebasan lahan, antara lain Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Pemprov Jatim bertanggung jawab melakukan pembukaan lahan, fondasi jalan, dan pembangunan jembatan. Terkait pendanaan, estimasi awal biaya pembangunan JLS secara total adalah Rp 3,5 triliun yang kini diperkirakan membengkak menjadi Rp 7,7 triliun.

--------------------------------
Realisasi Jalan Nasional Capai 93,96%

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (B2PJN) V, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum merilis realisasi fisik pembangunan jalan nasional di Jawa Timur sepanjang tahun 2011 mencapai 93,96%.
Dari realisasi tersebut, saat ini kondisi jalan nasional di Jatim dengan total panjang 2.027,005 Km meliputi kondisi baik 950 km, sedang 895,45 km, rusak ringan 143,17 km dan rusak berat 37,90 km.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, Ir A.G Ismail MSc, mengatakan, tidak terpenuhinya target fisik hingga 100% sepanjang tahun 2011, karena adanya sejumlah kendala, antara lain belum dimulainya pembangunan Fly Over Pasar Kembang di Surabaya akibat adanya permasalahan lahan dengan PT KAI.
Selain itu juga tidak terserapnya anggaran pembangunan jalan di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan karena pembebasan lahan belum selesai, serta terlambatnya pelelangan Fly Over Peterongan di Kabupaten Jombang yang baru selesai akhir Desember.
Kendala lain, yakni belum terserapnya sisa anggaran limpahan di ruas eks Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, karena persetujuan revisi DIPA yang terlambat.
Tak hanya itu, kelangkaan Aspal pada bulan Desember juga manjadi salah satu kendala percepatan perbaik jalan nasional. Pertamina menyatakan kondisi cuacalah yang mempengaruhi keterlambatan pasokan aspal hingga Januari. Antisipasi kedepan kebutuhan aspal sudah disampaikan kepada Pertamina, sehingga Pertamina sudah bisa menyediakan perkiraan kebutuhan. Harga Aspal yang tidak bisa diprediksi, karena Pertamina tidak bisa menentukan fluktuasi harga solar dunia, juga menjadi kecemasan para kontraktor yang sudah terikat kontrak.
Sepanjang tahun 2011, menurut Ismail, pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional di Jatim mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan mencapai Rp 1,760 triliun. Dari nilai tersebut, hingga akhir 2011 total realisasi penyerapan keuangan mencapai 90,55%.
 
Program Tahun 2012
Tahun 2012 penanganan jalan nasional akan dikonsetrasikan pada kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan. Saat ini proses pelelangan sudah mencapai tahap Anwijzing atau penjelasan pekerjaan dimana pengumuman pemenangan baru akan diketahui pada pertengahan Pebruari.
Sepanjang tahun 2012, pemerintah pusat akan melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan pada sekitar 75 paket jalan dan jembatan yang tersebar. Sementara pengadaan atau lelang paket pembangunan dan pemeliharaan hingga periode 2 Januari terdapat 14 paket belum dilelang yang masih menunggu finalisasi design.
Sengaja kegiatan lelang setiap tahunnya dilakukan lebih awal agar kondisi jalan segera baik dan lalu lintas kendaraan kembali lancar. Alasan lain, agar pengerjaan jalan bisa dilakukan sebelum puncak musim penghujan sehingga saat musim penghujan kondisi jalan sudah kembai baik. Total anggaran yang dialokasikan di tahun 2012 untuk perbaikan maupun pembangun di Jatim Rp 1,441 triliun. “Dana tersebut sepenuhnya berasal dari APBN,” katanya.
Dari dana tersebut, sejumlah ruas yang menjadi penanganan prioritas, meliputi Jawa Timur diantaranya Babat-Tuban, Bojonegoro-Padangan-Ngawi, Glonggong-Pacitan, Gemekan-Jombang, Pacitan-Sidomulyo-Hadiwarno dan Pacitan-Panggul-Trenggalek.
 

Kondisi Kualitas Jalan Nasional di Jawa Timur
 
No    Baik (Km)    Sedang (Km)     Rusak Ringan (Km)    Rusak Berat (Km)    Mantap (Km)    Tidak Mantap (Km)
1    950,48    895,45    143,17    37,90    1.845,93    181,07
Sumber; Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V di Surabaya
-----------------------------------

Jadi Percontohan Proyek DAK

Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu dari lima provinsi di Indonesia yang akan menjadi proyek percontohan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah desentralisasi, menyusul upaya pemerintah mengefektifkan pemanfataan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN untuk pembangunan infrastruktur. Empat provinsi lainnya adalah Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara.
Kelima provinsi itu akan mendapat pinjaman dari Bank Dunia yang mempersyaratkan pengembalian DAK dari pemerintah pusat kepada daerah dengan target pembangunan berkala. Selain memberikan pinjaman, Bank Dunia juga akan mendapatkan pendampingan teknis berupa upaya peningkatan kapasitas SDM, baik di pusat maupun daerah.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (KLN), Kementerian PU, Taufik Widjoyono, mengatakan, untuk efektivitas tersebut mereka akan mewajibkan seluruh daerah untuk menyusun kriteria teknis dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang akan didanai DAK.         

            Hal tersebut, katanya, sesuai dengan PP No.55/2005 tentang Dana Perimbangan, dan PP No.38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari UU No.32 tentang Pemerintah Daerah.
            "Dari kedua PP itu disebutkan pemberian DAK ini disalurkan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam Penyediaan Infrastruktur dan Permukiman. Karenanya, sebagian besar anggaran DAK harus diprioritaskan untuk proyek infrastruktur," ujarnya.
            Pemda juga harus berkoordinasi dengan pusat dan wilayah lainnya untuk mengembangkan pemanfaatan anggaran DAK itu. Tujuannya, agar pembangunan infrastruktur bisa tepat guna dan berkonektifitas dengan wilayah lainnya.

DAK dan DAU Jatim Naik
Tahun 2012 Kementerian Keuangan meningkatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Provinsi Jatim yakni sebesar 20,83%.
Peningkatan tersebut seiring dengan kenaikan pendapatan dalam negeri. Berdasarkan Undang-undang, sekitar 20% dari PDN (Pendapatan Dalam Negeri) harus dialokasikan ke daerah, sehingga otomatis saat jumlahnya naik, maka alokasi untuk daerah juga terkerek.
Tidak semua daerah mendapatkan kucuran DAU dan DAK, karena kemampuan keuangan pemda setempat masuk dalam kriteria tinggi dan tidak ada sekolah yang rusak. DAU adalah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Sedangkan DAK merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Saat ini Kemenkeu mempersingkat tahapan pencairan DAK ke daerah sebagai upaya percepatan penyaluran dana tersebut menjadi tiga tahapan, bukan empat seperti sebelumnya. "Kami harap dengan percepatan penyaluran ini, maka daerah juga lebih cepat merealisasi proyek," katanya. (jal,sti)

Advanced Search

   Produk SKPD