MAJALAH POTENSI

Majalah Potensi terbit tiap 2 minggu

Edisi Januari 2012

PEMERINTAH TAK SEGAN HUKUM PERUSAHAAN NAKAL

Rabu, 20 April 2011 | 12:59


    Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Timur terus bertindak tegas dalam memberikan sanksi hukum bagi perusahaan yang masih berstatus hitam dalam penilaian Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan). Hingga kini tercatat 15 perusahaan tetap berstatus hitam dan terancam mendapat sanksi hukum.
    Kepala Bidang Komunikasi Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat BLH Jatim, Putu Artha Giri mengatakan, jika perusahaan-perusahaan itu tidak ada itikad baik mengubah statusnya, pemerintah tidak segan memproses hukum pengelola perusahaan.
Sengaja stategi tersebut ditempuh, karena kalau sampai kebijakan penutupan operasional perusahaan dilakukan, pemerintah sendiri yang akan menanggung kerugian, yakni bertambahnya tingkat pengangguran akibat PHK.
    Sepanjang tahun 2011 selama tiga bulan terakhir, tiga perusahaan telah diproses hukum karena tetap membuang limbah sembarangan dengan melebihi standar baku mutu kualitas air Bio Oxygen Demand (BOD) 2 mg/l. Tiga perusahaan tersebut semuanya berada di Kabupaten Banyuwangi, meliputi CV Pasific Harvest, PT Avila Prima Indra Makmur,  dan PT Blambangan Raya. Semua perusahaan tersebut bergerak di bidang usaha pengalengan ikan.
     Dikatakannya, berdasarkan hasil uji laboratorium, limbah ketiga perusahaan tersebut juga melebihi ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Saat ini, berkas pengusutan dan barang bukti bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pencemaran sedang diproses Polda Jatim.
    Nasib sama juga bisa dialami 12 perusahaan lain yang hingga saat ini masih berstatus hitam. Jika mereka tidak ada upaya mengubah statusnya, minimal naik berstatus merah, sanksi hukum juga akan mendera mereka.
Pemerintah sebenarnya sudah berkali-kali memberitahukan dan menyosialisasikan pada semua perusahaan agar membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). “Karena perusahaan tersebut tetap nakal, apa boleh buat jika nantinya sanksi hukum menimpa mereka,” katanya.
    Data BLH Jatim menyebutkan, peringkat Proper tahun 2009-2010, menyebutkan  terdapat 6 perusahaan perstatus hijau, 58 perusahaan berstatus biru, 26 perusahaan berstatus merah dan 15 perusahaan berstatus hitam, serta 1 perusahaan telah tutup.
    Selain tiga perusahaan yang telah diproses hukum, ada 12 perusahaan lain yang sampai saat ini masih berstatus hitam. (lihat tabel)

Daftar Proper Perusahaan Berstatus Hitam 2009-2010

No     Nama Perusahaan    Sektor     Jenis Industri    Kab/Kota
1    PT Maya Muncar di Banyuwangi    Agro Industri    Pengolahan Ikan    Banyuwangi
2    PT Prima Lautan Indonesia    Agro Industri    Pengolahan Ikan     Banyuwangi
3    PT Sari Laut Jaya Lestari    Agro Industri    Pengolahan Ikan     Banyuwangi
4    PT Sarifeed Indojaya    Agro Industri     Pengolahan Ikan    Banyuwangi
5    PT Sumber Yalasamudera     Agro Industri    Pengolahan Ikan    Banyuwangi
6    PT Centram     Agro Industri    Agar-agar    Pasuruan
7    PT Rex Canning Indonesia     Agro Industri     Pengolahan Ikan    Pasuruan
8    PT Nipsea Paint dan Chemicals-Surabaya    Manufaktur     Cat    Gresik
9    PT Avia Avian     Manufaktur    Cat     Sidoarjo
10    PT Wing Surya Surabaya Plant    Manufaktur     Detergent    Surabaya
11    Jaya Pari Steel Corporation    Manufaktur     Baja     Surabaya
12    PT Trans Pasifik Petrochemical Indotama    PEM    EP Migas     Tuban
     
Lima Perusahaan Ditindak

Sementara itu, dalam Rapat Koordinasi Nasional Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan menindak lima perusahaan di Banyuwangi yang masuk daftar hitam pencemaran lingkungan ke pengadilan.
Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan KLH, Sudarijono menegaskan kelima perusahaan di Jatim itu telah dua kali mendapat Proper hitam. Perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan pengalengan ikan. Kini tiga perusahaan diantaranya sedang dalam proses hokum di Polda Jatim.
Sebagai langkah awal, KLH kini tengah fokus mengumpulkan pulbaket (Pengumpulan bahan keterangan dan data). Pengumpulan pulbaket menjadi penting karena selain agar kelima perusahaan itu menaati hukum untuk tidak lagi mencemari lingkungan, juga demi upaya mengantisipasi dimana setiap kali kasus kerusakan lingkungan dibawa ke Pengadilan, KLH tak pernah menang.
Lebih lanjut Putu Artha Giri menambahkan, proper mulai dikembangkan KLH sebagai satu alternatif instrumen sejak 1995. Program ini awalnya dikenal dengan nama Proper Prokasih. Pelaksanaan program dilakukan melalui penyebaran informasi tingkat kinerja penaatan masing-masing perusahaan kepada stakeholder pada skala nasional.
    Pelaksanaan program ini diharapkan dapat menyikapi secara aktif informasi tingkat penaatan dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya. Dengan demikian, dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan dapat diminimalisasi. Proper merupakan Public Disclosure Program for Environmental Compliance atau program keterbukaan informasi publik untuk kepatuhan lingkungan dengan kriteria Proper: AMDAL, Konservasi Sumberdaya alam, SML dan Community Development.
    Proper bukan pengganti instrumen konvensional yang ada, seperti penegakan hukum lingkungan perdata maupun pidana. Program ini bersinergi dengan instrumen lainnya agar kualitas lingkungan dapat dilaksanakan lebih efisien dan efektif.   
Dalam program ini, lima peringkat warna yang digunakan mencakup peringkat Hitam, Merah, Biru, Hijau, dan Emas.  Peringkat Emas dan Hijau untuk perusahaan yang telah melakukan upaya lebih dari taat dan patut menjadi contoh, peringkat Biru bagi perusahaan yang telah taat, dan peringkat Merah dan Hitam bagi perusahaan yang belum taat.
Sistem penilaian dengan lima peringkat warna ini telah memperhatikan perbedaan tingkat upaya masing-masing perusahaan yang belum taat, yaitu peringkat Hitam dan peringkat Merah, serta perbedaan tingkat upaya perusahaan yang lebih dari taat, yaitu peringkat Hijau dan Emas. (jal)


Advanced Search

   Produk SKPD