Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

1.

Profil

1.1

Kedudukan dan alamat lengkap

Kedudukan Dinas Kominfo Prov Jatim sebagaimana tercantum dalam Perda Prov Jatim No.9 Th. 2008, sedangkan domisili dan alamat lengkap ada dalam dokumen surat menyurat.

1.2

Tugas dan fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Kominfo Prov Jatim sebagaimana tercantum dalam Perda Prov Jatim No.9 Th. 2008

1.3

Visi dan Misi

Visi dan Misi tertuang dalam RENSTRA Dinas Kominfo Prov Jatim Tahun 2009-2014

1.4

Tujuan dan sasaran

Maksud dan tujuan tertuang dalam RENSTRA Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014

1.5

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kominfo Prov Jatim sebagaimana tercantum dalam Perda Prov Jatim No.9 Th. 2008.

1.6

Unit Kerja

Gambaran umum tentang unit kerja sebagaimana tertuang dalam Pergub Prov Jatim No.83 Th 2008

1.7

Pejabat Struktural

Profil singkat pejabat struktural meliputi nama, telepon, alamat, laporan harta kekayaan, pendidikan, penghargaan

1.8

Pegawai

Jumlah pegawai yang bekerja di Dinas Kominfo Jatim dan pegawai yang diperbantukan di instansi lain

1.9

Asset

Jenis dan jumlah barang inventaris Dinas Kominfo Jatim

2.

Program Kerja

2.1

Nama program kegiatan

Meliputi nama program kegiatan, target, jadual, penanggung jawab sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kominfo Jatim

2.2

Realisasi Kegiatan

Laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijalankan sebagaimana tertuang dalam lapaoran Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Kominfo Jatim

Informasi yang wajib diumumkan setiap saat

3.

Agenda

Agenda kegiatan Dinas Kominfo Jatim sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan

4.

Pelayanan

4.1

Pelayanan informasi

Prosedur atau tatacara memperoleh informasi yang telah disediakan Dinas Kominfo Jatim

4.2

Lelang elektronik

Prosedur pelayanan lelang elektronik untuk pengadaan barang dan jasa Pemprov Jatim

4.3

Rekomendasi persyaratan administrasi dan aspek teknis penyelenggaraan jasa penyiaran TV

Prosedur pelayanan rekomendasi persyaratan administrasi dan aspek teknis penyelenggaraan jasa penyiaran TV

4.4

Perijinan jasa titipan kantor cabang

Prosedur pelayanan perijinan jasa titipan kantor cabang

5.

Data

5.1

Jumlah permintaan informasi

-

5.2

Jumlah peserta workshop TIK untuk masyarakat dan aparatur

-

5.3

Jumlah Telecenter

-

5.4

Jumlah kegiatan sosialisasi telematika

-

5.5

Jumlah perusahaan jasa titipan di Jawa Timur

-

5.6

Jumlah kegiatan sosialisasi bidang postel

5.7

Data lembaga penyiaran Televisi yang telah dilakukan evaluasi kelengkapan administrasi dan aspek teknis.

5.8

Jumlah KIM di Jawa Timur

5.9

Jumlah kelompok PERTURA di Jawa Timur

5.10

Jumlah penerbitan majalah POTENSI

5.11

Jumlah alamat e-Mail media yang dikirimi berita oleh Jatim News Room

5.12

Jumlah dialog publik menurut jenis media

5.13

Jumlah iklan layanan masyarakat menurut media

5.14

Jumlah penyebarluasan informasi melalui media luar ruangan

5.15

Jumlah kegiatan sosialisasi program pemerintah

5.16

Daftar layanan hosting co-location

5.17

Daftar aplikasi TIK

5.18

Daftar SKPD yang terhubung jaringan VPN-IP MPLS Fiber Optik

5.19

Daftar SKPD yang terhubung jaringan VPN Instant

5.20

Daftar pemasangan speedy dan aplikasi data online pada 60 kecamatan di Jawa Timur

5.21

Daftar alokasi bandwidth SKPD Provinsi Jawa Timur

5.22

Skema jaringan akses internet VPN-MPLS

5.23

Skema jaringan akses intrarnet VPN-MPLS

5.24

Daftar SKPD yang sudah/belum memiliki website

5.25

Daftar Kab/Kota yang sudah/belum memiliki website

6.

Kerjasama

Dokumen kerjasama antara Pemprov dan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur dalam rangka pembentukan Telecenter

7.

Telecenter

Gambaran umum tentang profil, pengelola, alamat dan informasi lain berkaitan dengana Telecenter di Jawa Timur

8.

KIM

Gambaran umum tentang pedoman, pembentukan dan tatakerja kelompok informasi masyarakat

9.

BAKOHUMAS

Informasi tentang kegiatan penyebarluasan informasi antar lembaga pemerintah

10.

Majalah POTENSI

Berita dan informasi tentang berbagai kebijakan dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan