CARI MASUKAN REVISI UU 5/1999, BALEG DPR RI KUNKER KE JATIM

Kamis, 24 Oktober 2013 | 15:24


Guna menyerap aspirasi dan masukan dari kalangan akedemis, pengusaha, dan pemerintah di provinsi Indonesia terkait revisi UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Badan Legeslatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur.
Dalam kunjungan kerja, Baleg DPR RI yang dipimpin langsung wakil Ketua Baleg DPR RI Sunardi Ayub dan diikuti oleh lima anggota Baleg DPR RI ini langsung diterima Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Timur Hadi Prasetyo di Ruang Kertanegara Kantor Gubernur Jatim, Kamis (24/10)
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sunardi Ayub mengatakan, tujuan kunker baleg DPR RI yaitu mencari masukan dari para pengusaha, akademisi, dan pemprov Jatim tentang revisi UU 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
“Sebelum dijadikan atau digedok menjadi UU, kami ingin mencari masukan dari daerah tentang apa saja yang bisa dilakukan dalam revisi ini nanti, sehingga kedepan kinerja KPPU menjadi lebih baik dan tegas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam revisi ini nanti pihaknya ingin memperkuat Komisi Pengawas Perlindungan Usaha (KPPU) dalam menyidik dan menindak dugaan monopoli. "Akan diperkuat, tapi masih akan dibahas, untuk memberikan kewenangan penyelidikan, penyidikan, bisa eksekusi,”ujarnya.
Menurutnya, selama ini KPPU belum bisa banyak bertindak karena geraknya masih sangat terbatas. Namun, bila nanti UU memberi kewenangan yang luas, maka perlu pengawasan yang juga ketat. "Seperti KPK," kata dia.
Kalau sudah diperkuat, ia mengatakan komisioner KPPU harus diisi orang yang kredibel yang mampu melindungi perekonomian dari tindak monopoli. "KPPU harus orang-orang kredibel, jangan main-main, karena ini hubungan dengan uang," ujarnya.
Asisten Ekbang Sekda Prov Jatim, Hadi Prasetyo mengatakan pihaknya sangat setuju apabila UU 5/1999 direvisi oleh Baleg DPR RI, karena UU tersebut saat ini sangat kurang dalam menentukan kepastian kinerja dari KPPU.
Pihaknya sangat setuju dengan adanya revisi, namun pihaknya ada masukan yang perlu diperhatikan oleh Baleg DPR RI yaitu terkait dengan sanksi bagi para pengusaha yang melakukan pelanggaran harus dilakukan dengan teguran keras yaitu berupa sanksi jumlah materialnya ditingkatkan. “Saat ini sanksi yang diberikan oleh KPPU sangat kecil ini tidak bisa membuat para pengusaha jera,”ujarnya.
Ia berharap dengan adanya masukan dari para akademisi, pengusaha, dan pemerintah provinsi di Jatim revisi UU tersebut benar menghasilkan keputusan yang bisa membuat kinerja KPPU menjadi lebih baik, dan revisi UU juga bisa membuat efek jera bagi para pengusaha di Indonesia dan juga di Jatim. (pca)

Advanced Search

   Produk SKPD