WAGUB BERHARAP PEMBAGIAN KUOTA HAJI DIREVISI

Senin, 17 Juni 2013 | 08:21


Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf  berharap pemerintah Saudi Arabia bisa merevisi penentuan kuota haji masing-masing negara. Indonesia sebagai negara terbesar yang memberangkatkan jamaahnya diharapkan mendapatkan kuota yang lebih besar.
Demikian dikatakan Wagub Syaifullah Yusuf dikonfirmasi saat menghadiri Milad Ponpes Terpadu Darul Muttaqin di Manukan Tama Surabaya, Minggu (16/6).
Menyikapi kebijakan pemerintah Arab Saudi yang mengurangi 20 persen Jamaah Haji Indonesia karena ada renovasi Masjidil Haram, Wagub Saifullah Yusuf mendesak kepada Kementerian Agama untuk segera melakukan pertemuan dengan pihak Arab Saudi. Tujuannya agar kebijakan pengurangan 20 persen tidak diberlakukan untuk indonesia. "Waiting list kita tertinggi, wajar jika loby itu segera disampaikan kepada Arab Saudi,"ujar Wagub Saifullah Yusuf.
Menurutnya, penentuan kuota haji harus direvisi agar lamanya daftar tunggu (waiting list) pemberangkatan CJH di Indonesia yang berkisar antara 12 hingga 15 tahun dapat dipangkas. Saat ini rumus penentuan kuota dengan penghitungan per seribu jamaah di masing-masing wilayah. Dengan rumus tersebut, Kementrian Agama harus mengupayakan agar direvisi, yakni jatah sisa kuota untuk negara-negara yang masyarakat muslim minoritas, seperti Singapura, Thailand maupun Brunai Darussalam  bisa dialihkan ke Indonesia. “Adanya limpahan kuota untuk Indonesia tersebut pasti akan memangkas daftar tunggu yang sudah lebih dari 10 tahun,” ujarnya
Ia  menilai, masalah kuota haji sebenarnya merupakan kendala utama yang dihadapi pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Terlebih dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, sehingga makin banyak masyarakat muslim yang mendaftar untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut.
Sementara itu pimpinan Ponpes Terpadu Darul Muttaqin yang juga Ketua Pusat Forum Komunikasi Kantor Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Muhammadad Sofwan Lc mengatakan, kebijakan pengurangan jamaah haji tidak terelakkan. Mengingat kondisi Masjidil Haram yang dilakukan renovasi.
Menyikapi kondisi ini, jauh-jauh hari pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada calon jamaah yang telah mendaftar di KBIH yang dikelolanya. "Sampai kondisi terburuk ada jamaah yang gagal berangkat pun telah kita sampaikan. Alhamdulilah mereka bisa mengerti,"paparnya.
Namun demikian pihaknya memprediksi jika kebijakan itu diberlakukan, hanya berimbas pada pengurangan jamaah yang di bimbingnya sekitar 5-10 orang. Tetapi pihaknya tetap berharap, loby Kemenag kepada Arab Saudi  yang akan dilaksanakan pada 22 Juni mendatang bisa mengurangi jumlah jamaah yang ditunda kebarangkatannya. "Meskipun tidak 100 persen disetujui, kami berharap 50 persen bisa disetujui," pungkasnya. (fad)

Advanced Search

   Produk SKPD