PEMPROV JATIM BEBASKAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Jumat, 14 Juni 2013 | 13:34


Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur membebaskan denda pajak kendaraan bermotor selama tiga bulan, mulai 17 Juni hingga 17 September 2013. Pembebasan pajak kendaraan itu sebagai salah satu bentuk untuk meringankan beban masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan dan Idul Fitri .

“Program ini rutin dilakukan sebagai kebijakan gubernur dan wakil gubernur Jatim. Selain itu, juga sebagai langkah antisipasi terhadap rencana kenaikan bahan bakar minyak,” ujar Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Bobby Sumiarsono, di Surabaya, Jumat (14/6).

Dia menjelaskan, program ini berdasarkan keijakan Peraturan Daerah Provinsi Jatim Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, khususnya Pasal 66 ayat 1 yakni Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan dan intensif pajak. Di samping itu, juga sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pemberian Keringanan dan Intensif Pajak Daerah.

Bobby menuturkan, kebijakan dalam program ini yakni pembebasan pokok dan sanksi administrasi kenaikan dan atau bunga bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua. Kemudian, pembebasan sanksi administrasi kenaikan dan atau bunga pajak kendaraan bermotor (PKB).

“Pemprov juga memberikan intensif PKB sebesar 50 persen dari pokok pajak untuk kendaraan bermotor atas nama perusahaan yang dimutasikan dari luar Jatim. Semua kebijakan berlaku untuk semua kendaraan pelat hitam, kuning, merah serta alat-alat berat,” katanya.

Dia mencontohkan, untuk kendaraan mini bus jenis Toyota Alphard 2.4 G AT tahun 2011, PKB pokok Rp 10,35 juta dan masa laku pajak 3 Februari 2012. Namun, pajak dibayarkan baru 20 Juni 2013. Sehingga, wajib pajak seharusnya membayar selama dua tahun sebesar Rp 23.682.600,- “Akan tetapi, karena ada pembebasan maka sanksi bunga PKB yang dibayar hanya Rp 20.070.000,- Sedangkan, bunga PKB Rp 3.612.600,- dibebaskan,” tuturnya.

Dia mengharapkan, kebijakan tersebut selama tiga bulan, berdasarkan data yang akan melaksanakan pembayaran pajak pada saat kebijakan dilaksanakan sebanyak 221.000,- objek atau potensi penerimaan PKB sebesar Rp 107.582.904.900,- dari perkiraan penerimaan PKB dari mutasi masuk bea balik nama kedua.

“Di samping itu, diharapkan adanya penambahan penerimaan PKB dari pembebasan denda dan sanksi bunga sebanyak 252.513 objek atau potensi penerimaan PKB sebesar Rp 63.505.699.423,- " urainya.

Sehingga, lanjut dia, jika diasumsikan sama dengan kebijakan tahun lalu maka kebijakan tersebut akan menambah potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) se sebesar Rp 134.356.170.515,-. (ris)

Advanced Search

   Produk SKPD