PEMILUKADA JATIM, KPU MENYATAKAN SEMUA CALON BELUM MEMENUHI SYARAT

Senin, 10 Juni 2013 | 12:09


Setelah menggelar rapat pleno tertutup pada Minggu (9/6) dan berakhir pada Senin (10/6) dini hari. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menyatakan bahwa semua calon yang mengikuti pemilukada Jatim belum memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi dan penelitian dalam rangka pemilihan kepala daerah pada 29 Agustus 2013.
            Komisioner KPU Jatim, Agus Mahfud Fauzi di KPU Jatim, Senin (10/9) mengatakan bahwa hasil rapat pleno yang digelar kemarin Minggu (9/6) oleh ketua dan anggota Komisioner KPU Jatim  menyepakati bahwa terkait penelitian empat bakal pasangan calon, dan semuanya belum ada yang lengkap atau belum memenuhi syarat.
            Ia menjelaskan, dari empat bakal pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU Jatim, tiga di antaranya diusung partai politik, masing-masing Khofifah-Herman Sumawiredja diusung PKB dan sejumlah partai nonparlemen, Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah diusung PDI Perjuangan, dan Soekarwo-Saifullah Yusuf yang diusung mayoritas partai parlemen serta belasan partai nonparlemen.
            Satu lagi bakal pasangan calon gubernur yang mendaftar melalui jalur perseorangan yakni Eggi Sudjana-Muhammad Sihat. Pada Pilkada Jatim kali ini, KPU membuka jalur perseorangan dan terbuka bagi siapa saja, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan berlaku sesuai undang-undang.
            “Semua bakal pasangan calon memang belum melakukan pemeriksaan kesehatan, karena memang dijadwalkan 12-13 Juni 2013, namun bisa juga digelar 17-18 Juni 2013. Kami segera memberitahukan kepastiannya," ujarnya.
            Terkait dukungan ganda dua Parpol non parlemen PPNUI dan PK, ia mengatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk mendukung Calon Gubernur (Cagub) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2013 mendatang. “Akhirnya pleno KPU Jatim juga memutuskan PK dan PPNUI TMS untuk kedua bakal pasangan calon," ujarnya
            Meski dinyatakan TMS, PK dan PPNUI belum dicoret.  KPU Jatim memberikan kesempatan bagi kedua Pasangan Calon (Paslon) yakni pasangan incumbent Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) dan Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja untuk memperbaiki berkas dukungan dari kedua parpol itu. "Ada  masa perbaikan 10-16 juni, selain berbagai persyaratan lainnya perlu dilengkapi," ujarnya.
            Lebih lanjut, Keputusan untuk menyatakan kedua parpol tidak memenuhi syarat itu memang sudah disepakati oleh kelima komisioner KPU Jatim.  Artinya, tidak ada perbedaan pendapat atau disenting opinion dalam rapat tersebut. "Keputusan itu ditempuh dan sepakat bulat setelah mengkaji dari berbagai sisi hukum," ujarnya.
            Memang, berdasarkaan  baik UU  Parpol no 2 tahun 2011  dan Peraturan KPU no 9/2012 tentang Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kedua parpol tersebut tidak memenuhi syarat dalam memberikan dukungan.
            Selain perubahan susunan kepengurusan tidak melalui AD/ART parpol, dukungan  antara Ketum dan Sekjen pun berbeda. "Dari hasil verifikasi kita menemukan  Ketua Umum PPNUI dan PK mendukung pasangan Khofifah-Herman, sedangkan kedua sekjennya menyatakan sah kepengurusan yang dukung Karsa. Sesuai aturan, harus ketua umum dan sekjen yang meneken SK rekom, tidak bisa hanya salah satu saja,"ujarnya.
            Ia menambahkan, pasangan Khofifah-Herman masih berpeluang lolos dalam verifikasi pendaftaran asalkan bisa merangkul Sekjen PK atau PPNUI. Disamping itu, mekanisme perubahan susunan pengurus masih dimungkinkan selama sesuai dengan AD/ART parpol.
            Pemberian kesempatan perbaikan itu berdasarkan pasal 95 Peraturan KPU nomor 9/2012 tentang pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam peraturan itu disebutkan kalau syarat bakal calon tidak lengkap, maka parpol dan gabungan parpol bisa memperbaiki dokumen persyaratan calon atau mengganti bakal pasangan calon atau salah satu bakal pasangan calon.
            "Akan tetapi dukungan yang diberikan tidak bisa ditarik atau dicabut.Yang boleh adalah mengubah kepengurusan, sepanjang dilakukan DPP yang sah terdaftar di Kemenkumham dan dilaksanakan sesuai AD/ART parpol," ujarnya. (pca)

Advanced Search

   Produk SKPD