BAWASLU JATIM IMBAU PANWASLU LEBIH HATI-HATI

Minggu, 19 Mei 2013 | 14:38


Berkaca putusan pemecatan Ketua KPU Bondowoso dan dua anggotanya serta Ketua Panwaslu Bondowoso akibat pelanggaran asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, kini Bawaslu Jatim mengimbau agar Panwaslu bekerja lebih berhati-hati dan bersikap netral atau tidak berpihak pada pasangan calon yang bakal maju.
    Anggota Bawaslu Jatim, Andreas Pardede, Sabtu (18/5) mengatakan, dari pelaksanaan Pilkada Bondowoso ada pelanggaran saat hari H pemilihan. Saat itu, banyak muncul baliho dan spanduk dukungan pada salah satu pasangan calon yang letaknya 200 meter dari TPS (tempat pemungutan suara). Padahal saat pencoblosan itu, seharusnya sudah bersih dari atribut kampanye seperti dalam bentuk spanduk dan baliho pasangan calon. Terlebih ini terjadi pada pasangan incumbent (petahana). Untuk itu, Panwaslu diimbaunya agar bekerja lebih cermat dalam melakukan pengawassan agar di sejumlah pemilukada lain di Jatim dalam beberapa waktu ke depan hal serupa tak terulang.
    Dalam waktu dekat ini, yakni pada 23 Mei pemilukada juga bakal berlangsung untuk pemilihan walikota dan wakil walikota Malang. Disusul Kabupaten Madiun pada 25 Mei 2013, Kabupaten Lumajang pada 29 Mei 2013, serta Kabupaten Jombang 5 Juni 2013. Pada 29 Agustus bakal dihelat lima pemilukada, yakni Pemilukada Jatim, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Madiun, dan Kota Probolinggo.
    Menyikapi kasus Bondowoso usai dikeluarkannya Surat Keputusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pihak Bawaslu akan segera melakukan pergantian antar waktu atau PAW Panwaslu Bondowoso agar tidak mengganggu ritme kerja yang telah berjalan.
    Andreas menandaskan, Bawaslu Jawa Timur menghormati keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP, atas pemberhentian Ketua Panwaslu Bondowoso terkait pelanggaran etika dalam penyelenggaraan Pemilukada Bondowoso.
    Ia pun mengungkapkan jika kasus yang dialami oleh Ketua Panwaslu Bondowoso tidak pernah dilakukan konsultasi dengan pihak Bawaslu Jatim. "Panwaslu tidak pernah secara formal berembuk dengan pimpinan Bawaslu Jatim terkait rekomendasi yang dikeluarkan dalam Pemilukada Bondowoso. Jadi terkait putusan DKPP itu kami tahu sesudah kejadian, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa," terang Andreas.
    Andreas menambahkan, terkadang beberapa anggotanya ada yang lalai dalam menjalankan fungsinya, padahal selama ini, pihak Bawaslu berulangkali memberikan arahan kepada koleganya untuk netral. "Kita harapkan kasus yang dialami oleh Panwaslu Bondowoso menjadi hal yang terakhir. Dan anggota panwaslu lain bisa mengambil pelajaran dari pemberhetian Ketua Panwaslu Bondowoso ini," tukasnya.
    Dari SK DKPP, Ketua KPU Kabupaten Bondowoso Zainuddin, dan dua anggotanya Muhammad Malik, Ahmad Tohir Yudianson serta ketua Panwaslu Ahmad Resno Aji selaku teradu tertuang dalam surat keputusan Nomor 39/DKPP-PKE-II/2013, dan 41/DKPP-PKE-II/2013 akhirnya diberhentikan.
    Keputusan pemecatan tersebut berdasarkan bukti-bukti di persidangan kode etik terkait dugaan pelanggaran Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f peraturan bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam siding itu diputuskan jika Ketua KPU dan dua anggotanya serta Ketua Panwaslu Bondowoso telah terbukti melanggar asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas. (afr)

Advanced Search

   Produk SKPD