DIBUKA, PENDAFTARAN CALON KOMISIONER KPID PERIODE 2013-2016

Jumat, 5 April 2013 | 13:14


             Hampir tiga tahun kepengurusan komisioner KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Jatim periode 2010-2013 berlangsung. Masa kerja tujuh orang komisioner KPID Jatim bakal berakhir pada 5 Juli 2013. Kini tim seleksi calon anggota KPID Jatim periode 2013-2016 telah membuka pendaftaran sejak 25 Maret-25 April 2013.

            “Sejak pendaftaran dibuka, kini sudah ada sekitar 30 orang yang mengambil formulir calon anggota KPID Jatim dan baru dua orang yang mengembalikan. Sedangkan yang mengakses di website soal informasi pendaftaran mencapai 2.000 orang,” kata anggota tim seleksi komisioner KPID Jatim, Suko Widodo, Jumat (5/4).

            Adapun persyaratan menjadi komisioner KPID Jatim, di antaranya mengajukan surat permohonan bermaterai sebagai calon anggota KPID, fotokopi KTP, membuat makalah visi dan misi, fotokopi ijazah, surat keterangan sehat dari dokter, SKCK, piagam atau sertifikat penghargaan, dan pas foto 4x6 dua lembar.

             Menurut dia, dari tujuh orang komisioner yang saat ini masih menjabat, ada tiga orang yang sudah tidak boleh ikuti seleksi administrative. Ini dikarenakan ketiganya sudah menjabat dua periode kepengurusan, yakni, Fajar Arifianto Isnugroho, Catur Suratno Aji, dan Arif Budi Santoso.

               Berkaca dari pengalaman 2010, peserta calon komisioner yang mendaftar mencapai 127 orang. “Biasanya menjelang akhir pendaftaran baru ramai yang mengembalikan formulir," ujarnya.

            Usai pendaftaran ditutup 25 April mendatang, tim seleksi akan diumumkan pendaftar yang lolos seleksi administrasi pada 29 April dan awal Mei dilakukan tes tulis. Kemudian, akan diambil 30 orang untuk menjalani tes psikologi. Pada akhirnya nanti, tim akan menyerahkan 21 orang calon untuk diuji publik dan menjalani fit proper test ke Komisi A DPRD Jatim.

              "Diharapkan komisioner KPID Jatim ke depan lebih berani. Ada 1.456 adegan pelanggaran penyiaran selama tahun 2012. Ada 576 radio dan 108 televisi yang harus diawasi. Ini bukan tugas mudah dan harus diatasi oleh komisioner yang baru nanti," pungkasnya.

            Ketua KPID Jatim, Fajar Arifianto Isnugroho mengatakan, dalam kepengurusan KPID Jatim yang dipimpinnya sejak 2007 tersebut banyak sekali tugas yang diembannya. Mulai dari proses izin siaran hingga aduan penyiaran dari berbagai tayangan tv dan radio lokal di Jatim.

             Kendati kepengurusan bakal berakhir, lanjut dia, KPID Jatim masih bisa terus menjalankan tugas, karena ada komisioner muda yang bisa melanjutkan tugas-tugas yang belum selesai.

             Selain Fajar, struktur kepengurusan KPID periode 2010-2013, yakni Wakil Ketua dipegang Arif Budi Santoso yang sebelumnya pada periode 2007-2010 juga menjabat sebagai wakil. Untuk bidang dibagi menjadi tiga, yakni Bidang Kelembagaan dan Sosialisasi yang diketuai Suryanto Aka dengan dua anggota, yakni Mochammad Dawud dan Fajar Arifianto Isnugroho.

            Di Bidang Pegawasan Isi Siaran diketuai Maulana Arief dengan satu anggota, yakni Dyva Claretta. Di Bidang Struktur Penyiaran/Perizinan diketuai Catur Suratnoaji dengan satu anggota Arif Budi Santoso.

              Di setiap bidang pun telah menjalankan program. Seperti dari Bidang Kelembagaan yakni menyelesaikan peraturan KPID Jatim 2010-2013 dan keputusan tentang kode etik dan mekanisme kerja. Selain itu, dirancang pula peraturan tentang mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa penyiaran, sosialisasi kelembagaan melalui iklan di lembaga penyiaran, hingga merancang Anugerah Penyiaran Jawa Timur yang dijalankan sejak 2010.

              Dari Bidang Pengawasan Isi Siaran, pihaknya memaksimalkan broadcast monitoring system sebagai sistem monitoring otomatis berbasis IT dan memperkuat tim monitoring pengawasan isi siaran TV dan radio. Bidang Pengawasan ini juga memaksimalkan sistem penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan isi siaran.

    Sementara Bidang Struktur Penyiaran/Perizinan melakukan penguatan desk dengan melibatkan Dinas Kominfo dan kantor Balai Monitoring Spektrum dan Frekuensi dan menyusun sistem data base lembaga penyiaran di Jatim hingga roadmap bisnis penyiaran. Untuk proses perizinan radio dan TV, KPID juga mempertimbangkan sesuai ketersediaan alokasi frekuensi. (afr)

Advanced Search

   Produk SKPD