TAHUN 2012, KPP JATIM TERIMA 207 PENGADUAN

Rabu, 19 Desember 2012 | 13:25


Komisi Pelayanan Publik (KPP) Provinsi Jatim menyatakan selama tahun 2012 ini telah menerima sebanyak 207 pengaduan dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, Surabaya menempati urutan tertinggi dengan perolehan 88 pengaduan atau 42,51% dibandingkan dengan daerah lainnya di Jatim.

"207 Pengaduan itu berasal dari kabupaten dan kota di Jawa Timur. Dari jumlah itu, sekitar 152 pengaduan selesai ditangani. Sementara sisanya dalam proses penanganan maupun bukan kewenangan," ujar Ketua KPP Jatim, Nuning Rodiyah, kepada wartawan di sela acara Laporan Hasil Kinerja KPP Jatim 2012, di ruang Binaloka Kantor Gubernur Jatim, Jl Pahlawan 110 Surabaya, Rabu (19/12).

Berdasarkan data yang diterima dari KPP Jatim, Surabaya menempati urutan tertinggi dengan 88 pengaduan dari total jumlah pengaduan. Kemudian disusul Kabupaten Banyuwangi dengan 16 pengaduan atau 7,73 persen. Sedangkan Kabupaten Sidoarjo menempati urutan ketiga yakni terdapat 12 pengaduan atau 5,80 persen.

Berdasarkan instansi terlapor, seperti tahun sebelumnya, instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) menempati posisi teratas dengan 28 pengaduan. Kemudian, kantor pemerintahan desa atau kelurahan sebanyak 23 pengaduan dan PDAM dengan 18 pengaduan. Dari hasil evaluasi tersebut, KPP merekomendasikan ke gubernur, untuk berkoordinasi dengan BPN Kanwil Jatim guna merumuskan upaya perbaikan pelayanan dokumen pertanahan.

"Kita juga merekomendasikan gubernur untuk mendorong instansi penyelenggara pelayanan publik di Jatim, agar melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan standar pelayanan," tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, KPP juga merekomendasikan dan mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Jatim, untuk menyusun peraturan daerah sebagai turunan dari Perda No 8 Tahun 2011 dan UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dengan memperhatikan kearifan lokal. "Kita mendorong pihak terkait untuk bekerjasama dengan KPP dalam rangka penanganan pengaduan pelayanan publik yang dilaksanakan," terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, sebagai pengawas eksternal pelayanan publik, KPP juga menjadi pengawas eksternal rekruitmen aparatur pemerintahan dan Polri sesuai dengan MoU dengan Polda dalam proses penerimaan calon anggota Polri. Serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim dalam proses rekrutmen CPNS 2012.

"Dalam proses pelayanan publik yang prima, KPP melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan publik di 11 kabupaten dan kota di Jatim seperti di bidang kesehatan, pendidikan, kependudukan dan perizinan terpadu," jelasnya.

Nuning menuturkan, jumlah pengaduan tahun 2012 ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2011 yang hanya berjumlah 176 pengaduan. Peningkatan signifikan ini terjadi dikarenakan pada tahun ini, KPP telah menggandeng beberapa daerah untuk menjadi pos pengaduan dalam memfasilitasi masyarakat mengadukan ke KPP Jatim.

“Pos pengaduan KPP di daerah tersebar di 36 kabupaten/kota di Jatim. Yang belum di Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya,” tuturnya. (ris)

Advanced Search

   Produk SKPD