PEMPROV MOU DENGAN KPK DALAM PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Kamis, 29 November 2012 | 08:39


Mou Pemprov dg KPK

Pemprov Jawa Timur terus melakukan langkah positif dalam memberantas korupsi, salah satunya dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penerapan program pengendalian gratifikasi. Pendatanganan Mou dilakukan Pemprov Jatim dan KPK di Gedung Negara Grahadi, Rabu (28/11).
    “Komitmen dan MoU ini adalah program Gubernur Jatim dalam mencegah dan memberantas korupsi di Jatim, terutama dalam penerapan pengendalian gratifikasi di Jatim,” ujar Wakil Gubernur Jatim, H. Syaifullah Yusuf saat ditemui usai acara Seminar pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengendalian APBD Provinsi Jawa Timur dan Deklarasi komitmen penerapan program pengendalian graifikasi, di gedung negara Grahadi, Rabu (28/11)
    Dikatakannya, dengan adanya kerjasama komitmen pengendalian gratifikasi pihak pemprov Jatim akan menyiapkan sumber daya Manusia (SDM) yang berkualitas, dan juga akan memperbaiki sistemnya dalam penyusunan program APBD 2013 nanti.
    "Setelah ada seminar mengenai pengendalian gratifikasi ini, jangan sampai ada suatu pengurusan yang datangnya terakhir malah didahulukan karena PNS itu mendapatkan 'buah tangan'. Kan tidak boleh seperti itu,” ujarnya.
    Sementara itu Komisioner KPK, Zukarnaen mengatakan, saat ini Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bekerjasama dengan BPKP akan melakukan pendantanganan dengan 33 provinsi dan 33 ibu kota dalam penerapan program pengendalian gratifikasi.
    Dalam bab Gratifikasi ia menjelaskan, sesuai UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 menjelaskan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
“Dalam penjelasan UU tindak korupsi Gratifikasi bisa dikategorikan juga penyuapan jika kita memberi, dan pemerasan jika kita meminta, suatu saat jika kita meminta bisa saja klik pemerasan,” ujarnya.
    Dari catatan KPK, pelaporan tindakan korupsi di Jatim mulai tahun 2004 hingga 2010 selalu mengalami peningkatan, tahun 2004 hanya 1 kasus, tahun 2005 meningkat menjadi 17 kasus,2006 meningkat lagi menjadi 221 dan tahun 2010 sat ini menjadi 437 kasus korupsi.
Maka itu ia berharap dengan acara seminar ini dapat menjadi titik tolak bagi keberhasilan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan konstribusi besar dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. (pca/foto;sug)

Advanced Search

   Produk SKPD