TINGKATKAN KOORDINASI, SATPOL PP JATIM KOMITMEN DENGAN KAB/KOTA TEGAKKAN PERDA

Selasa, 13 November 2012 | 12:58


Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jatim berkomitmen dengan Satpol PP Kabupaten/kota di Jatim pada tahun 2013 akan semakin meningkatkan koordinasi dalam penegakan perda dan kegiatan ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat (Trantibum) di wilayah Jatim.      
    Kepala Bidang (Kabid) Program Satpol PP Prov Jatim Sunarto, di Surabaya, Selasa (13/11) mengatakan, adanya koordinasi, singkronisasi dan bersinergi akan menciptkan perencanaan antara Pemprov Jatim dengan pemerintah kab/kota dalam rangka keterpaduan program kegiatan trantibum, penegakan perda dengan skala prioritas.
            Dia menuturkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari unsur perangkat daerah yang saling koordinasi, berintegrasi, bersingkronisasi agar tujuan berdirinya perangkat daerah itu akan memberikan makna bagi masyarakat dalam membangun serta memberikan pelayanan, salah satunya adalah keberadaan Satpol PP sebagaimana yang telah diamanahkan dalam UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 148 dinyatakan bahwa keterlibatan dan keberadaan Satpol PP sangat dibutuhkan oleh pemerintahan daerah.
            Sunarto menjelaskan, hal ini berarti keberadaan polisi pamong praja mempunyai peranan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun ditingkat nasional termasuk di dalamnya agenda menyukseskan otonomi daerah. Karena itu, tugas dan tanggung jawab polisi pamong praja di dalam menjalankan program-progam pemerintahan daerah khususnya dalam penegakkan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagai konsekuensi tugas yang diamanatkan.
            Untuk itu, lanjutnya, harus dipahami bersama yaitu bila Satpol PP dipersepsikan sebagai subyek maka dengan sendirinya selalu berhadapan dengan obyek. Di dalam melaksanakan Tupoksinya, Satpol PP mengahadapi permasalahan dan tantangan klasik yaitu opini masyarakat yang negative, SDM terbatas, sarana dan prasarana yang kurang, serta pemberitaan di media tidak seimbang.
            Walaupun demikian, katanya, patut disyukuri  karena penyelenggaraan tramtibum berjalan dengan baik, walaupun dinamika politik secara nasional yang terjadi akhir ini turut mempengaruhi stabilitas keamanan di daerah. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), katanya, Satpol PP sangat jelas eksistensinya berdasarkan Paeraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perubahan dari peraturan pemerintah No 32 tahun 2004.
Dalam PP No 6 itu, dia mengharapkan dapat lebih memotivasi aparatur Satool PP dalam memperolah jenjang karier yang lebih baik serta dijadikan acuan dalam proses perencanaan dan penyusunan program kegiatan penganggaran dalam pelaksanaan tugas.
            Forum rakor ini berfungsi sebagai sarana untuk menghasilkan sinergitas sebagai saranan untuk menghasilkan sinergitas antar pelaku pembangunan tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk singkronisasi rencana kerja antar lebaga atau SKPD dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional di daerah.
            Melalui proses rakor ini, katanya, diharapkan akan mampu menterjemahkan instrument super prioritas untuk menghasilkan struktur program kegiatan yang solutif dan efektif terhadap persoalan yang dihadapi saat ini. Salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah adalah kombinasi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah, antara provinsi dan kabupaten/kota.
            “Keterlibatan pemerintah daerah yang secara teknis dilaksanakan SKPD karena pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan bagian integral dan penjabaran pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan potensi, aspirasi dan permasalahn pembangunan di daerah,” paparnya. (ris)

Advanced Search

   Produk SKPD