SELURUH FRAKSI APRESIASI LKPD PEMPROV JATIM RAIH OPINI WTP

Kamis, 14 Juni 2012 | 20:48


Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim memberikan apresiasi positif kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
    Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Prov Jatim H Sugiri Sancoko SE, dalam sambutanya pada sidang paripurna agenda Pemandangan Umum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov Jatim Tahun Anggaran 2011, di Gedung DPRD Prov Jatim Jl Indrapura Surabaya, Kamis (14/6) mengatakan, prestasi yang membanggakan ini dalam sejarah pengelolaan keuangan daerah merupakan capaian WTP berturut-turut untuk APBD Tahun Anggaran 2010 dan APBD 2011.
    Menurutnya, capaian WTP dari BPK RI merupakan wujud dedikasi yang membanggakan atas LKPD Prov Jatim dalam melakukan tata kelola keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar akuntansi pemerintahan, sekaligus bertumpu pada prinsip good financial governance. “Kami berharap kedepan kinerja pemerintah provinsi Jatim akan lebih baik dan bermanfaat bagi terwujudnya masyarakat Jatim yang makmur,” ujarnya.
    Untuk mendukung langkah Pemprov Jatim mewujudkan prinsip good financial governance, Fraksi Demokrat akan memberikan pemikiran kontekstual yang konstruktif berdasarkan dokumen seputar Laparan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 antara lain. Pertama, pengantar Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2011. Kedua, Laporan Keuangan Pemprov Jatim Tahun 2011 (Audited). Ketiga, Rancangan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemprov Jatim tahun anggaran 2011.
    Disamping itu, Fraksi Demokrat memperhatikan pula dokumen terkaitan dengan LPP APBD 2011 yaitu pendapat pansus DPRD Jatim terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Jatim akhir tahun 2011, pendapat akhir fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban guberbur tahun 2011 dan keputusan DPRD No 13 Tahun 2012 tentang rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur Jatim 2011.
    “Dukumen ini menjadi pijakan dalam penyampaian pemandangan umum kami terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011 yang dinilai oleh BPK RI dengan Wajar Tanpa Pengecualian. Jelas, merupakan reputasi genilangubernur dengan penuh dukungan seluruh anggota DPRD dan stakeholder Prov Jatim, ” paparnya.
    Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Prov Jatim Sugiono SH M.Si mengatakan, pihaknya mengapresiasi kinerja gubernur mengenai laporan keuangan pemprov Jatim yang kembali mendapatkan opini WTP dengan paragraph penjelasan. “Ini kerberhasilan yang patut kita banggakan bersama. Walau sebenarnya opini WTP dari BPK RI ini tidak berarti bebas dari kekurangan dan kesalahan,” ujarnya.
    Secara umum, menurutnya, catatan laporan hasil pemeriksaan masih sama seperti tahun sebelumnya. Diantaranya, tata kelola dan manajemen kuarangan rumah sakit serta Dinas Kesehatan (Dinkes) yang masih perlu perhatian serius. Setidaknya, dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perindang-undangan masih terdapat 17 saran BPK kepada gubenur agar memerintahkan pejabat eselon II untuk memperbaiki manajemen cash flow. (ris)

Advanced Search

   Produk SKPD