GUBERNUR BERHARAP RAPERDA PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN JADI PERDA

Kamis, 7 Juni 2012 | 14:38


Pakde Karwo bersama Gus Ipul menyalami anggota dewan usai Rapat Paripurna DPRD Prov Jatim Tahun 2012, di Gedung DPRD Prov Jatim Jl Indrapura Surabaya, Kamis (7/6).Gubernur Dr H Soekarwo berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pendendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Saya berharap bahwa pelanggaran kelebihan muatan di jalan benar-benar dapat diminimalisasi. Bagi petugas di jembatan timbang dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujar Pakde Karwo usai Rapat Paripurna DPRD Prov Jatim Tahun 2012, di Gedung DPRD Prov Jatim Jl Indrapura Surabaya, Kamis (7/6).

Dia mengatakan, seiring dengan perkembangan jaman dan kebutuhan hidup yang diikuti dengan peningkatan arus distribusi barang dan juga meningkatnya jumlah pelanggaran maka dibutuhkan penyesuaian antara regulasi dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Sebagai bentuk penyesuaian itu, katanya, Pemprov Jatim mengajukan Raperda Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Barang yang antara lain mengatur mengenai penurunan batas toleransi pelanggaran kelebihan muatan yang semula sampai pada kelebihan sebesar 30% dari berat yang ditentukan kemudian diturunkan menjadi 25%.

Tujuannya, untuk mempersempit pelanggaran kelebihan muatan. Sementara untuk besarnya biaya denda administrasi dinaikkan karena besaran kompensasi pada Peraturan Daerah (Perda) No 7 Tahun 2002 dinilai terlalu kecil sehingga tidak menimbulkan efek jera dan tidak akan memberikan arti sebagai hukuman atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Pembahasan terhadap Raperda ini, kata Pakde, diperlukan waktu yang cukup lama karena terdapat perbedaan penafsiaran, persepsi, dan pandangan baik terhadap materi yang diatur, kewenangan maupun peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penyusunan. Namun, dengan adanya semangat yang sama untuk terwujudnya penyelenggaraan angkutan barang yang aman, tertib, dan teratur sekaligus menjaga kondisi jalan agar tidak cepat mengalami kerusakan maka Raperda ini dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda.

Lebih lanjut dia mengatakan, dengan ditetapkan Perda ini pelanggaran kelebihan muatan dapat ditekan. Selain itu, petugas jembatan timbang juga harus melaksanakan tugas sebaik-baiknya sehingga penilaian negative yang selama ini membayangi pada petugas jembatan timbang dapat dikikis sedikit demi sedikit.

“Apalagi saat ini telah ditetapkan jembatan timbang sebagai salah satu zona integrasi menuju wilayah bebas korupsi sebagai tindak lanjut komitmen pemprov Jatim dalam mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas darikorupsi, kolusi dan nepotisme,” paparnya. (ris/foto;sug)

Advanced Search

   Produk SKPD