ISENTIF 25% PAJAK ANGKUTAN UMUM DIBATALKAN, DIPENDA TETAP GRATISKAN DENDA PKB

Jumat, 6 April 2012 | 09:51


Dinas Pendapatan (Dipenda) Provinsi Jatim membatalkan kebijakan pemberian insentif pajak kepada kendaraan umum dan angkutan barang sebesar 25%, meski begitu masih memberlakukan pembebasan bunga dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang nunggak. Pembatalan isentif itu dilakukan menyusul dibatalkannya kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1  April kemarin.
“Dengan adanya pembatalan kebijakan itu, maka Pergub No 28 Tahun 2012 diubah menjadi  Pergub No 32 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, yang intinya membebaskan BBNKB dan sanksinya serta membebaskan bunga dan denda PKB,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Pajak Daerah Dipenda Prov Jatim, Drs Aris Sunarya M.Si, di kantornya Surabaya, Kamis (5/4).
Aris mengatakan, kebijakan pembatalan insentif untuk angkutan umum dan barang diketahui setelah diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) No 32 Tahun 2012 pada Akhir Maret lalu. “Yang isentif 25% untuk kendaraan baru dicabut dan tidak diberlakukan karena BBM tidak jadi naik,” katanya.
Meski begitu, katanya, masih ada kebijakan yang tidak terjadi perubahan yakni pembebasan pokok dan denda bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II-mutasi masuk/balik nama). Kemudian, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga PKB yang diberikan kepada seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan roda dua, roda empat, termasuk alat berat dan kereta gandeng/tempel, kendaraan pribadi (plat hitam) maupun plat kuning yang mempunyai utang pajak berupa denda dan bunga yang belum dibayar sampai 31 Juli 2012.
Selain itu, juga ada pembebasan sanksi administrasi berupa denda SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang diberikan kepada seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan roda dua, roda empat, termasuk alat berat dan kereta gandeng/tempel, kendaraan pribadi (plat hitam) maupun plat kuning yang mempunyai denda sampai 31 Juli 2012.
“Kam tetap mempertahankan kebijakan pembebasan pokok dan denda bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II-mutasi masuk/balik nama). Ini kesempatan bagi mereka (pemilik kendaraan yang ingin melakukan balik nama kendaraan),” tuturnya.
Lebih lanjut Aris mengatakan, kebijakan yang membantu masyarakat ini ternyata Pemprov Jatim secara tidak langsung memberikan subsidi sebesar Rp 52 Miliar bagi orang yang tidak taat membayar pajak kendaraan. “Diharapkan dengan adanya kebijakan ini akan mencairkan tunggakan minimal 30% dari tunggakan yang ada sebesar Rp 891 miliar untuk PKB pokok dari tahun 2007 hingga 2012,” urainya.
Dia menuturkan, kebijakan membebaskan denda ini sudah dilakukan tahun sebelumnya. Dengan berdasarkan pengalaman itu, Dipenda mampu merealisasikan tunggakan sebesar Rp 150 – Rp 200 miliar dengan ditempuh enam bulan. “Target kami 30% dari total tunggakan wajib pajak yang disebabkan wajib pajak yang malas, lupa atau tidak mempunyai uang,” imbuhnya.
Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun Dipenda Jatim, obyek pajak kendaraan mencapai 10.555.847 unit kendaraan. Rinciannya, untuk roda dua mencapai 9.306.903 unit kendaraan, roda empat sebanyak 1.248.971 unit kendaraan. (ris) 

Advanced Search

   Produk SKPD