PEMKOT TEGAL BELAJAR P2T DI JATIM

Senin, 19 Sepember 2011 | 12:51


Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal Jawa Tengah belajar soal Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T), pelayanan kesehatan dan perdagangan di Jawa Timur.
            Kepala Bagian (Kabak) Pemerintahan Biro Organisasi Pemprov Jawa Timur Suti Roainah saat menerima rombongan DPRD dan Kepala Badan Perijinan Satu Atap, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Begeri (PDN) Kota Tegal di Kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan, Surabaya, Senin (19/9) mengatakan, Kota Tegal yang merupakan Kota Bahari berkeinginan sekali memberikan pelayanan perijinan terbaik kepada rakyatnya. Oleh sebab itu agar cita-citanya terwujud Legislatif dan Eksekutif Kota Tegal melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) sehari ke Jatim.
            Suti menjelaskan, Pemprov Jatim melakukan terobosan perizinan dengan menerapkan sistem pengurusan perizinan satu atap pada awal 2010. Segala urusan perizinan bisa langsung ditangani satu atap di Gedung Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T). Jl Pahlawan 116. Surabaya. Di dalam gedung tersebut, terdapat 17 institusi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melayani 172 pelayanan perizinan.P2T dan juga telah menerapkan standar pelayanan minimal. Dengan P2T pelayanan memiliki kepastian dalam layanan, yakni kepastian waktu, kepastian biaya, dan kepastian prosedur atau persyaratan.
            Dengan P2T ungkap Suti semua itu bisa dilakukan dalam waktu singkat. Maksimal 17 hari. Standar maksimal selesai perizinan dalam 17 hari merupakan standar perizinan seperti yang dilakukan di Singapura. Jatim sudah setara dengan Singapura dalam perizinan. Sistem ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia
            Perizinan yang bisa ditangani di Gedung P2T di antaranya adalah Dinas Perhubungan Jatim yang melakukan pelayanan izin operasional kapal penyeberangan, izin perusahaan ekspedisi muatan kapal laut, dan izin pengurusan jasa transportasi. Di gedung P2T terdapat 172 jenis perizinan dari 17 sektor bisa ditangani di gedung ini.
            Selain institusi itu. masyarakat juga bisa mengurus perizinan di P2T untuk sektor energi dan sumber daya mineral, sektor kehutanan, koperasi dan UMKM, pertanian, sosial, bina marga, penanaman modal. BUMN, dan BUMD. Layanan ini sudah dikembangkan melalui website sehingga proses perizinan bisa diakses semua orang.
            Selain itu Pemprov Jatim sudah melakukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau E-Lelang di Dinas Komunikasi dan Informatika Jatim. LPSE merupakan cara baru untuk menggantikan cara manual yang selama ini digunakan untuk penyediaan barang atau jasa oleh pemerintah. Diterapkannya LPSE dapat menanggulangi terjadinya KKN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
            Pelayanan publik akan berjalan baik apabila masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang pengadaan barang dan jasa. Ada tiga komponen yang berperan dalam proses pengadaan barang dan jasa, yakni pengguna barang, panitia pengadaan barang, dan penyedia barang jasa. Ketiga komponen ini harus memiliki pemahaman yang sama tentang tata cara pengadaan barang dan jasa. “Dengan adanya pemahaman antar ketiga komponen diharapkan tidak ada perselisihan antar komponen,” paparnya.
            Pelayanan publik dapat berjalan dengan baik apabila dengan prosedur yang tidak panjang, biaya murah, waktu yang cepat, aman, dan sedikit keluhan dari masyarakat.
            Ketua Rombongan DPRD Kota Tegal yang membidangi perekonomian Teguh Imam Santoso mengatakan, Kota Tegal merupakan Kota Bahari yang berpenduduk 250 ribu jiwa terdiri dari 4 kecamatan dan 27 kelurahan. Di era ini DPRD dan Pemerintah Kota Tegal ingin sekali memberikan pelayanan publik khususnya perijinan yang baik kepada masyarakat.
            “Agar perijinan di Kota Tegal lebih cepat dan baik maka berkunjung ke Jatim dimana provinsi ini pelayanan perijinan terbaik di Indonesia. Oleh karena itu oleh-oleh kunker di P2T ini akan diadopsi dan selanjutnya dilaksanakan di Tegal,” tutur Imam. (ryo)

Advanced Search

   Produk SKPD