KEPALA BBPJN V: PEMILIHAN ASPAL MODIFIKASI BERDASAR KETENTUAN PERPRES

Sabtu, 9 Juli 2011 | 12:49


Menaggapi pemberitaan terkait monopoli Aspal di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) V Surabaya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kepala BBPJN V, Ir Ismail AG dalam keterangan persnya, Jumat (9/7) mengatakan, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) khususnya untuk pekerjaan hotmix yang menggunakan aspal modifikasi harus berpedoman dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang mengatur bahwa “Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat”.
Oleh karena itu Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK dalam menetapkan harga satuan aspal modifikasi dalam HPS tentu akan berdasar pada harga satuan aspal modifikasi setempat sesuai ketentuan spesifikasi. Gambaran produk aspal modifikasi yang memenuhi ketentuan, adalah Retona, yakni jenis asbuton, produk ini diproses pabrik di Jawa Barat. Selain itu, Starbit, yakni jenis elastomer sintetis, pabriknya di Cilacap. Kemudian JAP 57, yakni jenis elastomer sintetis, dan pabrik ada di Jakarta. Terakhir, BNA-Blend, yakni jenis asbuton yang diproses, pabrik berada di Gresik Jawa Timur.
“Dengan begitu sangatlah wajar seandainya PPK dalam penyusunan HPS/OE untuk mata pembayaran aspal modifikasi mengambil harga satuan aspal modifikasi yang wajar, ujar Ismail dalam rilisnya.
Ismail menuturkan, pekerjaan peningkatan kualitas hotmix terus dilakukan kementerian PU. Ini karena perkembangan lalu lintas begitu pesat beberapa tahun terakhir. Apalagi jika ditambah faktor iklim yang ekstrim (musim hujan yang berlebihan).
Karenanya Bina Marga mengembangkan jenis aspal yang mempunyai sifat-sifat, seperti mempunyai daya lekat yang kuat terhadap agregat baik dalam kondisi kering maupun kondisi basah. Selain itu mempunyai elastisitas tinggi sehingga tidak mudah retak dan berlubang, harus tahan terhadap perubahan bentuk pada suhu panas tinggi di lapangan, sehingga tidak mudah mengalami deformasi dan alur, serta tidak mudah rapuh akibat pengaruh cuaca dan sinar matahari selama masa pelayanan yang direncanakan
Pengembangan tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas agregat dan penggunaan aspal modifikasi, yaitu aspal minyak lebih ditingkatkan kyalitasnya dengan pengolahan lebih lanjut ditambah dengan bahan asbuton maupun bahan aditif lainnya.
Upaya-upaya itu telah dimulai sejak awal 2003 dengan mengeluarkan berbagai spesifikasi teknis aspal modifikasi baik yang berbasis asbuton, maupun polimer. Spesifikasi aspal modifikasi tersebut dari tahun ketahun terus dikaji, dievaluasi, dan disempunakan berdasarkan ekkurangan yang Nampak di lapangan.
Perkembangan tersebut nampak dalam spesifikasi teknis dari edisi tahun 2003, tahun 2006, dan terakhir tahun 2010 yang telah diberlakukan sejak bulan Oktober 2010. Proses pelelangan pekerjaan konstruksi di lingkungan BBPJN V tahun 2011 paling awal telah dimulai diumumkan pada tanggal 6 Desember 2010.
Dalam dokumen pelelangan, khususnya dalam spesifikasi dan daftar kuantitas dan harga telah ditetapkan bahwa campuran beraspal penas atau hotmix menggunakan aspal modifikasi. Terdapat tiga jenis aspal modifikasi yang dapat digunakan, yaitu, Asbuton yang diproses, elastomer alam, elastimer sintetis. Dengan persyaratan teknis masing-masing telah ditentukan dalam spesifikasi.
    Dalam proses pelelangan tersebut, peserta boleh menawar pekerjaan hotmix dengan aspal modifikasi jenis apapun dari ketentuan tersebut.
    Klarifikasi BBPJN V ini mucul setelah sebelumnya, Ketua komisi D (Pembangunan) DPRD Jatim Bambang Suhartono menyatakan tidak seharusnya pekerjaan pembangunan ditentukan kepada satu distributor. Ia menilai jika hanya diserahkan kepada  PT Aston Adhi Jaya maka Modifikasi jenis itu dapat dicukupi oleh produsen hanya sekitar 30 % dari kebutuhan total Aspal Modifikasi. Padahal, kata dia, tahun 2011 ini terdapat 10 paket pekerjaan jalan nasional di seluruh Jawa Timur senilai Rp 132 miliar.
Sebelumnya Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) Jawa Timur juga meminta Gubernur Jatim menanggapi dengan tegas polemik aspal di wilayah kerjanya tersebut, karena dapat menghambat laju perekonomian provinsi itu pada masa mendatang.
    Menanggapi ini, Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo menegaskan menolak jika memang ada monopoli aspal di Jatim dengan menunjuk satu distributor aspal dalam lelang jalan di Jatim seperti yang terjadi di jalan nasional. Alasannya, dalam situasi sekarang penunjukan satu distributor akan menghambat proses pembangunan infrastruktur di Jatim yang saat ini membutuhkan penanganan khusus.

Kontrak Pekerjaan
Menurut Ismail, kontrak-kontra paket pekerjaan penanganan jalan di Jawa Timur tahun 2011 sebagian besar telah ditandatangani sejak awal bulan Mei 2011. Banyak penyedia pekerjaan konstruksi yang ingin menggunakan aspal Pertamina SP 55 sebagai Aspal  modifikasi jenis elastomer sintetis. Di lain pihak terdapat ketentuan surat edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 06/SE/Db/2008 yang mengatur bahwa aspal modifikasi jenis elastomer sintetis sebelum digunakan dalam pekerjaan-pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga harus lolos persetujuan tim teknis yang dibentuk oleh direktorat Bina teknik, Ditjen Bina Marga.
    Menyikapi itu, BBPJN V mengambil langkah, antara lain mengirim surat kepada VP Petro Chemical Trading PT Pertamina (Persero) sebagai produsen aspal Pertamina Sp 55, untuk dapat mengklarifikasi produksinya terkait dengan ketentuan SE Dirjen Bina Marga Nomor :06/SE/Db/2008.
Selain itu mengizinkan penyedia pekerjaan konstruksi untuk menyiapkan Designe Mix Formula (DMF) dan Job Mix Formula (JMF) dengan menggunakan aspal Pertamina SP 55 namun untuk diterapkan di lapangan tetap harus dengan persetujuan Tim Teknis Direktorat Bina Teknik, Ditjen Bina Marga.
    Dari beberapa paket pekerjaan yang telah menyiapkan DMF hotmix dengan aspal SP 55, ternyata hasil ujinya sangat bervariasi. Meski masih masuk dalam range persyaratan teknis spesifikasi (kecuali keelastisan setelah pengembalian, yang menurut hasil uji Pusat tidak memenuhi syarat, yaitu sebesar 7% dari persyaratan sebesar 60%).
    Namun masih ada empat persyaratan teknis lain yang ditetapkan dalam spesifikasi belum dilakukan pengujiannya. Padahal persyaratan tersebut merupakan hal-hal pokok yang harus dipenuhi sebagai aspal modifikasi. Persyaratan yang belum dilakukan pengujiannya, yakni Indeks penetrasi, untuk menilai kepekaan terhadap temperatur. Selain itu, stabilitas penyimpanan, untuk melihat homogenitas campuran antara aspal minyak dan tambahannya.
Tidak hanya itu, viskositas pada temperatur 100 derajat Celsius dan 170 derajat Celsius, untuk mencari temperatur pencampuran dan pemadatan. Serta stabilitas dinamis hasil Wheel Tracking Test, untuk mengukur ketahanan campuran terhadap deformasi dan rutting.
Dengan gamabaran itu, menurut Ismail, para penyedia pekerjaan konstruksi (kontraktor) seharusnya segera bersikap untuk mengantisipasi keterlambatan pekerjaan yang telah terjadi.
Sesuai ketentuan kontrak, keterlambatan penyelesaian pekerjan yang disebbakan oleh hal-hal yang menjadi tanggung jawab kontraktor, maka akan diberlakukan denda sebesar 1% (satu per seribu) x Nilai kontrak per hari keterlambatan.
Terhadap pihak-pihak yang menginginkan untuk kembali pada penggunaan aspal minyak penetrasi 60/70, hal ini rasanya dilatarbelakangi oleh rendahnya harga satuan pekerjaan aspal modifikasi yang mereka tawarkan.
Dikatakan Ismail, penggunaan aspal modifikasi adalah dalam rangka untuk meningkatkan keandalan struktur pekerjaan jalan. Oleh karena itu penggunaan aspal modifikasi ditetapkan dalam desain adalah untuk ruas-ruas jalan yang melayani lalu lintas padat dengan jumlah Equivalent Songle Load Axle (ESAL)  atau satuan beban standard yg bakal merusak perkerasan jalandi atas 10 juta per tahun.
Sedangkan ruas ruas jalan yang melayani lalu lintas yang kurang dari 10 juta ESAL per tahun dapat menggunakan aspal minyak pen 60/70 + Anti Stripping Agent.
Dengan begitu, kata Ismail, jika dilakukan perubahan jenis aspal dari aspal modifikasi menjadi aspal minyak pen 60/70, maka akan terjadi penurunan keandalan struktur perkerasan jalan yang dilaksanakan dan ini secara kontraktual menimbulkan potensi permaalahan hukum di kemudian hari.(sti)

Advanced Search

   Produk SKPD