BKD KESULITAN DATA GURU BANTU DI JATIM

Rabu, 15 Sepember 2010 | 15:18


Dengan adanya Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN dan RB) No 5/2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer, maka Badan kepegawaian Daerah (BKD) Jatim pun mencoba mendata guru bantu yang tersebar di kab/kota di Jatim. Namun, karena kurangnya koordinasi dengan Dinas Pendidikan, BKD pun kini mengaku mulai kesulitan melakukan pendataan.
Kepala Bidang Formasi dan Pengembangan BKD Provinsi Jatim, Eka Agus Tjahjono di ruang kerjanya, Rabu (15/9) menjelaskan, dari informasi yang ada, guru bantu yang direkrut Pemprov Jatim yang saat itu melalui Kanwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada sekitar 1.500 orang. Namun, jumlah belum bisa dipastikan dan pendataanan pun kerap mengalami hambatan.
Ia memisalkan, untuk memaksimalkan pendataan, pihaknya mengundang Sekretaris Dinas Pendidikan (Dispendik) untuk membahas pendataan guru bantu. Namun, dari beberapa kali diundang, belum ada tanggapan. “Pernah sekali yang hadir adalah Kasubag TU dan hasilnya pun belum bisa membantu penyelesaian pendataan,” katanya.
Dengan mengundang perwakilan Dispendik itu, kata Eka, pihaknya berharap ada kejelasan informasi tentang data guru bantu. “Seharusnya, mereka (Dispendik) sudah tahu itu (data guru bantu),” ungkapnya. Dari sekitar 1.500 guru bantu yang kini masih aktif rata-rata mendapatkan gaji dan tunjangan dari APBD Provinsi Jatim. Sehingga, secara otomatis, idealnya Dispendik bisa membantu penyelesaian pendataan.
Menurut dia, dalam hal pendataan guru bantu ini yang lebih berwenang adalah Dispendik Jatim dan BKD hanya bertugas mendata kepegawaiannya secara teknis saja untuk dilaporkan ke pusat. “Kami sangat berharap ada kerjasama yang baik terkait pendataan guru bantu,” tuturnya.
Seperti diberitakan JNR 15 Juli, kesejahteraan sebanyak 1.500 guru non- Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau guru bantu di seluruh Jawa Timur masing-masing mendapatkan Rp 1 juta per bulan yang diambilkan dari APBD Prov Jatim. Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Nur Srimastutik mengatakan, tunjangan yang diberikan pemerintah pada guru bantu ini adalah salah satu tunjangan kinerja dan kesejahteraan bagi guru non-PNS berusia di atas 40 tahun.
Pencairan tunjangan itu dilakukan pada minggu keempat Juli ini. Alokasi anggaran itu dibuat tetap, sesuai usulan kabupaten/kota. Namun, jika terdapat pergantian nama guru penerima bisa dilakukan jika ada guru yang meninggal dunia atau pensiun. “Tapi, syaratnya mereka harus membuat surat pernyataan dulu untuk tidak menuntut diangkat jadi guru PNS,” katanya.
Kepala Dispendik Surabaya, Sahudi, mengatakan, sampai saat ini guru non-PNS usia 40 tahun di Surabaya yang mendapat tunjangan tersebut ada 50 orang. Namun, saat ini ada dua orang guru yang memasuki masa pensiun. (afr)

Advanced Search

   Produk SKPD