TPP GURU NON PNS DI JATIM SEGERA CAIR

Selasa, 7 Sepember 2010 | 13:48


Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) untuk guru sertifikasi non -PNS di Jawa Timur yang sempat terhambat bakal segera cair. Ini karena, proses pemberkasan yang merupakan syarat wajib pencairan TPP hampir sepenuhnya sudah masuk ke Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim.
“Berkas tersebut sebagian besar kabupaten/kota sudah kami masukkan ke bendahara dispendik sejak minggu lalu. Setelah ini, akan saya ajukan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, red),” kata Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dispendik Jatim, Nur Srimastutik di Surabaya, Selasa (7/9).
Menurut Srimastutik, ketika dana yang bersangkutan sudah masuk ke KPPN, tahapan pencairan tunjangan akan segera bisa dilakukan. Meski demikian, Nur mengakui masih ada beberapa daerah yang pemberkasannya belum masuk ke dispendik.  Untuk sementara, daerah-daerah ini akan ditinggal guna mempercepat daerah yang pemberkasannya sudah masuk. Langkah ini memang bisa berakibat daerah yang pemberkasannya belum masuk kemungkinan tidak bisa mencairkan.
Pemberkasan TPP tidak akan diproses KPPN. Tapi, mudah-mudahan semuanya nanti bisa diproses. Keyakinan ini dilandasi revisi Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No 101/PMK.05/2010 yang sudah selesai. “Info terakhir yang saya dapat, perubahan permenkeu tersebut sudah selesai di tingkat pusat, tinggal menunggu perubahannya dikirim ke daerah,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, terbitnya permenkeu tersebut mengakibatkan seluruh penerima TPP untuk guru sertifikasi non-PNS dan tunjangan guru daerah khusus harus ditunda lantaran ada tambahan kewajiban. Yakni, melakukan pemberkasan ulang.
Dalam pemberkasan ulang, para guru harus kembali menyiapkan SK sertifikasi, SK TPP, pemenuhan jam mengajar, hingga SKTMT (surat keterangan tanda mulai tugas). Jika keharusan melakukan pemberkasan ulang ini direvisi, pencairan TPP untuk guru non-PNS dan tunjangan guru daerah khusus bisa lebih cepat dilakukan.
Di Jatim, jumlah penerima TPP untuk guru non-PNS dan daerah khusus ini sebanyak 94.235 guru. Total anggaran yang sudah disiapkan sebesar Rp 2.696.707.099.200. Dalam pencairan tahun ini, akan memakai dua jalur. Pertama melalui dispendik propinsi dengan menggunakan rekening Bank Mandiri, dan kedua melalui dispendik kabupaten/kota menggunakan rekening Bank Jatim.(dra)

Advanced Search

   Produk SKPD