SEBANYAK 1.500 GURU NON PNS DAPAT TUNJANGAN RP 1 JUTA PER BULAN

Kamis, 15 Juli 2010 | 15:36


Kesejahteraan guru saat ini benar-benar diperhatikan. Sebanyak 1.500 guru non- Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Jawa Timur diatas usia 40 tahun masing-masing akan mendapatkan Rp 1 juta per bulan, anggaran itu ditanggung Pemprov Jatim.
 Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jatim, Nur Srimastutik di Surabaya, Kamis (15/7) mengatakan, dengan banyaknya tunjangan yang diberikan pemerintah bagi guru, salah satu tunjangan kinerja dan kesejahteraan guru non-PNS berusia di atas 40 tahun.
Menurut Nur, pencairan tunjangan tersebut bakal dilakukan pada minggu keempat Juli ini. “Insyaallah, nantinya pencairan tunjangan ini, semoga tidak ada kendala,” katanya.
Dijelaskannya, alokasi anggaran tunjangan ini diperuntukkan bagi 1.500 guru non-PNS di seluruh Jatim. Alokasi anggaran tersebut, kata Nur, dibuat tetap, sesuai usulan kabupaten/kota, pergantian nama guru penerima tersebut bisa disebabkan lantaran meninggal dunia atau pensiun. “Tapi, syaratnya mereka harus membuat surat pernyataan dulu untuk tidak menuntut diangkat jadi guru PNS tersebut,” katanya.
Kepala Dispendik Surabaya, Sahudi, mengatakan, sampai saat ini guru non-PNS usia 40 tahun di Surabaya yang mendapat tunjangan tersebut ada berjumlah 50 orang. Namun, saat ini sudah ada 2 orang guru yang memasuki masa pensiun.

Perbaiki Ratusan Kelas SD
Dinas Pendidikan Provinsi (Dispendik) Jawa Timur akan mengajukan bantuan anggaran ke pemerintah pusat untuk biaya memperbaiki ratusan kelas tingkat Sekolah Dasar (SD) yang kurang layak. Hal ini, menindaklanjuti program pemerintah tahun 2010 menyediakan anggaran sebanyak Rp 9,3 triliun.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Dr Harun MSi MM mengatakan, anggaran sebanyak itu digunakan untuk melakukan rehabilitasi sebanyak 138 ribu kelas SD yang masih rusak se-Indonesia. "Kami mengajukan ratusan, tapi secara jumlah saya belum tahu pasti. Yang jelas, dalam program tersebut Dispendik mengajukannya," tegasnya.
Sebelumnya pengajuaan perbaikan kelas ini, pihaknya mencari dan melakukan verifikasi terhadap kelas-kelas di sekolah tingkat dasar di Jatim yang dianggap kurang layak untuk ditempati tersebut. "Kami sudah membentuk tim dan sudah melakukan proses verifikasi. Tidak mudah mengajukan anggaran untuk perbaikan kelas. Aspeknya banyak sebelum mengajukannya," tuturnya.
Mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jatim ini menambahkan, sekolah yang diajukan proses perbaikannya, terdiri dari sekolah dasar negeri dan swasta. Tidak hanya di kota-kota besar, ruangan kelas di sekolah yang berada di daerah-daerah terpencil juga diupayakan perbaikannya.
"Kami berusaha mengajukan perbaikan kelas, semoga semua kelas yang kami ajukan perbaikannya bisa disetujui dan akan segera dilakukan rehabilitasi ruangan yang dinilai kurang layak," katanya.
Diinformasikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional pada 2010 menyediakan anggaran sebanyak Rp 9,3 triliun untuk merehabilitasi sekolah dasar (SD).
Anggaran itu digunakan untuk merehab sebanyak 138 ribu kelas SD di Indonesia yang masih rusak. Total kebutuhan anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp 14 triliun. Sisa kekurangan anggaran akan disediakan tahun depan.(dra)

Advanced Search

   Produk SKPD