PENAMBAHAN PERAWAT PONKESDES DIMULAI APRIL 2010

Kamis, 11 Maret 2010 | 14:13


Sedianya, rencana penambahan perawat yang ditempatkan di Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim dimulai 1 Maret 2010. Namun, atas kurangnya kesiapan tenaga perawat dari aspek jumlah, pelatihan, dan magang kerja, sehingga belum bisa direalisasikan saat ini dan baru bisa dimulai pada April mendatang.
Kepala Dinkes Jatim, Dr Pawik Supriadi saat ditemui di Surabaya, Kamis (11/3) menjelaskan,  pihaknya akan menyiapkan tenaga perawat sebanyak 1.814 orang yang akan ditempatkan di seluruh ponkesdes se-Jatim. Dari total perawat itu, tiap ponkesdes akan diisi oleh satu orang perawat.
Ia menuturkan, sebelum dikirimkan ke ponkesdes di 26 kab/kota, para perawat akan diberikan pembekalan dulu dengan media seminar dan workshop yang akan digelar oleh Dinkes Jatim di Surabaya. ”Pelatihan dan penempatan magang kerja oleh Dinkes Jatim baru dimulai bulan depan, tapi untuk pelaksanaan di tingkat kab/kota sudah berlangsung sejak awal 2010,” katanya.
Menurut dia, workshop dan seminar itu bertujuan untuk menyiapkan para perawat mengenai tugas-tugas yang ada di ponkesdes nantinya dan juga pembekalan program kesehatan  dari pemprov agar bisa diterapkan di ponkesdes yang ditempatinya nanti.
Untuk pelaksanaan workshop, seminar, dan penempatan seluruh perawat, rencananya dilakukan selama dua bulan. “Dari total perawat yang dikirim mengikuti kelas workshop dan seminar yang telah dibagi menjadi empat kelas atau gelombang,” katanya.
Sedangkan untuk honor para perawat,  lanjut Pawik, pihaknya telah bekerjasama dengan pemkab/kota untuk ditanggung dengan dana sharing. “Honor akan dibagi 50:50 antara pemprov dan pemkab/kota. Untuk nominal sebesar Rp 500 ribu per orang yang dibagi dua antara pemprov dan pemkab/kota masing-masing Rp 250 ribu,” ungkapnya.
Sehingga, total anggaran untuk menyiapkan honor perawat itu,  pemprov dan pemkab masing-masing akan menanggung beban biaya sebesar Rp 453,5 juta per bulan. Adapun honor yang diberikan pada perawat itu lebih sedikit dibandingkan dengan honor yang diberikan pada bidan ponkesdes, yakni sebesar Rp 600 ribu.
Pawik mengatakan, ponkesdes ini prinsipnya untuk melayani kesehatan dasar masyarakat. Selain itu, ponkesdes atau istilah nasionalnya Pos Kesehatan Desa (poskesdes) merupakan syarat terbentuknya desa menjadi desa siaga, dimana satu ponkendes, wajib diisi minimal oleh 1 bidan dengan didampingi kader perawat.
 “Dengan demikian semua pelayanan kesehatan dasar di desa dipusatkan di ponkesdes. Namun, selain memaksimalkan ponkesdes, pemkab/kota sepatutnya juga diciptakan Posyandu baru, karena ada kegiatan Posyandu yang tidak bisa diterapkan di ponkesdes," ucapnya.
Ia menambahkan, dengan adanya ponkesdes nantinya diharapkannya dapat menjadi wadah peran serta masyarakat dan pendekatan pelayanan kesehatan dasar dalam pengembangan desa siaga.(afr)

Advanced Search

   Produk SKPD