LAGI, BKKBN JATIM REVITALISASI PROGRAM KB DENGAN POLRI

Selasa, 15 Desember 2009 | 13:44


Setelah merevitaliasi program KB dengan TNI AL dan AD, kini Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur (Jatim) merevitaliasi program pemantapan Keluaraga Berencana dengan jajaran Kepolisian (Polri). Ini dilakukan sebagai upaya untuk pemantapan program KB agar semakin sukses. Kepala BKKBN Prov Jatim, Drs H Muhammad Is MM dalam sambutannya saat membuka acara Pertemuan Pemantapan Program KB Nasional bagi Polda Jatim dan Jajarannya Beserta SKPD KB se-Jatim, di Hotel Ibis Surabaya, Selasa (15/12) mengatakan, pembangunan kependudukan dan keluarga berencana saat ini sudah merupakan kebutuhan yang mendesak. Sebagaimana diketahui, Prov Jatim merupakan salah satu provinsi penyangga nasional, selain Jawa Barat dan Jawa Tengah. Oleh karena itu, keberhasilan Jatim akan besar sekali pengaruhnya di tingkat nasional. Secara pragmatis Jatim sudah cukup baik pencapaian Total Fertility Rate (TFR) rata-rata sudah berada di bawah 2 (1,99), dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sudah di bawah 1 (0,56). Tentunya, belum semua kabupaten dan kota berada dalam kondisi yang sama. Dari sisi pembangunan, program KB mempunyai tiga manfaat. Pertama program KB, salah satu solusi dari permasalahan daerah, sebab daerah dihadapkan pada persoalan kependudukan. Apabila program KB tidak berhasil dan penduduk terlalu banyak dan tidak terkendali, maka keberhasilan pembangunan lainnya tidak akan ada artinya, karena hasil pembangunan tidak dapat digunakan untuk meningkaatkan kualitas penduduk. Menurutnya, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat akan berdampak kepada pemenuhan kebutuhan pangan, pemenuhan kebutuhan energi, dan masalah lingkungan, serta masalah-masalah sosial lain yang lebih komplek. Kedua, program KB secara langsung dan tidak langsung dapat menurunkan angka kematian ibu karena tidak terlalu sering hamil dan melahirkan, menurunkan resiko kematian bayi, meningkatkan status gizi ibu dan anak serta meningkatkan perkembangan otak anak. Ketiga, program KB juga merupaka investaasi ekonomi, yaitu dapat menghemat pengeluaran pemerintah, swasta dan masyarakat untuk kebutuhan dasar seperti konsumsi, biaya pendidikan dasar dan biaya kesehatan, sehingga investasi yang mengarah pada kualitas hidup dan kesejahteraan dapat ditingkatkan. Lebih lanjut Is mengatakan, dalam rangka percepatan pencapaian sasaran program maka diperlukan terobosan serta inovasi baru dalam pelaksanaan KB. Salah satu terobosan baru dalam pengelolaan program KB, dengan semangat merevitalisasi program KB, telah dilakukan MOU untuk menguatkan kembali kemitraan dengan para mitra kerja TNI, Polri, Brimob, organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), LSM, organisasi wanita dan lintas sektoral terkait yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan program KB. Untuk peran Polri dan Brimob dalam program KB dalam penggerakan anggota dan masyarakat sekitarnya. Sedangkan peran IDI memfasilitasi pelayanan KB dan Keluarga Sejahtera (KS) di tempat-tempat pelayanan kesehatan untuk memaksimalkan akses dan fasilitas pelayanan. Kerjasama BKKBN dengan Polri dan Brimob ini mempunyai tujuan, meningkatkan kemitraan dalam pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana melalui advokasi, sosialisasi, dan komunikasi, informasi dan edukasi program KB dan KS diseluruh tingkatan. Program KB dan KS dapat dikenal diberbagai kalangan masyarakat maupun sektor terkait dan dapat memberi dampak pada percepatan program, yang pada akhirnya dapat menurunkan jumlah unmetneed. Mencermati perkembangan program sampai saat ini, ke depan dalam mengefektifkan pelaksanaan program KB, strategi operasional yang akan dilaksanakan di Jatim diantaranya, menggeser kesertaan ber KB dari metode hormonal ke arah metode KB Non Hormonal yang lebih besar proporsinya, memfokuskan pelayanan KB yang sebaik-baiknya, terutama pada kelompok sasaran di daerah terpencil, perbatasan, dan daerah tertinggal, dan menggalakan partisipasi pria dalam ber KB. Sementara itu, Karo Bina Mitra Polda Jatim Kombespol Drs HM Fauzi SH mengatakan, dalam revitalisasi ini, peran Polda Jatim, mengkoordinasi jajaran di tinmgkat polwil dan polres di Jatim dengan harapan mendapatkan penjelasan program KB dari BKKBN dan Dokes Polda Jatim. Selain itu, koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara Kapolri dengan Kepala BKKBN Pusat beberapa waktu lalu. “Kami mendukung kegiatan program ini tentunya kami bersama-sama dengan jajaran petugas KB ditingkat daerah dengan Bina mitra tingkat polres menyukseskan program KB ini, ” ujarnya.

Advanced Search

   Produk SKPD