PELAMAR CPNS PEMPROV JATIM CAPAI 6.756

Rabu, 18 November 2009 | 15:31


Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim berakhir pada 9 November, berkas yang dikirim melalui Pos mencapai 6.756 pelamar. Namun setelah diadakan seleksi oleh panitia sedikitnya 949 dari surat lamaran yang masuk ke panitia seleksi dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hal ini menyebabkan pelamar tersebut tidak bisa lolos pada tahap selanjutnya, yakni tes tulis penerimaan CPNS. Sekdaprov Jawa Timur Dr H Rasiyo saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Ujian Penerimaan CPNS Tahun 2009 di Kantor Gubernur, Rabu (18/11) mengatakan, dalam melaksanakan perekrutan CPNS di lingkungan Pemprov Jatim melalui proses yang panjang dan rumit, namun dengan kesungguhan para panitia proses pendaftaran dapat dilalui dengan lancar dan baik. Lebih lanjut dikatakan, proses pengadaan CPNS masih pajang dan sekarang masuk pada tahap pelaksanaan ujian tertulis yang akan dilaksanaan pada 21 November 2009, bagi para pelamar yang sudah lolos seleksi administrasi, yaitu sejumlah 5807 pelamar, sedangakan 949 pelamar yang tak lolos seleksi otomatis gugur. Rekrutman tahun ini berjalan sangat bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan pemprov menggunakan Tehnologi Informasi Komputer (TIK), yaitu melalui internet secara on line, sehingga dapat dihindari berjubelnya pendaftar, para peminat juga enak tidak perlu datang secara fisik untuk melamar. Rasiyo mengharapkan, bagi para panitia yang diberi kepercayaan, hendaknya melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh karena kegiatan rekrutman ini memerlukan dana tidak sedikit serta melibatkan banyak personel. Untuk itu jangan terpengaruh godaan para calo yang dapat menjerumuskannya kepada hal yang tidak terpuji. Selanjutnya ia mengimbau, kepada masyarakat di Jawa Timur yang telah mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemprov Jatim agar lebih berhati-hati atau jangan gampang percaya kepada para calo yang menawarkan bisa memasukkan seseorang menjadi pegawai negeri. Ditegaskannya, ciri-ciri dari para calo yaitu pertama mereka mengaku kerabat dekat, seperti teman, saudara dari seorang petinggi di pemerintahan, selain itu juga mereka bisa meluluskan dengan cara cepat dan instan tapi ada syaratnya, yaitu minta imbalan berupa bayaran dengan harga yang sangat tinggi. Ia berharap, kepada masyarakat atau bagi para calon pendaftaran apabila menemukan ciri-ciri seperti itu agar jangan mudah percaya dan untuk segera melaporkan kepada petugas supaya segera diproses dengan cepat, sebab pendaftaran para calon pegawai di lingkungan pemprov tidak akan dipungut biaya apapun alias gratis. Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Jatim Dr Akmal Budiono menyatakan, ratusan pelamar yang ditolak untuk mengikuti tahapan selanjutnya, disebabkan beberapa hal, di antaranya adalah pendidikan pelamar tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan maupun persyaratan lain yang tidak dapat dipenuhi. Bagi pelamar yang memenuhi persyaratan sejumlah 5.807 akan melaksanakan ujian tertulis, tempatnya tersebar di empat lokasi yaitu di Gelora Pancasila, Kampus Universitas 45 sebanyak 633 orang, Kampus Institut Teknologi Adi Tama (ITAT) 3.000 orang, Kampus Universitas Negeri Surabaya (UNESA) 194 orang sedangkan sisanya di di Gelora Pancasila Pemprov akan merekrut 170 tenaga baru yang terdiri 90 tenaga kesehatan seperti dokter spesialis bedah ortopedi dan dokter spesialis lain, serta 80 tenaga teknis. Selain itu, pemprov akan mengangkat 1.001 pegawai honorer yang telah lama mengabdikan diri di pemprov. Menurutnya, banyaknya tenaga yang direkrut karena pemprov lima tahun terakhir tidak membuka penerimaan PNS. Menurut Kepala Bidang Formasi dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Mardijono, rekrutmen tingkat provinsi dibarengkan dengan rekrutmen pemkab/pemkot. Perekrutan PNS Pemprov, jelas dia, terlepas dari kebutuhan 38 kabupaten/kota di Jatim. Sebab, perekrutan PNS di daerah merupakan kewenangan masing – masing pemkab/pemkot. Kebutuhan 90 tenaga kesehatan untuk menunjang program Gubernur Jatim Soekarwo dalam upaya pemenuhan hak – hak dasar warga. Yakni, program menggratiskan biaya layanan dasar di puskesmas dan rumah sakit bagi masyarakat tidak mampu.

Advanced Search

   Produk SKPD