TINGKATKAN PENGHASILAN, BPR JATIM DATANGI NASABAH

Jumat, 16 Oktober 2009 | 14:15


Untuk meningkatkan penghasilan dan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melakukan kebijakan yang beda dengan bank umum, di mana bank umum didatangi nasabah, tetapi BPR melakukan lobi atau mendatangi masyarakat agar menjadi nasabahnya. Direktur Utama BPR Jatim Rahman Kamil, usai hearing dengan Komisi C DPRD Jatim, di Gedung DPRD Jatim, Jumat (16/10) mengatakan, meski BPR di kabupaten/kota banyak di konsolidasi (digabung) untuk efisiensi, pihaknya tetap mengupayakan tetap melayani nasabah. “Di satu kabupaten ada 3 cabang digabung menjadi satu. Tapi bukan berarti pelayanan berkurang atau hak nasabah kecil hilang. Kantor yang tutup itu dirubah menjadi kantor kas” ungkapnya. Dalam hal penambahan penghasilan dan terhindar dari likuiditas, selain mencari dana diluar, BPR juga berusaha untuk dapat menjaring nasabah-nasabah banyak dengan menarik perhatian agar masyarakat menjadi nasabah atau mau kredit. ”Untuk menghindari likuiditas, kita cari nasabah, kita bukan lagi direktur lagi, tapi jadi staf, dan tidak lagi duduk di meja. Akan tetapi, turun lapangan cari dana diluar, dan cari dana kreditan,” paparnya. Kamil menilai cabang-cabang di Jatim cukup besar dan mampu melayani nasabah khususnya bagi Usaha Kecil Menengah (UKM). BPR tetap menginginkan semua stake holder tercapai keinginannya dalam hal perkreditan. Agar masyarakat umum dapat memanfaatkan layanan bank ini, kantor induk cabang ditempatkan di pertengahan kota. Pasalnya, masyarakat desa hanya sedikit yang memanfaatkan fasilitas bank ini. Masyarakat yang hendak kredit dalam kapasitas besar, staf banknya akan melakukan survei dengan pendataan yang akurat terhadap calon nasabah tersebut. Hal ini meminimalisasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya kredit macet. Namun, dengan adanya lembaga penjaminan kredit yang beberapa waktu dibentuk, pihaknya tidak mempermasalahkan. Pasalnya, lembaga itu mampu meminjami dana masyarakat kecil khususnya UKM tanpa jaminan. Untuk tetap dapat memberi Kredit Usaha Rakyat (KUR), BPR bekerja sama dengan bank umum. Peminjam yang lebih dari 10 Miliar terlebih dulu akan diindentifikasi oleh teknologi dari BI untuk memastikan calon peminjam tersebut tidak memilki kreditan di bank lainnya.” Jadi kita selektif, sehingga terhindar kredit macet. Tetapi juga tidak mngesampingkan masyarakat kecil,” terangnya. Terkait komisaris bank, menurut aturan Bank Indonesia, komisaris bank tidak diperkenakan merangkap jabatan lainnya. Dengan begitu, jabatan tersebut harus bersifat personal. Bilamana, jabatannya selesai, penunjukkan omisaris harus melalui mekanisme yang ada, yakni dapat mewakili pemilik dana atau pencari dana, dan independen, serta profesional.

Advanced Search

   Produk SKPD