KONI JATIM EVALUASI HASIL PORPROV II/2009

Rabu, 14 Oktober 2009 | 15:46


KONI Jatim melakukan evaluasi umum dari hasil Porprov II 2009 yang telah berlangsung di Malang Raya, 5-10 Oktober. Dari hasil evaluasi memperlihatkan bahwa kekuatan Kabupaten/Kota yang sudah mulai merata dalam artian jika dibandingkan dengan penampilan pada Porprov I/2007 lalu. Untuk Porprov I, telah menunjukkan bahwa kesenjangan perolehan medali dari masing-masing daerah sangat mencolok dan terpaut jauh, sedangkan pada pelaksanaan Proprov ke II tahun 2009 tidak begitu besar, artinya pada event dua tahun lalu yang tadinya tidak mendapatkan medali kini mampu merebut medali. “Perkembangan ini membuktikan bahwa pembinaan atlet yang dilakukan daerah kini semakin meningkat baik yang berprestasi maupun dengan munculnya potensi bibit atlet pendatang baru. Hal ini tentunya sangat mengembirakan buat Bapak Ketua Umum KONI Jawa Timur, karena adanya peningkatan eksistensi prestasi,” kata Ketua Harian KONI Jatim, Soekarno Marsaid di KONI Jatim, Rabu (14/10). Dengan adanya peningkatan perolehan jumlah medali yang diraih oleh masing-masing daerah, hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan maupun pengurangan medali dari tiap-tiap Kabupaten/Kota. Kenyataan ini merupakan suatu hal yang wajar dan harus terjadi, sebab persaingan antar masing atlet daerah semakin keras dengan adanya Pemusatan Latihan Cabang (Puslatcab) dari masing-masing cabor yangdilaksanakan didaerah. Bagaimanapun persaingan ini menjadikan resiko tanggung jawan Kabupaten/Kota tersebut, sehingga kenaikan dan penurunan prestasi itu tidak ada kaitannya dengan KONI Jawa Timur. Sedangkan KONI Jawa Timur adalah sebagai penyelenggara berdasarkan amanah dari Porvinsi (Bapak Gubernur Jatim). Jika kemungkinan ada Kabupaten/Kota yang menurun prestasinya serta jumlah medalinya, hal ini mestinya masing-masing daerah harus ada instripeksi dan evaluasi terhadap para atletnya dan tidak mencari kambing hitam dengan menyalahkan KONI Jawa Timur sebagai penyelenggara. “Kita sudah berlaku fair dalam hal ini, sehingga tidak terjadi adanya komplain dari masing-masing kontingen daerah. Apalagi kegiatan ini secara yuridis forma sudah kuat dengan adanya payung hukum, yakni Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2007 pasal16 yang disebutkan bahwasannya tanggung jawab penyelengaaraan Porprov II/2009 adalah pemerintah Propinsi dan pelaksanaannya dilakukan oleh KONI Provinsi,” ujarnya. Bukan saja Perpu tapi mandat SK Gubernur yang diberikan kepada KONI Jatim yang isinya menyangkut secara resmi menunjuk KONI Propinsi Jatim sebagai penyelenggara dan memberikan mandat baik penunjukkan panitia. Untuk itu, sudah sewajarnya jika hasil Porprov II/2009 ini akan segera dilaporkan kepada Gubernur. Dalam kaitannya untuk meluruskan berita-berita yang simpang siur seolah-olah KONI Jatim tidak memiliki payung yang jelas tentang pelaksanaan prorprov II ini. Jadi dengan demikian tidak ada masalah lagi bagi penggunaan anggaran karena adanya payung hukum tersebut.

Advanced Search

   Produk SKPD