PANSUS TATIB BERI LAPORAN HASIL KUNJUNGAN DEPDAGRI

Kamis, 17 Sepember 2009 | 12:53


Setelah melakukan kunjungan ke Depdagri RI untuk berkonsultasi dengan Mendagri terkait draf atau pasal Tata Tertib (Tatib) DPRD Jawa Timur pada 14-15 September 2009, Pansus Tatib DPRD Jatim akhirnya memberi laporan terhadap hasil konsultasi tersebut melalui rapat paripurna. Juru Bicara Pansus Tatib DPRD Jatim Tjutjuk Sunario, di Gedung DPRD Jatim, Kamis (17/9) mengatakan, ada beberapa hal yang diperoleh dari hasil konsultasi ke Depdagri, yakni dewan provinsi diminta segera membentuk pimpinan DPRD definitif. Sedangkan alat kelengkapan dewan dibentuk setelah tatib ditetapkan. Setelah ada peraturan pemerintah mengenai pedoman penyusunan peraturan tatib harus dilaksanakan penyempurnaan tatib. Hal ini untuk menghindari kevakuman kelembagaannya. Selain itu, dalam draf tatib disebutkan fungsi DPRD selain melaksanakan pengawasan terhadap perda, pergub, dan kebijakan daerah lainnya, juga melakukan pengawasan terhadap undang-undang. Hal ini dimaksudkan bahwa undang-undang yang mengatur ruang sektoral lintas kabupaten/kota dan gubernur sebagai fasilitatornya. Maka, undang-undang ini perlu pengawasan DPRD provinsi. Hal yang baru dalam tatib yang mengacu pada Undang-Undang No 27/2009 adalah pergantian panitia menjadi badan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Dengan begitu, lebih jelas keberadaan kelembagaan politiknya. Di sisi lain, pembentukan alat kelengkapan juga perlu memperhatikan keterwakilan perempuan. Mengingat penetapannya menunggu surat edaran Mendagri mengenai Pedoman Penyusunan Tatib DPRD dan adanya permasalahan, maka ketua pansus telah menyampaikan surat kepada pimpinan sementara DPRD dengan No 03/Pansus.Tatib/2009 tertanggal 16 September 2009 perihal permohonan perpanjangan waktu pembahasan peraturan tatib.

Advanced Search

   Produk SKPD