DEWAN RISET DAERAH JADI INISIATOR PEMBANGUNAN IPTEK

Kamis, 20 Agustus 2009 | 13:10


Dewan Riset Daerah (DRD) dalam perannya memiliki prioritas sebagai inisiator dan akselerator pembangunan iptek di Jatim. Namun, saat ini DRD Jatim masih belum terbentuk dan proses pembentukkannya pun masih dalam penyempurnaan naskah akademik. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Jatim, Drs Chusnul Arifin Damuri MM Msi di kantornya, Kamis (20/8) menjelaskan, DRD juga memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan iptek di daerah. Untuk inisiator, DRD dapat secara aktif memprakarsai pemanfaatan iptek untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan potensi sumber daya daerah. Selain itu, DRD juga dapat melakukan inventarisasi kapasitas dan kapabilitas iptek daerah untuk dimanfaatkan secara merata, efektif, dan efisien, serta melakukan pemilihan kategori iptek yang selaras dengan pembangunan daerah, terutama dalam mencari solusi terhadap permasalahan kritis yang dihadapi Jatim. Sedangkan untuk peran akselerator, DRD dapat memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemda dan pihak terkait dalam pembangunan daerah. Menurutnya, dalam peran akselerator, DRD juga dapat melakukan berbagai kegiatan yang mendukung pemberdayaan industri di daerah, sehingga dapat diaplikasikan untuk menunjang peningkatan nilai tambah produksi melalui pembangunan iptek dan mendorong mobilisasi potensi iptek untuk dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mempercepat proses kemandirian daerah. Dari hasil produk-produk DRD, nantinya juga dapat diadopsi menjadi keputusan atau kebijakan pemda dalam melaksanakan pembangunan serta menjadi solusi atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Ia menjelaskan, dalam hal koordinasi dengan pusat, DRD merupakan penghubung antara kebijakan iptek pusat dengan daerah, sehingga terjadi konvergensi kebijakan antara daerah dan pusat dalam rangka pembangunan iptek nasional. Kepentingan daerah dalam pembangunan iptek nasional pun dapat disampaikan melalui perwakilan DRD yang menjadi anggota dari Dewan Riset Nasional. Seperti diketahui, pembentukan DRD di Indonesia telah banyak dilakuakan, tak kurang dari 22 provinsi yang telah terbentuk. Sehingga, pembentukan di Jatim ini bukan menjadi suatu lembaga baru atau asing, karena di daerah lain telah banyak yang menerapkan. Pembentukan DRD ini merupakan langkah strategis yang diambil untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan lembaga-lembaga litbang di Jatim dan menjadi implementasi dari UU No18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek. “Jika pada pemerintah pusat bernama Dewan Riset Nasional, maka di tingkat provinsi menjadi DRD,” ungkapnya. Adapun status keberadaan DRD Jatim nantinya menjadi suatu lembaga independen non struktural. Secara organisatoris, sesuai dengan semangat UU No 34/2004 DRD Jatim berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Jatim dan berkedudukan di Ibukota Prov Jatim. Dari peran yang dimiliki tersebut, ia meminta DRD nantinya mampu memposisikan diri secara fungsi dan tugas seperti Dewan Pakar yang telah memberikan banyak risalah penelitian bagi Balitbang Jatim. Selain itu, dengan purna tugasnya Dewan Pakar pada hari ini, Kamis (20/8) ia berharap melalui DRD pembangunan iptek melalui riset dan pengembangan di Jatim dapat lebih maksimal.

Advanced Search

   Produk SKPD