MASYARAKAT DIMINTA SABAR, KPU JATIM BARU REKAP SUARA 19 JULI

Senin, 13 Juli 2009 | 11:57


Masyarakat harus lebih bersabar untuk mengetahui perolehan suara pasangan capres-cawapres di Jatim secara resmi. Pasalnya, KPU Jatim baru mulai merekapitulasi perolehan suara pada 19 Juli hingga 21 Juli 2009 mendatang. Anggota KPU Jatim Arif Budiman, Minggu (12/7) mengatakan, sesuai tahapan pemilu presiden (pilpres) yang diatur dalam peraturan KPU Nomor 45/2009, KPU provinsi baru memulai rekapitulasi penghitungan suara pada 19 Juli 2009, setelah menerima hasil rekapitulasi dari KPU kabupaten/kota. "Proses rekapitulasi suara di lapangan relatif cepat dan tidak banyak kendala. Tidak seperti di pileg (pemilu legislatif, red) lalu. Sebenarnya berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 30 tahun 2009, proses rekapitulasi di KPU provinsi bisa dimajukan," katanya. Dalam peraturan KPU nomor 30/2009, disebutkan bahwa KPU provinsi dapat melakukan rekapitulasi penghitungan suara paling lambat tiga hari setelah menerima rekapitulasi KPU kabupaten/kota. "Jadi, semisal PPK (panitia pemilihan kecamatan, red) menyerahkan rekapitulasi ke kabupaten/kota 10 Juli, KPU kabupaten/kota boleh rekap mulai 11 Juli 2009, maksimal lima hari. Kemudian diserahkan ke KPU provinsi," ujarnya. Namun, KPU juga harus mengacu tahapan pilpres, sesuai peraturan KPU 45/2009. Dalam tahapan itu, PPK melakukan rekap 10-15 Juli, KPU kabupaten/kota 16-18 Juli, KPU provinsi 19-21 Juli, dan KPU pusat 22-24 Juli 2009. "Kalau mengacu tahapan, kami baru mulai rekap suara 19 Juli nanti. Kita akan konsultasikan ke KPU pusat, apakah jadwal rekap provinsi bisa sesuai peraturan KPU nomor 30/2009," tuturnya. [b]PPS Tak Umumkan, Bisa Dipidana[/b] Dalam penghitungan perolehan suara, Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak diperkenankan menghitung suara hasil rekapapitulasi Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Anggota KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad menambahkan, pihaknya mengacu pada peraturan KPU pusat nomor 29/2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS menyebutkan, di mana penghitungan suara hanya dilakukan oleh KPPS, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU kabupaten/kota, KPU provinsi dan KPU pusat. Dengan begitu, PPS hanya mengumumkan hasil penghitungan dan rekapitulasi dari KPPS. Pengumuman itu ditempel di balai/kantor kelurahan. “Meski tidak mendapatkan hak dalam penghitungan suara, petugas PPS tetap diberikan kewajiban untuk mengumumkan hasil perolehan suara yang tercantum dalam form C1 (hasil rekapitulasi) dari seluruh TPS di wilayahnya,”ujarnya. Menurut dia, penempelan form C1 tersebut dilakukan sebagai bentuk transparansi selama pelaksanaan pilpres. Jika hasil C1 yang diumumkan PPS berbeda dengan hasil di TPS, pihaknya berharap masyarakat, simpatisan, maupun tim sukses pasangan bisa langsung melaporkan ke panwaslu kabupaten/kota atau provinsi. Andry menjelaskan, pada 9-15 Juli 2009, kotak surat suara harus sudah berada di PPK untuk dilakukan penghitungan. Setelah itu, 16-18 Juli baru diserahkan ke KPU kabupaten/kota, selanjutnya 19-21 Juli berada di KPU Jatim, dan terakhir 22-24 Juli 2009 hasil penghitungan resmi harus sudah ada di KPU pusat. Sementara itu, jika dalam waktu yang telah ditentukan ternyata petugas PPS tidak juga menempelkan hasil C1 di kelurahan, sesuai Pasal 253 UU 42/2009 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, petugas tersebut bisa dikenakan sanksi pidana paling lama 12 bulan. “Dengan begitu, semua PPS di Jatim wajib menempelkan hasil perolehan suara di semua TPS di wilayahnya. Ini bentuk transparansi dari KPU," pungkasnya.

Advanced Search

   Produk SKPD