GUBERNUR JATIM SAHKAN PERDA IRIGASI

Senin, 6 Juli 2009 | 14:55


Gubernur Jawa Timur dan Ketua DPRD Jatim telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Irigasi. Pengesahan dilakukan setelah enam fraksi DPRD Jatim memberikan pendapat akhir untuk menyetujui rancangan peraturan daerah disahkan menjadi perda. Juru Bicara Fraksi Demokrat Keadilan DPRD Jatim, Rivo Hernardus SH MHum menjelaskan, perda ini difokuskan mengatur mengenai prinsip-prinsip pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat petani dalam penyelenggaraan sistem irigasi, alih fungsi lahan serta pembiayaannya. Fraksi menilai, suatu pengaturan komprehensif yang mencakup aspek irigasi, sumber daya pertanian, dan sungai secara bersamaan sangat penting dalam menata kawasan arus air di masa-masa mendatang. Subtansi perda tersebut harus didorong menjadi piranti perairan yang lengkap. Sebab, pengaturan itu sangat penting, dimana saat ini mengalami krisis air bersih, sehingga permasalahan air harus mendapat perhatian yang khusus. Peraturan ini nantinya harus mampu sebagai wahana yuridis dan teknis yang memakmurkan warga Jatim, sehingga mutlak dijadikan sebagai sarana hukum untuk menjamin hak warga untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara luas. Juru Bicara Fraksi PPP, KH RPA Mudjahid Anshori MSi menuturkan, dengan disahkan peraturan ini nanti diharapkan mampu bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan langsung dan tidak langsung atas irigasi, sehingga dapat menjamin air di Jatim. Dengan begitu, bermanfaat bagi persawahan, ladang, dan sumber kehidupan lainnya. Juru Bicara FKB, H M Ali Hasan SH MH memaparkan, idealnya institusi irigasi harus sederhana, efisien, dan mempresentasikan semua kalangan. Model institusi yang menempatkan pemerintah dalam porsi yang cukup besar, bukan hanya menyebabkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan institusi tersebut, tetapi juga dapat melemahkan kemandirian masyarakat. Fraksi berharap adanya penyempurnaan terutama pada rumusan-rumusan yang memberikan jaminan kemandirian masyarakat dalam hal pengelolaan irigasi. Untuk itu, pemprov, pemkab/pemkot melalui dinas-dinas terkait dalam hal pengelolaan irigasi agar tidak terlalu dominan. Juru Bicara FPDIP, Eddy Wahyudim SH MSi berharap dengan disahkannya dapat diterapkan secara serius, serta proses implementasinya harus melibatkan semua stakeholder yang berkepentingan tentang pengaturan irigasi agar tidak ada kelompok masyarakat terutama petani di Jatim yang merasa dirugikan. Untuk itu, partisipasi masyarakat dinilai sangat penting, karena akan memberikan masukan dalam persiapan atau pembahasan perda. Juru Bicara FPAN, Bambang Heru Djuwito SH MH mengatakan, agar penggunaan air dapat adil dan merata baik untuk kegunaan air maupun daerah, dewan air dilibatkan dan diberi kewenangan lebih luas dalam pengambilan keputusan tentang distribusi air. Pemerintah harus melakukan manajemen air secara optimal, seperti waduk, bendungan. Juru Bicara Fraksi Golkar, HR Harsono Zainuddin menegaskan, Jatim merupakan salah satu provinsi terbesar dalam memberikan kontribusi hasil pertanian khususnya pangan bagi kebutuhan pangan nasional. Untuk itu, pembangunan di bidang jaringan irigasi menjadi penting untuk menjamin posisi Jatim sebagai salah satu lumbung pangan nasional.Maka, peraturan ini untuk menjamin terwujudnya kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan, Selain itu, untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani dan mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam ketahanan pangan.

Advanced Search

   Produk SKPD