UBAH HGB JADI HAK MILIK DENGAN “ONE DAY SERVICE”

Jumat, 3 Juli 2009 | 14:12


Badan Pertanahan Nasional Gresik mengadakan “One Day Service” untuk mengubah surat Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah dan bangunan. Acara ini digelar di Desa Sumput Kec Driyorejo Gresik, Jumat (3/7). Kepala Badan Pertanahan Nasional Jatim, H Gede Ariyudha di sela-sela acara, Jumat (3/7) menyampaikan, program ini gencar dilakukan untuk meningkatkan pelayanan BPN pada masyarakat, sehingga dapat mempermudah warga dalam pengurusan sertifikat. Untuk hari ini, dilakukan pemberian sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan bagi 450 unit rumah pada Perum Sumput Asri dari 1.500 unit rumah yang ada. Pengubahan dapat dilakukan apabila rumah telah lunas dibayar. “Saya pesan agar sertifikat ini digunakan dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai jatuh ditangan orang yang salah (rentenir, red),” ujarnya. Program ini sebelumnya telah dilaksanakan di Sidoarjo. Menyusul di Mojokerto, selanjutnya Pasuruan. Sejak tahun 2000, sudah digalakkan dan secara periodik akan terus dilakukan pada seluruh kab/kota di Jatim. Untuk di Gresik, pelayanan publik di luar kantor masih sebatas One Day Service. Untuk program Larasita masih belum tersedia, baru tahun ini diusulkan dan akan segera terealisasi. Dalam pengurusan hanya dipungut biaya pengganti blangko sebesar Rp 25 ribu dan biaya pendaftaran sebesar Rp 13 ribu. Pada proses pengerjaan sertifikat sehari ini, BPN bekerjasama dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Adhiguna”. Ia menambahkan, BPN terus meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat agar keluhan citra buruk kinerja dapat berkurang. Menurutnya, beberapa keluhan yang timbul tidak semata diakibatkan buruknya kinerja pelayanan di kantor, tetapi terjadi juga ditingkatan kelurahan. Ia berharap kepada semua pihak yang terkait agar ikut pula meningkatkan pelayanan agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang ada. Kepala Komisi Pelayanan Publik Jatim, Choirul Anwar S.Sos MSi mengatakan, penilaian terhadap kinerja badan dan dinas di kalangan Provinsi Jatim berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat. Untuk empat bulan lalu, BPN menduduki ranking pertama dan untuk periode sekarang, sampai minggu lalu, sudah masuk 130 laporan dan masalah kependudukan menduduki peringkat pertama menyusul pengaduan tentang BPN. Hal yang perlu diperbaiki menurut KPP terhadap BPN adalah tingkat kelayakan SPOPP yang terlalu lama pengerjaannya (loading lama). Hal ini membuat prosentase SPOPP menurun. Kemudian, SDM yang ada kurang memenuhi syarat dan masih banyak oknum BPN yang melanggar atau memungut pungutan liar terhadap warga. Namun apabila terbukti, akan mendapat tindakan keras dari Kakanwil BPN. Selanjutnya, masalah kontinuitas pelaksanaan program-program yang ada. Semua harus dilaksanakan secara periodik, jangan hanya untuk mendapat predikat yang baik namun didasarkan pada keinginan memuaskan warga dan BPN dapat menempatkan diri sebagai pelayan publik yang semestinya. (raa/p)

Advanced Search

   Produk SKPD