SAMSAT SE-JATIM PERPANJANG PEMUTIHAN PKB

Kamis, 2 Juli 2009 | 12:49


Setelah tiga bulan program pemutihan berakhir pada 30 Juni 2009, Samsat Jatim memperpanjang masa pelaksanaan program penghapusan denda alias pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 31 Juli mendatang. Program ini digalakkan Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo. Kasubsi Samsat Surabaya IAKP Sumardji, di kantornya Jalan Manyar Samsat 1 Surabaya, Kamis (2/7) mengatakan, program ini sudah disepakati gubernur dan Kapolda Jatim. Maka, pihaknya berharap program ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat. Ia menjelaskan, pelaksanaan program ini persis dengan pemutihan sebelumnya. Dimana, Samsat menghapus semua denda maupun bunga yang disebabkan keterlambatan membayar PKB. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis kendaraan. Lebih lanjut kata Sumardji, lewat program ini pemilik kendaraan yang belum membayar pajak hingga bertahun-tahun bisa diringankan. Pemilik tidak lagi dibebani denda karena terlambat membayar pajak. Hanya, pajak kendaraan tetap harus dibayar karena itu kewajiban yang melekat. Kami berharap masyarakat untuk memanfaatkan progran tersebut. Sebab, program ini tidak akan memberikan konstribusi berarti jika masyarakat tidak menggunakan kesempatan itu. Sumardji optimistis program ini bisa berjalan lancar. Pasalnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri soal penambahan perlengkapan yang diperlukan. Terutama penambahan perlengkapan untuk keperluan STNK maupun BPKB. ”Diharapkan semua logistik bisa terpenuhi. Mengingat sejak pemutihan, jumlah pemohon terus bertambah,” ungkapnya. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar program ini bisa berjalan maksimal. Salah satunya dengan sosialisasi. Sebab kingga kini, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program ini Sebelumnya, Kadispenda Jatim I Made Sutarya mengatakan, terkait perkembangan pamasukkan Bea Balik Nama (BBN) STNK dan BPKB, serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), mengalami peningkatan. ”Program 100 hari kerja Gubernur Jatim yang membebaskan BBN, dan bebas denda PKB menjadikan peningkatan pemasukkan. Sebab, masyarakat berbondong-bondong mengurusnya meski harus rela antri berjam-jam. Untuk itu, saya mengirim surat kepada gubernur agar programnya diperpanjang satu bulan lagi,” paparnya. Kami menyanyangkan masih ada orang yang enggan mengurus PKB. Padahal denda atas pajak sudah dibebaskan dengan adanya program selama tiga bulan itu (1 April- 30 Juni 2009). ”Saya heran, masyarakat mau kredit sepeda motor akan tetapi tidak mau membanyar PKB. Bahkan, ada denda PKB sampai menumpuk bertahun-tahun, seperti halnya kendaraan tahun lama,” katanya.

Advanced Search

   Produk SKPD