SEBANYAK 368.338 ANAK TERLANTAR HARUS DITANGANI SERIUS

Kamis, 18 Juni 2009 | 14:27


Jumlah penduduk di Jatim pada 2007 mencapai 37.794.003 jiwa dan 12.456.903 atau 32,96% di antaranya adalah anak-anak. Diketahui, pada 2008 dari total jumlah tersebut, terdapat sebanyak 368.338 adalah anak-anak atau 2,96% nya merupakan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial yang harus benar-benar ditangani secara serius. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim, Drs Fahrur Rozi Syata MSi di kantornya, Kamis (18/6) menjelaskan, dari seluruh para anak penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut, di antaranya terdiri dari anak balita terlantar sebanyak 29.627 anak, anak terlantar sebanyak 264.900 anak, anak yang menjadi korban tindak kekerasan mencapai 1.943 anak, anak nakal sebanyak 12.208 anak, anak jalanan 8.252 anak, dan anak cacat sejumlah 51.408 anak. Ia menuturkan, penanganan yang tepat dan serius saat ini sangat diperlukan. Pasalnya, anak-anak yang seharusnya mendapatkan perhatian secara khusus, saat ini masih banyak yang bekerja dan berada di jalanan. Untuk mengatasi persoalan anak-anak terlantar di Jatim, pihaknya telah melakukan upaya penanganan menggunakan dua cara, yakni penanganan di dalam panti dan penanganan di luar panti. Untuk penanganan di dalam panti, sesuai PP 41/2007 dan Pergub No 119/2008, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Jatim terdapat 30 UPT, di mana tiga di antaranya adalah UPT baru. Dari total UPT keseluruhan, 15 di antaranya digunakan untuk pelayanan pada anak, yakni satu UPT Pelayanan Sosial Asuhan Balita, empat UPT Pelayanan Sosial Asuhan Anak, satu UPT Pelayanan Sosial Petirahan Anak, empat UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar, satu UPT Rehab Sosial Anak Nakal dan Korban Napza, serta empat UPT Rehab Sosial Penyandang Cacat. Sementara itu, untuk penanganan di luar panti dilakukan sebagai alternatif terakhir untuk mengatasi persoalan karena untuk pelayanan di dalam panti sudah tidak mencukupi. Adapun upaya yang dilakukan pada 2009 adalah pemberian pelatihan keterampilan, praktek belajar kerja, bantuan sarana sekolah, pemantapan kewirausahaan, bantuan untuk balita gizi buruk, bantuan operasional bagi lembaga yang menangani persoalan anak, bantuan alat mobilitas, sarana keterampilan, dan pendampingan. Sejauh ini, masih terdapat dua kendala yang kerap dihadapi dalam menangani persoalan anak terlantar, antara lain pertama pada pola anak bersosialisasi yakni pengaruh pola hidup mewah bagi anak terlantar yang dibina Dinas Sosial kerap menjadi persoalan, karena anak yang rata-rata berangkat dari keluarga miskin menjadi terobsesi. Kedua, persoalan anggaran untuk sarana dan prasarana masih belum memadai. Ini ditegaskannya, karena pada dasarnya untuk kebutuhan fasilitas bagi anak-anak terlantar masih banyak dibutuhkan. Misalnya, adanya perawat bagi bayi terlantar, tempat penamungan, hingga pembinaan dan program pemberdayaan bagi anak yang dibina Dinas Sosial. Untuk itu, ia berharap agar pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama dapat mengerti persoalan yang kerap dihadapi dalam menangani anak-anak terlantar dengan melakukan pemantauan atau monitoring. Menurutnya, pemerintah saat ini terlalu fokus pada persoalan politis, sehingga hal mendasar terkait penangan anak terlantar masih kurang maksimal. ā€œPenanganan ini harus dilakukan bersama dari pelbagai elemen masyarakat dan pemerintah, karena anak terlantar adalah tanggung jawab kita bersama dan itu juga telah diatur oleh UU,ā€ pungkasnya.

Advanced Search

   Produk SKPD