UBAH DIMENSI, PENGUSAHA KAROSERI DIMINTA PATUHI ATURAN

Rabu, 22 April 2009 | 15:24


Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Propinsi Jatim mengajak para pengusaha karoseri untuk berbenah diri dalam melakukan perubahan dimensi kendaraan. Tentunya, untuk melakukan perubahan dimensi kendaraan ini pengusaha karoseri harus mengacu pada aturan pemerintah. Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Prop Jatim Dr Hary Soegiri MBA MSi, saat membuka acara Pertemuan Pengusaha Karoseri dan Konstruksi Kendaraan Bermotor se-Jatim Tahun 2009, di Hotel Utami Sidoarjo, Rabu (22/4) mengatakan, bidang lalulintas dan angkutan jalan merupakan tulang punggung dalam mewujudkan kebijakan pembangunan. Tentunya, satu hal yang tidak boleh ditawar-tawar dalam penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan adalah persoalan keselamatan lalulintas dan angkutan jalan terutama terkait dengan kelaikan kendaraan bermotor. Sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang No 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan dalam pasal 12 bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui. Selain itu menyebutkan, setiap kendaraan bermotor kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat atau dirakit di dalam negeri serta impor harus sesuai dengan peruntukannya dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Untuk menjamin kelaikan kendaraan beroperasi di jalan, Hary mengatakan, pemerintah sudah menerbitkan beberapa peraturan dan ketentuan terkait dengan kelaikan jalan kendaraan bermotor. Peraturan itu sudah tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) RI, Keputusan Dirjen dan peraturan daerah. Akan tetapi, Hary menuturkan, hingga saat ini persoalan kelaikan kendaraan tetap menjadi permasalahan yang ironis. Ada beberapa kasus yang sering ditemui di lapangan, di antaranya, masih banyak kendaraan yang beroperasi di jalan melanggar ketentuan dimensi kendaraan, masih banyak kendaraan wajib uji yang beroperasi di jalan tidak melaksnakan uji berkala, dan masih banyak kendaraan yang diuji yang secara fisik sepertinya tidak laik teapi lulus uji. Dengan kondisi seperti itu, Hary menjelaskan, persoalan kelaikan kendaraan dan keselamatan lalulintas menjadi perhatian serius dan merupakan prioritas utama dalam kegiatan-kegiatan perakitan, pembuatan karoseri dan perbaikan kendaraan bermotor maupun kegiatan impor kendaraan di Indonesia, khususnya di Jatim. Dengan demikian, lebih lanjut Hary mengatakan, loyalitas dan tanggung jawab para pengusaha karoseri, importir kendaraan, perakit kendaraan sebagai mitra kerja pemerintah sangat mutlak dituntut untuk mewujudkan terjaminnya kelaikannya kendaraan yang beroperrasi di jalan. Menurutnya, dengan adanya indikasi banyaknya pelanggaran kelaikan kendaraan yang terjadi di lapangan, pemerintah dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat telah melakukan penertiban dimensi dan kelaikan kendaraan serta penindakan terhadap pelanggaran kelebihan muatan. Adapun beberapa hal yang dilakukan pada penertiban kelaikan jalan, utama dimensi kendaraan bermotor. Pertama, sasaran meliputi mobil barang curah, pengangkut kendaraan bermotor, kendaraan impor bukan baru. Kedua, fokus penertiban adalah mobil barang yang beroperasi di jalan maupun yang sedang diproduksi. Ketiga, lokasi penertiban, meliputi di pabrik atau karoseri, unit pengujian kendaraan bermotor, jembatan timbang, area parkir pelabuhan penyeberangan dan ruas jalan tertentu.

Advanced Search

   Produk SKPD