MULAI HARI INI PEMPROP GRATISKAN DENDA PKB

Rabu, 1 April 2009 | 11:28


Mulai Rabu (1/4) hari ini, Pemprop Jatim menggratiskan denda pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT/AP). Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jatim Akhmad Sukardi di Surabaya, Selasa (31/3) mengatakan, kebijakan ini dalam rangka 100 hari program gubernur dan wakil gubernur Jatim yang dituangkan dalam Perda Nomor 16 Tahun 2009. Ini akan berlangsung mulai 1 April, hingga 30 Juni 2009. Menurutnya, program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, terutama bagi wajib pajak yang mengalami dampak krisis keuangan global yang menyebabkan menurunnya kemampuan masyarakat membayar pajak. Jenis-jenis pengurangan pajak tersebut di antaranya pembebasan seluruh sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PKB dan BBN-KB, pembebasan pengenaan BBN-KB atas penyerahan kedua dan seterusnya. Kemudian pembebasan seluruh sanksi administrasi P3ABT/AP dan pengurangan atau diskon pokok PKB sebesar dua persen terhadap pembayaran yang dilaksanakan wajib pajak sekurang-kurangnya 14 hari sebelum masa pajaknya berakhir. "Pembebasan denda ini untuk roda dua, roda empat, termasuk alat-alat berat dan kereta gandeng, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum yang mempunyai piutang pajak berupa denda dan bunga yang belum terbayar sampai 30 Juni 2009," ujarnya. Dia menambahkan, kebijakan tersebut berdampak pada penghapusan pajak sebesar Rp 45.052.020.300, meliputi penghapusan sanksi administrasi PKB, penghapusan sanksi administrasi BBN-KB, BBN II dan diskon pokok PKB dua persen. Terkait program 100 hari pertamanya, sebelumnya Gubernur Jatim, Dr Soekarwo mengatakan, penyerapan dana APBD Jatim sepenuhnya akan digunakan untuk kepentingan rakyat Jatim. Dia akan memprioritaskan pembenahan jalan-jalan pedesaan, pemberdayaan UMKM dan fokus daerah yang tidak terdampak namun dekat pusat semburan lumpur lapindo. Tidak hanya itu, penggunaan dana APBD yang paling utama di Jatim yakni peningkatan mutu pendidikan menyusul sebagian sarana pendidikan di sejumlah daerah di Jatim yang masih kurang. Selain itu pengentasan kemiskinan dengan menitikberatkan pengurangan pengangguran juga akan diprioritaskan dan dioptimalkan. Di masa kepemimpinannya, dia akan mengajak seluruh perusahaan di seluruh Jatim memberikan kontribusinya ke Propinsi Jatim. Menurutnya, dengan penggunaan dana APBD Jatim secara optimal diharapkan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di Jatim secara menyeluruh.

Advanced Search

   Produk SKPD