GUBERNUR PANTAU KESIAPAN PILEG DI KABUPATEN MALANG

Selasa, 31 Maret 2009 | 12:13


Gubernur Jawa Timur, Dr soekarwo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Malang, Selasa (31/3) hari ini. Kali ini dia memantau bagaimana kesiapan Kabupaten Malang menjelang dilaksanakannya Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) yang diselenggarakan 9 April mendatang. Dalam kunjungan yang dipusatkan di pendopo kabupaten itu, Gubernur mengatakan, jika kekurangan logistik seperti kotak suara atau kertas suara agar segera dilaporkan, sehingga bisa dipenuhi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat. Begitupula saksi di TPS harus dipastikan ada, karena keberadaannya sangat penting jika terjadi masalah saat proses pemilihan. Saksi dalam hal ini nanti diawasi oleh Panwaslu dan KPU. Ia juga menyarankan pada KPU dan Panwaslu Kabupaten Malang agar sebelum minggu tenang, ada pertemuan dengan partai politik untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut proses pemilihan atau masalah teknis lain. Misalnya jika ada nama pemilih yang ganda. Sementara terkait lama waktu pemilihan, berdasarkan aturan, proses pemilihan atau pencontrengan harus selesai pukul 12.00 WIB. Namun melihat banyaknya jumlah pemilih di Kabupaten Malang yang rata-rata 400 jiwa per TPS, menurut Gubernur waktunya tidak cukup. Dia memperkirakan, saat pemilih membuka kertas suara, dilanjutkan dengan pencontrengan, melipat lagi kertas suara hingga memasukkan ke kotak suara membutuhkan waktu minimal 2,5 menit. Untuk itu pembatasan waktu hingga pukul 12.00 WIB dimungkinkan tidak cukup, maka dari itu diperlukan solusi baru. “Ini agar tidak timbul masalah. Bahkan kesepakatan berita acara juga sangat penting sebagai bukti,” tuturnya. Dia mengingatkan, jumlah pemilih di Kabupaten Malang yang mencapai 1,9 juta jiwa lebih merupakan angka yang sangat besar. Padahal di Propinsi Bangka Belitung misalnya, jumlah 1,9 juta jiwa merupakan jumlah total penduduk di Propinsi itu. “Jika Pileg di kabupaten ini sukses, tentu dunia internasional menyorotinya, malah diharapkan Malang menjadi contoh bagi pemilu nasional maupun internasional,” katanya. Sementara Ketua Divisi Pemungutan Suara dan Pemutakhiran Data, KPUD Malang, Deden Fathurrahman menuturkan, jumlah pemilih di Kabupaten Malang memang mencapai 1.906.975 jiwa. Di Kabupaten ini tercatat ada 390 desa/kelurahan yang terdiri 378 desa dan 12 kelurahan. Sedangkan jumlah TPS terdapat 4.526 yang tersebar di 7 daerah pemilihan (Dapil). Untuk Dapil 1 tersedia 8 kursi, Dapil 2 ada 7 kursi, Dapil 3 ada 6 kursi, Dapil 4 ada 8 kursi, Dapil 5 ada 7 kursi, Dapil 6 ada 7 kursi dan Dapil 7 ada 7 kursi. Sementara dari 38 partai yang ada, Calon Legislatif yang mencalonkan di Malang ada 35 partai. Jumlah keseluruhan caleg tersebut 630 caleg, dan untuk tiap TPS rata-rata pemilihnya sebanyak 400 pemilih. “Melihat jumlah TPS tersebut, KPUD Malang meminta agar ada kotak suara tambahan yang semula hanya 4 kotak, menjadi 6 kotak per TPS,” ujarnya. Namun terkait dengan jumlah kertas suara, Deden mengatakan memang terdapat kekurangan. Kertas suara untuk DPR RI kurang sekitar 1.250 juta lebih, untuk DPD kurang 40 ribu kertas, DPRD Propinsi kurang 40.384 kertas, DPRD Kabupaten kurang 20.384 kertas.

Advanced Search

   Produk SKPD