JAMSOSTEK VI SEDIAKAN ALOKASI HARI TUA RP 400 MILIAR LEBIH

Rabu, 11 Februari 2009 | 14:51


[img]files/cover/2009/Pebruari/110209%20berita%20mlk-mlk.jpg[/img] [i][size=1]Foto:mlk[/size][/i] Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) VI yang meliputi wilayah, Jawa Timur (Jatim), Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali, pada alokasi anggaran 2009 menyediakan Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp 477.201.288.000,-. Kepala Kantor Jamsostek VI, Tjipto Rahardi ditemui di kantornya, Jl HR Muhammad Surabaya, Rabu (11/2) menjelaskan, alokasi anggaran ini disediakan bagi anggota Jamsostek di wilayah VI yang mencapai 2.472.378 orang. “Anggota yang menerima alokasi pada 2009, adalah yang mempunyai masa keanggotaan selama 5 tahun lebih. Bagi anggota yang belum mencapai 5 tahun, tidak bisa menerima,” katanya. Untuk itu, Jamsostek akan memberikan dana bantuan sebesar Rp 500 juta bagi anggota yang belum genap lima tahun masa keanggotaannya. “Jadi yang belum genap, kami memberi dana bantuan, hal ini supaya tidak menambah masa sulit para pekerja yang trekena PHK,” ujarnya. Dikatakannya, pemberian alokasi JHT pada 2009, meningkat 165% dari alokasi JHT pada 2008, yakni sebesar Rp 287.920.899.285, sementara alokasi dana bantuan meningkat 150 juta dari pada tahun 2008 yang sebesar Rp 350 juta. Sementara itu, total anggota yang mengambil anggaran JHT pada 2008 sebanyak 76 ribu anggota. “Kami menyediakan alokasi lebih pada 2009, sebab diperkirakan anggota yang akan daftar dan mengambil anggaran akan lebih besar,” katanya. Ia berharap, dengan penambahan alokasi pada 2009 ini, para tenaga kerja yang ter PHK akibat krisis global, bisa terkurangi masa sulitnya. “Kami berempati terhadap para perkerkja yang ter-PHK. Oleh karena itu, alokasi kita tambah,” ujarnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Propinsi Jatim, Indra Wiragana SH mengatakan, dampak krisis global secara makro mengakibatkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi, yakni diperkirakan dibawah 6% pada tahun 2009. Ini akan berakibat, menurunnya daya beli, peningkatan jumlah penduduk miskin dan rentan yang diakibatkan PHK serta bertambahnya jumlah penganggur. Untuk mengatasi hal itu, Disnaker Jatim telah memprogramkan pembentukan Job Safety Net (JSN ) untuk jaring pengaman tenaga kerja bagi pekerja yang ter PHK. JSN dibentuk Komite JSN dengan dibawah kendali gubernur yang beranggotakan, Disnaker, Bapeprop, Disperidag, Diskop dan UKM, BPS, Kadin, Perbankan, Apindo, Serikat Pekerja, LSM serta Perguruan Tinggi. Sasarannya, masyarakat kategori miskin, Pekerja Binaan Korban PHK, TKI formal yang ter PHK, TKI Bermasalah, serta penganggur muda, yakni usia 15-29 tahun, dan penganggur produktif antara usia 30-45 tahun. Program ini, meliputi pendataan dan pemetaan dampak masalah krisis keuangan global di setiap sektor dan daerah, merekomendasikan target group untuk fasilitasi, seperti program pelatihan keterampilan usaha sesuai dengan kemampuan dan minatnya, bantuan keterampilan teknis, serta bantuan akses modal kerja dalam bentuk kredit dan jaminan melalui Bank Jatim dengan bunga ringan sebesar 6% per-tahun dan grass periode antara 3-6 bulan. “Semuanya dikelola oleh Disnaker Jatim,” katanya. Dari program ini, telah mampu membina, melatih, memberi modal dan mendamping pekerja yang ter PHK sebanyak 15.000 orang. Asumsinya, 10.000 orang pekerja dilatih untuk menjadi wirausaha baru, dan 5.000 orang dilatih untuk meningkatkan keterampilan teknis profesi melalui otimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada. “Jika target tersebut tercapai, harapannya sektor riil dapat bergerak, dan daya beli masyarakat terdongkrak kembali dan pengangguran dapat ditekan,” katanya. Berdasarkan data Disnaker Jatim, pengangguran dari Februari 2007-Februari 2008, menurun yakni dari 1.454.31 menjadi 1.255.89

Advanced Search

   Produk SKPD