KPU SERAHKAN SK PEMENANG PILGUB KE MK

Senin, 2 Februari 2009 | 13:56


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Jatim akan mengirimkan Surat Keputusan (SK) Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penetapan Pemenang Pilgub Jatim Soekarwo-Saifullah Yusuf (Kar-Sa) kepada Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (2/2) hari ini. Selain diserahkan ke MK, KPU juga menyerahkan SK itu kepada DPRD Jatim, Pemprop Jatim, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan KPU pusat. “SK penetapan pemenang telah kami keluarkan Sabtu (31/1) lalu, sehari setelah rekapitulasi penghitungan akhir pilgub Jatim. Senin (2/2) ini, kami laporkan ke MK. Rencananya Selasa (3/2) kami akan laporkan SK pemenang ke DPRD Jatim,” ujar anggota KPU Propinsi Jatim, Arif Budiman SS SIp ketika dihubungi Senin (2/2). Selain itu, KPU juga secepatnya akan menyerahkan hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara pemilu gubernur (pilgub) Jatim kepada pemprop dalam minggu ini. Pernyataan ini diambil setelah menggelar rapat pleno tertutup seluruh anggota KPU Jatim, Jumat (30/1) malam. Sebelumnya, KPU juga telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) KPU Jatim Nomor 01 Tahun 2009 yang berisi sertifikat hasil rekapitulasi dan berita acara hasil rekapitulasi. “Sertifikat hasil rekapitulasi itu memuat perolehan suara sah dan tidak sah. Sedangkan, berita acara berisi seluruh catatan lengkap tentang pelaksanaan pilgub Jatim. Yakni, jumlah pemilih, pemilih yang menggunakan hak suaranya dan tidak, berapa surat suara yang digunakan serta surat suara rusak,” imbuhnya. Hasil akhir rekapitulasi pilgub Jatim (35 kabupaten/kota ditambah Bangkalan, Sampang dan Pamekasan) adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Ka-Ji) dengan nomor urut satu mendapat 7.626.757 suara (49,89%) dan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Kar-Sa) dengan nomor urut lima mendapat 7.660.861 suara (50,11%). Perolehan suara hanya berbeda tipis 0,22% (34.104 suara). “Kami secepatnya melaporkan dulu hasil rekapitulasi ini ke MK. Terus, kami tunggu dulu selama tiga hari, terhitung sejak Sabtu (31/1) hingga Senin (2/2), apakah ada gugatan atau tidak dari pasangan Ka-Ji. Kemudian jika ada gugatan, menunggu MK memprosesnya dalam waktu 14 hari,” tuturnya. Langkah selanjutnya, KPU akan mengirimkan ke DPRD Jatim. Kemudian, DPRD Jatim meneruskan (tanpa membuat kebijakan baru, red) kepada presiden melalui Mendagri Mardiyanto. DPRD Jatim diberi waktu selama tiga hari, sedangkan presiden mempunyai waktu selama 30 hari dalam proses penetapan gubernur terpilih hingga pelantikan. “Sesuai jadwal, pelantikan gubernur dilakukan pada 6 Maret 2009 dengan menyesuaikan juga jadwal dari DPRD Jatim. Tetapi, jika ada gugatan, pelantikan paling lama digelar 21 Maret 2009,” tegasnya. Gugatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara masih mungkin terjadi. Ini karena saksi Ka-Ji masih keberatan dengan hasil kekalahan suara Khofifah atas rivalnya Soekarwo, meskipun kalah tipis hanya 0,22%. “Kami masih menemukan beberapa pelanggaran yang mendasar dalam pilgub ulang di Madura ini. Di antaranya adalah daftar pemilih tetap (DPT, red) pilgub ulang di beberapa TPS berbeda dengan DPT pilgub putaran kedua 4 November 2008 lalu. Ada lagi juga kasus di Pamekasan, keberatan saksi Ka-Ji tidak dicantumkan dalam form keberatan di KPU Pamekasan,” kata saksi Ka-Ji, M Rachmatullah Al Amin. Ketua KPU Propinsi Jatim, Drs Wahyudi Purnomo Mphil menambahkan, seharusnya tidak ada lagi gugatan atas hasil pilgub ini. Sebab, pilgub ekstra di Bangkalan, Sampang dan Pamekasan merupakan bagian dari pilgub putaran kedua. "KPU Jatim sendiri melihat ini bagian dari putaran kedua. Jadi sudah final. Tapi kami masih menunggu perintah dari MK saja," kata Wahyudi.

Advanced Search

   Produk SKPD